Tolak Omnibus Law, Tetapkan Kebijakan Perlindungan Buruh Perkebunan Sawit

Revisi aturan tentang Ketenagakerjaan kembali bergulir. Menteri Ketenagakerjaan baru-baru ini menyampaikan revisi UU Ketenagakerjaan melalui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Pemerintah menilai UU Ketenagakerjaan tidak adaptif terhadap permintaan investor. Hari ini pun, Surat Presiden (Surpres) serta naskah omnibus law cipta lapangan kerja akan diserahkan ke DPR oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. Pemerintah mengklaim Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sudah mengakomodir kepentingan semua pihak.

Koalisi Buruh Sawit melihat Omnibus Law cipta lapangan kerja akan menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, menghilangkan kepastian kerja, mempermudah masuknya TKA, menghilangkan jaminan sosial, dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha. “Pemerintah tidak pernah menyinggung tentang kesejahteraan buruh. Pemerintah justru lebih banyak memberikan kemudahan investasi. Koalisi Buruh Sawit menolak tegas Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ”, kata Zidane, Koordinator Koalisi Buruh Sawit.

“Revisi UU Ketenagakerjaan merupakan hal yang selalu dimunculkan oleh pemerintah dan pengusaha. Kami melihat revisi usulan pengusaha tentang pengupahan, outsourcing, pesangon dan kontrak yang ditolak buruh, kemudian dimasukkan lagi melalui Omnibus Law ini. Di sektor perkebunan sawit, usulan tersebut sangat memberatkan buruh. Sebab, mereka berpotensi bekerja sebagai buruh kontrak bertahun-tahun tanpa ada kepastian. Fakta lapangan menunjukkan buruh perkebunan sawit bekerja sebagai buruh kontrak dan buruh harian lepas selama bertahun-tahun. Kondisi seperti itu akan dilegitimasi melalui Omnibus Law”, kata Ridho (Serbundo).

Ismet Inoni, Kepala Departemen Organisasi DPP GSBI menyatakan Omnibus Law merupakan kebijakan yang sepenuhnya diperuntukkan untuk melayani kepentingan investasi. “Pembahasan Omnibus Law tidak pernah melibatkan serikat-serikat buruh sebagai pihak yang menerima dampak, padahal kebijakan tersebut membahas tentang hak dan kepentingan buruh di Indonesia. Satgas Omnibus Law bentukan pemerintah didominasi oleh pengusaha dan pemerintah, tidak ada dari serikat buruh. Pandangan buruh seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam merevisi regulasi ketenagakerjaan”, kata Ismet.

Andi Akbar dari TURC menyampaikan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini akan berdampak buruk bagi lebih dari 10 juta buruh perkebunan sawit. “Perluasan jenis pekerjaan kontrak atau outsourcing hanya memperpanjang kerentanan buruh perkebunan sawit. Di sisi lain, kebijakan ini  justru melindungi para pengusaha dalam melakukan pelanggaran terhadap buruh karena sanksi pidana akan dihilangkan”, kata Andi Akbar.

Koalisi Buruh Sawit meminta pemerintah merevisi UU Ketenagakerjaan tanpa menghilangkan jaminan atas kepastian kerja, upah layak, perlindungan atas keselamatan kerja serta  jaminan sosial dan kesehatan. Jumlah tenaga kerja yang terserap dan kontribusi industri sawit terhadap penerimaan negara, seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan perlindungan buruh perkebunan sawit.

Selasa, 11 Februari 2020

Kontak Person :

Ridho – Serbundo (081375771974)

Ismet – GSBI (081383493575)

Zidane – Sawit Watch (085846529850)

Akbar – TURC (085250818485)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image