Telp.+6251-8352171
info@sawitwatch.or.id
“Lagi, Konflik Agraria Berujung Jatuhnya Korban di Desa Bangkal”
Home » Siaran Pers  »  “Lagi, Konflik Agraria Berujung Jatuhnya Korban di Desa Bangkal”
“Lagi, Konflik Agraria Berujung Jatuhnya Korban di Desa Bangkal”
[Siaran Pers Bersama] Sawit Watch, Save Our Borneo (SOB) dan Satya Bumi

“Lagi, Konflik Agraria Berujung Jatuhnya Korban di Desa Bangkal” [Palangkaraya, 7 Oktober 2023] Letusan konflik di perkebunan sawit kembali terjadi. Kali ini terjadi di Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Bahwa telah terjadi penembakan yang dilakukan aparat keamanan terhadap sejumlah warga masyarakat adat Desa Bangkal yang sedang melakukan aksi. Bahkan, satu dari warga yang tertembak meninggal dunia.

Aksi ini bukanlah pertama kali yang dilakukan masyarakat adat Desa Bangkal dan desa-desa di sekitar PT. HMBP. Aksi ini dilakukan masyarakat sebagai bentuk protes masyarakat atas kebun plasma sebesar 20% yang belum direalisasi oleh PT. HMBP. Yang akhirnya meletus pada hari ini dan jatuhnya korban jiwa pun tidak dapat terhindarkan. Pada hari ini masyarakat juga melakukan aksi dengan memblokade akses masuk Estate 2, PT. HMBP. Area ini merupkan lahan perkebunan yang dibangun PT. HMBP di luar Hak Guna Usaha (HGU) seluas 1.175 Hektare.

PT. HMBP diketahui merupakan bagian dari Best Agro Group Internasional (anak perusahaan) dan telah menerima sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Artinya bahwa dengan didapatkannya sertifikat ISPO maka secara legalisasi lahan sudah clean and clear. Namun dengan konflik diatas, menunjukkan bahwa sertifikasi ISPO gagal dalam memetakan kondisi lapang serta gagal melakukan penilaian prinsip-prinsip keberlanjutan dalam proses sertifikasinya. Merespon kondisi ini, Sawit Watch, Save Our Borneo (SOB) dan Satya Bumi menuntut agar :

1. Kepada parapihak untuk dapat menahan diri agar tidak semakin banyak korban dan kekerasan yang terjadi terus berlanjur 2. Kepada Aparat Keamanan agar dapat menghindari penggunaan kekerasan dan memprioritaskan dialog yang adil dan setara 3. Kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, dapat merespon kasus ini dengan membentuk tim pencari fakta atas konflik yang terjadi 4. Pemerintah baik di Nasional dan Daerah harus serius dalam mengawasi proses realisasi plasma yang kasus tuntutan realisasinya sudah banyak terjadi di sejumlah wilayah.

  ### Narahubung :

1. Cepot (Sawit Watch) : WA 08129501733/cepot@sawitwatch.or.id

2. Habibie (Save Our Borneo) : WA 081255446534/info.saveourborneo.org

3. Andi Muttaqien (Satya Bumi) WA 08121996984/andi@satyabumi.org