Sawit Watch2

Jakarta 26 Oktober 2021, Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit telah berakhir pada 19 September 2021. Namun sampai sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah terkait statuss kebijakan ini.

Koalisi Buruh Sawit memandang moratorium dan evaluasi perkebunan sawit seharusnya menjadi momentum untuk melakukan perbaikan tata kelola perkebunan sawit di Indonesia khususnya tata kelola perburuhannya. “Kami melihat moratorium sawit belum menempatkan buruh sebagai aktor penting yang diperhatikan dalam inpres moratorium sawit. Kesejahteraan dan perbaikan kondisi kerja harus menjadi bagian dari evaluasi perkebunan sawit dalam usaha perbaikan tata kelola sawit”, kata Zidane, Koordinator Koalisi Buruh Sawit.

Herwin Nasution, Ketua Umum SERBUNDO menyatakan kondisi dan jumlah buruh perkebunan sawit seharusnya menjadi acuan pemerintah memposisikan buruh sebagai bagian yang sangat penting di evaluasi. “Kami melihat sampai sejauh ini, jumlah buruh yang bekerja di perkebunan sawit tanpa kepastian kerja, tanpa kepastian upah dan tanpa kepastian jaminan kesehatan masih massif. Kondisi ini lah yang seharusnya diubah oleh pemerintah melalui perbaikan tata kelola dengan implementasi kebijakan perlindungan buruh perkebunan sawit. Moratorium sawit menjadi momentum pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan”, kata Herwin Nasution.

Dianto Arifin, dari SEPASI Kalimantan Tengah menyampaikan pemerintah perlu memperpanjang masa berlaku dan meningkatkan inpres moratorium sawit ke dalam bentuk regulasi yang lebih kuat dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua pihak. “Selama masa inpres sepertinya pemerintah belum melakukan banyak perubahan yang signifikan untuk perbaikan tata kelola perkebunan sawit di Indonesia, khususnya buruh. Terutama buruh perempuan yang mayoritas dalam hubungan kerja rentan yang sampai sekarang belum disentuh oleh perbaikan. Kita berharap ada perpanjangan moratorium dan revisi, revisinya adalah isu buruh harus masuk dalam pembicaraan perbaikan tata kelola perkebunan sawit di Indonesia dan perpanjangan itu dibuat dalam bentuk regulasi yang lebih kuat”, kata Dianto Arifin.

Ismet Sinoni, Kepala Departemen Organisasi DPP GSBI mengatakan moratorium sawit merupakan momentum penting dalam rangka perbaikan tata kelola perburuhan di perkebunan sawit. “Situasi perburuhan di perkebunan sawit masih buruk. Kita meminta supaya moratorium ini diperpanjang, tidak ada pembukaan lahan baru. Kemudian kepastian kerja, kepastian upah, jaminan kesehatan dan kebebasan berserikat menjadi prioritas dibenahi. Oleh karena itu, kebijakan moratorium mendatang harus memiliki target capaian yang spesifik dan terukur, langkah-langkah mewujudkannya dan membuka ruang kolaborasi dengan serikat buruh”, kata Ismet Inoni.

Koalisi Buruh Sawit memandang bahwa perbaikan tata kelola perkebunan sawit tidak cukup hanya dalam konteks perijinan semata. “Adanya kepastian kerja, kepastian upah, kepastian jaminan sosial dan kesehatan serta kebebasan berserikat mesti dilihat sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola. Oleh karena itu, aspek perburuhan harus dimandatkan sebagai bagian penting dalam perpanjangan moratorium mendatang”, kata Zidane.

Selasa, 26 Oktober 2021

Kontak Person :

Herwin Nasution – SERBUNDO (082267335183)

Ismet – GSBI (081383493575)

Zidane – Sawit Watch/Koordinator Koalisi Buruh Sawit (085846529850)

Dianto Arifin – SEPASI (0812-5088-8050)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image