DCIM100MEDIADJI_0256.JPG
DCIM100MEDIADJI_0256.JPG

[Jakarta, 31 Oktober 2021], Conference of Parties (COP) merupakan sebuah forum pembuat keputusan tertinggi yang membicarakan terkait perubahan iklim dunia. Pada perhelatan ke-26 tahun ini COP akan diselenggarakan di Glasgow pada 31 Oktober – 12 November 2021. Penyebab utama dari krisis iklim yang terjadi tidak diragukan lagi berasal dari aktivitas manusia (Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC, 7 Agustus 2021). Tanpa komitmen nyata dan keseriusan dari tiap negara hanya akan memperburuk situasi krisis iklim dunia. Dampak yang akan dirasakan terutama seperti peningkatan permukaan laut rata-rata global, peristiwa ekstrim dengan peningkatan frekuensi gelombang panas dan kekeringan pada skala global, kebakaran, dan banjir.

Salah satu bentuk aktivitas manusia yang memperparah perubahan iklim di dunia salah satunya adalah perubahan penggunaan lahan. Ekspansi sawit di Indonesia salah satunya menjadi penyumbang perubahan penggunaan lahan yang tidak hanya berdampak bagi Indonesia namun juga secara global. Wacana untuk menggantikan fossil fuel dengan biofuel berbasis sawit hanyalah sebuah solusi palsu yang tidak berkelanjutan, dikhawatirkan hanya akan memperburuk keadaan terutama mengakselerasi alih fungsi lahan dan hutan menjadi sawit. Setidaknya diperlukan 15 juta hektar kebun sawit tambahan baru untuk memenuhi pergantian dari fossil fuel menuju bauran biodiesel.[1]

Padahal emisi dari perubahan penggunaan lahan gambut dan hutan menjadi sawit untuk memproduksi minyak sawit atau Crude Palm Oil hampir sama dengan fossil fuel atau bahkan melebihi emisi fossil fuel akibat Indirect Land Use Change yang terjadi. Faktanya, aktivitas di industri sawit turut memiliki peran dan bertanggung jawab atas kondisi iklim saat ini. Kegiatan ekspansi lahan yang dilakukan berpuluh tahun lalu dengan mengkonversi hutan dan lahan gambut yang kaya dengan keanekaragaman hayati menjadi komoditi sawit turut menjadi penyebabnya.

Melihat kenyataan tersebut, salah satu langkah positif yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah kebijakan moratorium sawit yaitu Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Hal yang paling penting dari kebijakan tersebut adalah penghentian sementara perizinan baru perkebunan sawit. Meski demikian, pada bulan September 2021 lalu kebijakan ini telah berakhir. Padahal secara konseptual kebijakan ini sangat strategis, hanya saja belum optimal pada tataran implementasi. Sehingga diperlukan perpanjangan kebijakan untuk menyelesaikan dan mempercepat perbaikan tata kelola sawit Indonesia ke depan.[2]

Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia tentang perpanjangan moratorium ini. Padahal pengumuman perpanjangan moratorium menjadi agenda yang ditunggu-tunggu oleh koalisi masyarakat sipil sebagai salah satu bentuk komitmen Indonesia untuk memenuhi komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) menetapkan target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia yaitu 29% tanpa syarat dengan usaha sendiri dan 41% bersyarat dengan dukungan internasional yang memadai pada tahun 2030. Ambisi terbesar penurunan emisi tersebut masih berasal dari sektor kehutanan, dengan target penurunan emisi sebesar 17,2% hingga 38% pada 2030 mendatang. Menjawab tantangan tersebut, melalui perpanjangan moratorium sawit turut mendorong tercapainya ambisi tersebut.[3]

Terdapat desakan dari publik untuk kebijakan moratorium sawit. Melalui petisi di change.org yang berjudul “Pak Jokowi Tolong Perpanjang Moratorium Sawit, Supaya Hutan Indonesia Tetap Lestari”, terdapat sebanyak 7.195 orang yang menuntut agar Pemerintah Indonesia melakukan perpanjangan moratorium sawit. Pada Jumat 17 September 2021 lalu, kelompok masyarakat sipil, akademisi dan sejumlah pihak dari berbagai latar belakang juga telah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo yang mendesak untuk melakukan perpanjangan dan memperkuat kebijakan moratorium sawit dalam rangka menjaga masa depan hutan Indonesia.

Kami mengharapkan dan menuntut Presiden Joko Widodo untuk dapat mengumumkan perpanjangan moratorium sawit Indonesia dalam pertemuan COP 26 yang dihadiri di Glasgow pada 1 dan 2 November 2021 sebagai bentuk komitmen Indonesia memenuhi NDC dan berperan aktif dalam situasi krisis iklim global ini.

###

Narahubung :

[1] Anisatul Umah. (2020, November 23). Butuh 15 Juta Hektar Sawit Buat Gantikan Minyak, Yes or No? Retrieved October 29, 2021, from CNBC Indonesia website: https://www.cnbcindonesia.com/news/20201123192446-4-204061/butuh-15-juta-hektar-sawit-buat-gantikan-minyak-yes-or-no

[2] Kertas Kebijakan : Urgensi Perpanjangan Moratorium Sawit Untuk Memperkuat Tata Kelola Sawit Indonesia – Sawit Watch. (2021). Retrieved October 29, 2021, from Sawitwatch.or.id website: https://sawitwatch.or.id/2021/07/07/kertas-kebijakan-urgensi-perpanjangan-moratorium-sawit-untuk-memperkuat-tata-kelola-sawit-indonesia

[3] idem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image