Siaran Pers Koalisi Buruh Sawit untuk Hari Buruh Internasional 2021 : Tetapkan Kebijakan Perlindungan Buruh Perkebunan Sawit

Industri sawit memberikan keuntungan besar bagi pebisnis dan negara yang tidak terhenti oleh pandemi Covid-19. Malahan ekspor minyak sawit Indonesia pada Januari 2021 mencapai 2,86 juta ton, jumlah ini lebih tinggi dibandingkan bulan Januari 2020 yang sebesar 2,39 juta ton. Namun sangat disayangkan, kenaikan ekspor sawit tersebut tidak dirasakan manfaatnya dalam kehidupan buruh perkebunan sawit. Koalisi Buruh Sawit mencatat jumlah buruh perkebunan sawit di Indonesia mencapai angka 20 juta. Dari jumlah tersebut, lebih dari 60 % merupakan buruh dengan hubungan kerja rentan. Praktik hubungan kerja rentan ini sudah berlangsung lama, bahkan terjadi di perkebunan sawit yang mengklaim memiliki sertifikat keberlanjutan. Hubungan kerja rentan adalah salah satu fakta yang menggambarkan buruknya situasi kerja buruh di perkebunan sawit.

Koalisi Buruh Sawit meminta pemerintah Indonesia seharusnya melihat kondisi buruk buruh perkebunan sawit tersebut sebagai suatu hal yang sangat penting diselesaikan melalui dukungan kebijakan. Pemerintah banyak memberi dukungan terhadap industri ini seperti revitalisasi perkebunan, pembangunan kawasan ekonomi khusus, pengembangan biodiesel hingga meloby negara-negara konsumen. Koalisi Buruh Sawit melihat kebijakan-kebijakan penting terkait perkebunan sawit seperti UU perkebunan, Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO), Kebijakan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan serta berbagai perundangan terkait sawit secara eksplisit tidak menyentuh persoalan-persoalan penting mengenai perlindungan tenaga kerja dan jaminan hak-hak buruh perkebunan sawit.

Alih-alih menetapkan kebijakan perlindungan buruh, pemerintah justru menetapkan UU Cipta Kerja yang menghilangkan kepastian kerja, kepastian upah, kepastian perlindungan sosial dan kesehatan. Di sektor perkebunan sawit,  UU ini sangat memberatkan buruh. Sebab, buruh berpotensi bekerja sebagai buruh harian lepas, buruh kontrak atau buruh dalam hubungan kerja tidak permanen tanpa ada kepastian status kerja, upah dan jaminan sosial kesehatan. Temuan Koalisi Buruh Sawit di sejumlah perkebunan sawit menemukan fakta bahwa masih banyak buruh perkebunan sawit  yang tidak didaftarkan oleh perusahaan sebagai peserta jaminan sosial. Koalisi Buruh Sawit menegaskan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja sama sekali tidak memenuhi kebutuhan buruh atas kepastian kerja, kepastian upah, perlindungan sosial dan hidup layak.

Koalisi Buruh Sawit melihat Omnibus Law Cipta Kerja akan melegitimasi praktik kerja mirip kerja paksa di perkebunan sawit. Praktik kerja seperti pekerjaan tanpa kepastian status, upah berdasarkan hasil kerja, beban kerja berat, target harian yang mustahil dicapai, penggunaan buruh harian lepas, jaminan sosial yang tidak memadai serta tekanan atas kebebasan berserikat masih akan berlangsung. Omnibus Law Cipta Kerja memperlihatkan bagaimana pemerintah tidak hadir memberikan jaminan kepastian kerja. Hilangya kepastian kerja akan menghilangkan jaminan kepastian upah dan jaminan sosial. Kebijakan ketenagakerjaan yang tidak berpihak semakin memposisikan buruh perkebunan sawit semakin tidak berdaya.

Koalisi Buruh Sawit meminta pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan perlindungan buruh perkebunan sawit dengan jaminan atas kepastian kerja, upah layak, perlindungan atas keselamatan kerja serta  jaminan sosial dan kesehatan. Sistem kerja yang berbeda dengan industri manufaktur, jumlah tenaga kerja yang terserap dan kontribusi industri sawit terhadap penerimaan negara, seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan perlindungan buruh perkebunan sawit.

Industri sawit saat ini menjadi sektor unggulan pemerintah.  Berangkat dari situasi tersebut, seharusnya buruh perkebunan sawit bekerja dengan upah layak, status permanen dan dilindungi oleh jaminan sosial, tapi faktanya masih banyak perkebunan sawit mempekerjakan buruh dengan status buruh harian lepas dangan hari kerja di bawah 7 hari bahkan 3 hari saja setiap bulannya. Kondisi buruk dan kerentanan buruh perkebunan sawit harus dihentikan. Buruh harian lepas dan buruh dengan status kerja tidak tetap lainnya harus diangkat menjadi buruh tetap.

Berkenaan dengan THR, Koalisi Buruh Sawit menilai perkebunan sawit tidak pantas melakukan pembayaran THR secara mencicil atau tidak membayar THR untuk BHL.  Perkebunan sawit adalah sektor yang tidak terkena dampak Covid 19. Perkebunan sawit sampai hari ini tetap berproduksi, ekspor minyak sawit ke luar negeri tetap tinggi bahkan permintaan domestik cukup meningkat. Oleh karena itu, perkebunan sawit jangan menjadikan pandemi Covid 19 sebagai alasan untuk membayar THR secara mencicil. Koalisi Buruh Sawit meminta Kementerian Tenaga Kerja dan disnaker provinsi serta kabupaten/kota secara sungguh-sungguh mengawasi pembayaran THR khususnya di sektor perkebunan sawit sehingga tidak ada perkebunan sawit yang membayar THR secara mencicil atau tidak tepat waktu.

Tekanan terhadap gerakan buruh di sektor perkebunan sawit masih terjadi. Seperti pelaporan ketua dan sekretaris DPC GSBI dan DPC HUKATAN-KSSBI Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat. Perusahaan melaporkan buruh dengan sangkaan penghasutan, padahal buruh dimaksud melakukan pendampingan aksi pemogokan. Koalisi Buruh Sawit menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap buruh.

Koalisi Buruh Sawit melihat bahwa peran Pemerintah, khususnya Pengawas Ketenagakerjaan di daerah, belum berperan maksimal dalam melakukan monitoring, pengawasan serta penegakan hukum ketenagakerjaan bagi korporasi di sektor perkebunan sawit. Hal ini menyebabkan korporasi perkebunan sawit sering membuat kebijakan secara sepihak untuk kepentingannya yang merugikan buruh. Advokasi buruh sawit melalui ruang dialog (bipartit) sering hanya menjadi seremonial prosedur dan tidak terjadi kesepakatan yang berpihak pada hak buruh, sehingga buruh bereaksi melakukan aksi baik mogok kerja atau demo. Dalam kondisi ini, pengusaha akan selalu bersikap bahwa aksi buruh dianggap tidak sah dan buruh dianggap mangkir kerja.

Koalisi Buruh Sawit berharap agar Pengawas Ketenagakerjaan memiliki fungsi dan wewenang membuat keputusan terhadap penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan antara buruh dan pengusaha yang terkait dengan hak-hak normatif yang sudah diatur regulasi. Peran ini sangat penting untuk mencegah agar ruang PHI tidak digunakan oleh pengusaha untuk berlindung dan bersikap arogansi menang kalah dalam penyelesaian perselisihan karena dimensi menang kalah akan berdampak yang merugikan buruh seperti terganggunya hubungan kerja bahkan hilangnya pekerjaan buruh.

Dalam rangka peringatan Hari Buruh 2021, Koalisi Buruh Sawit menyatakan :

  1. Menolak Omnibus Law Cipta Kerja
  2. Pemerintah mengeluarkan kebijakan perlindungan buruh perkebunan sawit
  3. Pemerintah menjamin kepastian kerja buruh perkebunan sawit
  4. Pemerintah menjamin buruh perkebunan sawit menerima THR sesuai ketentuan
  5. Menolak semua tindakan pemberangusan serikat dengan segala modus operandinya.
  6. Hentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap pengurus serikat
  7. Pengawas ketenagakerjaan memiliki wewenang penegakan hukum dan pemberian hukuman/sanksi terhadap pelanggaran dan ketidakpatuhan pengusaha pada regulasi.

Jumat, 30 April 2021

Kontak Person :

Zidane – Sawit Watch/Koordinator Koalisi Buruh Sawit (085846529850)

Herwin Nasution – SERBUNDO (082267335183)

Ismet – GSBI (081383493575)

Hasan Refky – FSPBUN Rajawali (0823-5322-6661)

Dianto Arifin – SEPASI (081250888050)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image