Lebak, 21 April 2022. Terbitnya Kepmen LHK No.287 tahun 2022 memberi harapan bagi petani yang sumber kehidupannya diperoleh dari sekitar dan dalam Kawasan hutan di Banten. Mengapa harus diapresiasi, menurut Suja’i selaku ketua Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI) Banten hal ini dikarenakan pertama adanya alokasi  seluas 1.103.941 ha sebagian hutan negara di Pulau Jawa telah ditetapkan sebagai Kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK). Kedua, Banten sendiri mendapat porsi seluas 59.978 ha yang lokasinya terdapat pada Kawasan hutan produksi seluas 52.239 ha dan hutan lindung seluas 7.740 ha. Jika peraturan Menteri ini bisa segera diimplementasikan tentunya bisa diproyeksikan derajat kehidupan petani hutan di Banten akan semakin meningkat ujar Suja’i.

Sementara Abah Dulhani selaku tokoh Kasepuhan Adat Cibarani berpendapat bahwa pemerintah harus bersungguh-sungguh untuk segera  melaksanakan Permen LHK No.287, karena menurutnya tidak cukup hanya mengacu pada Permen LHK No.9 tahun 2021 tentang perhutanan social yang di dalamnya juga mengatur hutan adat. Kesungguhan tersebut menurut Abah Dulhani, agar KLHK segera menerbitkan juga peta sebagai lampiran SK No.287. Karena jika tidak bagaimana Masyarakat Adat akan mengajukan haknya untuk memperoleh pengakuan jika petanya tidak ada, khususnya yang mencantumkan wilayah sebaran hutan adat.

Menjadi permasalahan baru dimana petani menyambut gembira terbitnya Kepmen LHK No287 namun Komisi IV DPR RI yang menjadi corong rakyat justeru menolaknya. Mensikapi penolakan DPR tersebut, Mukri Friatna selaku aktifis Sarekat hijau Indonesia (SHI) berpendapat bahwa hal tersebut merupakan sebuah preseden buruk dan langkah mundur bagi upaya memajukan kesejahteraan petani hutan khsusnya di Banten yang sedang berupaya memperoleh akses legal melalui program perhutanan sosial. Mustinya Komisi IV bersikap objektif tidak dengan lantas langsung menolak lantaran adanya pendapat satu pihak. Sebaiknya ada verifikasi lapangan dan mendengar pendapat langsung dari petani yang lain agar sikap yang diambil tidak dinilai karana kepentingan politik namun karena sikap objektifitas atas realitas lapangan pungkas Mukri.

Eef Saepullah selaku aktifis Sawit Watch sebagaimana visi dan misi yang diusung organisasinya mendukung penuh para petani hutan di Banten agar segera memperoleh akses legal perhutanan social dan mendukung pula agar Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) segera diimplementasikan supaya petani sebagai subjek bisa mendapat kepastian, karena acapkali:

  1. Konflik tenurial di kawasan hutan perum sejak kolonial tidak pernah di selesaikan
  2. Terjadi penyalahgunaan perizinan oleh perum, dengan cara lahan lahan di sewa-sewakan kepada pengusaha dan petani kaya, petani miskin yang punya hak diabaikan
  3. Janji kesejahteraan petani, tidak pernah terwujud, malah sebaliknya
  4. Kemiskinan petani jawa terus meningkat
  5. Kerusakan hutan di sebabkan salah kelola perum, tetapi mengkambinghitamakan rakyat.

Dalam situasi ini, negara hadir untuk menyelesaiakan persoalan petani dan perum, dengan skemA perhutanana sosial, Hutan untuk Rakyat. Agar, hutan dapat di manfaatkan langsung secara lestari.

Narahubung:

  1. Suja’i (AP2SI Banten) – 0857 1668 0275
  2. Abah Dulhani (Ketua Adat Kasepuhan Cibarani) – 0813 7938 9139
  3. Eep Saefullah (Sawit Watch) – 08129501733

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image