Globalisiasi dalam bentuk perdagangan internasional, investasi dan privatisasi, mendorong laju ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit menghasilkan komoditas makanan yang penting bagi pasar nasional dan internasional dan membuka lapangan pekerjaan serta keuntungan bagi perdagangan berbagai perusahaan dan bank. Namun, pembangunan perkebunan kelapa sawit juga menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, ketidaksetaraan sosial, deforestasi, degradasi lingkungan hidup, konflik sosial, dan lain sebagainya.

Sawit Watch adalah sebuah organisasi non pemerintah di Indonesia berbasis keanggotaan individu yang prihatin terhadap dampak-dampak negatif sistem perkebunan besar kelapa sawit. Sejak 1998, Sawit Watch telah terhubung lebih dari 50 mitra lokal yang menangani langsung lebih dari 40.000 kepala keluarga terkena dampak perkebunan kelapa sawit diseluruh Indonesia. Sampai dengan tahun 2011 anggota Sawit Watch berjumlah 135 orang. Anggota-anggota tersebut tersebar utamanya di Indonesia terdiri pekebun, buruh kebun, masyarakat adat, aktivis ornop, wakil rakyat , guru, dan pengajar di perguruan tinggi.

Sawit Watch dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan perubahan sosial bagi petani, buruh, dan masyarakat adat/lokal menuju keadilan ekologis.Berbagai Kegiatan yang dilakukan oleh Sawit Watch antara lain:

  1. Melakukan kajian terhadap kebijakan dan hukum yang berkaitan pengelolaan perkebunan besar kelapa sawit dan dampaknya terhadap petani, buruh dan masyarakat adat
  2. Memantau praktek-praktek pembangunan perkebunan kelapa sawit serta aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan dan lembaga keuangan pemberi kredit.
  3. Membangun ekonomi alternatif atas model perkebunan kelapa sawit skala besar.
  4. Memfasilitasi terbangunnya resolusi konflik akibat pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit skala besar
  5. Mendorong terjadinya perubahan kebijakan yang berpihak kepada petani, buruh dan masyarakat adat.
  6. Melakukan pendidikan publik untuk mendorong model-model pembangunan yang berbasiskan lingkungan hidup.
  7. Melakukan promosi, pendidikan publik, dan kampanye untuk pencapaian keadilan ekologis
  8. Memfasilitasi masyarakat untuk melakukan dialog dengan pemerintah, parlemen dan dunia usaha dalam rangka penyelesaian konflik dan perubahan kebijakan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
  9. Melakukan penguatan kapasitas anggota dan pengembangan organisasi.
  • RSS
  • Delicious
  • Digg
    Berita Terbaru
    13-06-2014 | 16:25 WIB

    Sekretariat Bersama  Penanganan Konflik Agrari dan Sumberdaya Alam  ...

    Kirim SMS dengan format :
    • - PIK [spasi] PESAN
    • - SW [spasi] PESAN
    kirim ke : 082111122334


      Data SMS Selengkapnya

    Donasi