Sertifikasi RSPO untuk Petani Sawit

Written by Administrator

Tuesday, 09 June 2009 00:00

Ditulis Oleh Setara, Jambi

Setelah melewati perjalanan cukup panjang, forum Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) harusnya bernafas lega, ketika telah mampu melahirkan standar minyak sawit berkelanjutan yang harapannya bisa menjadi acuan bagi seluruh pelaku dalam rantai minyak sawit. Tak hanya perusahaan yang mestinya mendukung minyak sawit berkelanjutan dalam prakteknya, tapi juga petani kecil kelapa sawit sebagai suplyer bahan baku mestinya juga menjadi bagian dari rantai sertifikasi RSPO untuk membuat dukungan bagi minyak sawit berkelanjutan menjadi lebih sempurna.

Beberapa persoalan kemudian muncul, bahwa petani kecil adalah kelompok yang sangat tidak bisa disandingkan dengan perusahaan/mill. Satu hal yang harus diingat bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit memiliki organisasi yang kuat, sumber dana yang besar, dukungan kebijakan yang berpihak, akses yang luas. Bahkan hingga informasi sertifikasi RSPO, pihak perusahaan adalah pihak yang paling siap untuk melangkah ketahap itu. Sementara petani kecil, yang tidak saja memiliki keterbatasan dana, akses yang sedikit, juga organisasi petani kecil yang sangat lemah. Juga informasi tentang sertifikasi RSPO yang dikhususkan untuk petani tak banyak petani kecil yang memahaminya dengan baik.

Dalam seminar sehari yang diadakan oleh Yayasan SETARA Jambi bersama dengan Hivos, Asril Darussamin (Ketua Indonesia-Smallhorder Working Group) dan Desi Kusumadewi (RSPO perwakilan di Jakarta) yang diundang untuk menjadi salah satu pembicara pada acara tersebut menyatakan opitimisnya bahwa sertifikasi RSPO untuk petani kecil bisa dilakukan, karena prinsip dan kriteria yang dikhususkan untuk petani kecil memang sudah dilakukan oleh petani, misalnya pemupukan, dan pemberantasan hama, tapi dokumentasi dan pencatatan saja yang belum dilakukan. Sementara Emil Kleiden (Forest People Program) memberikan warning bahwa di”takutkan” sertifikasi yang kemudian menyeret petani masuk kedalamnya adalah bentuk bagaimana melakukan ”jajahan” bagi rakyat Indonesia terutama petani kelapa sawit. Dengan pengertian bahwa seluruh bentuk produk yang dihasilkan oleh petani haruslah sesuai dengan standar-standar pasar. Jika kemudian petani mau masuk kedalamnya, syaratnya adalah orgnanisasi petani harus kuat, jika tidak maka sertifikasi akan menjadi produk jajahan baru. Pernyataan serupa juga datang dari A.W Surambo pembicara dari Sawit Watch, bahwa organisasi petani yang kuat adalah syarat utama petani untuk masuk dalam rantai sertifikasi minyak sawit berkelanjutan.

Seminar dengan judul : Sertifikasi RSPO bagi petani kelapa sawit; Ancaman atau Peluang? yang dihadiri oleh perwakilan petani kelapa sawit dari 4 Kabupaten (Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Merangin), selain bertujuan untuk membaca apa saja peluang-peluang dari sertifikasi RSPO yang bisa digunakan petani dalam memperkuat posisi mereka dalam rantai suply minyak sawit berkelanjutan. Juga ingin membaca ancaman apa saja yang ada dalam sertifikasi RSPO terutama melihat kondisi riil petani sawit saat ini.

Dalam sessi kedua yang diisi oleh Hidayatullah, pembicara dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS Jambi) menyatakan bahwa kondisi petani kelapa sawit saat ini terutama petani di propinsi Jambi adalah petani yang penuh dengan kelemahan. Organisasi, modal dan juga akses. Contoh paling dekat adalah lemahnya akses petani untuk mendapatkan pupuk yang murah dan sustainable, sehingga dampaknya adalah produktifitas ditingkat petani, dan kondisi ini hampir dialami oleh seluruh petani kelapa sawit di propinsi Jambi, tak hanya petani swadaya tapi juga petani plasma yang sudah tidak dalam kontrak kredit dengan perusahaan inti, dan ini masalah untuk memenuhi salah satu prasyarat sertifikasi RSPO dalam kriteria Best Practise Managemen/BMP. Tapi ini menjadi tantangan bagi petani karena suka tidak suka kita adalah producer bagi pasar dunia untuk kelapa sawit, jika kemudian pasar mensyaratkan keberlanjutan, maka tentu kita harus masuk dalam rantai tersebut. Prinsip dan kriteria minyak sawit berkelanjutan untuk petani kelapa sawit menjadi tantangan dan sekaligus peluang bagi petani untuk memperkuat posisi mereka dalam rantai suply chain, karena dengan masuk dalam rantai sertifikasi, produk yang dihasilkan oleh petani bisa bersaing dengan produk yang dihasilkan dari kebun perusahaan. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bahwa petani dengan menerapkan prinsip dan kriteria minyak sawit berkelanjutan, telah berkontribusi bagi perbaikan sosial dan lingkungan.

Agung Prawoto dari BIOcert banyak menyampaikan pengalaman-pengalaman dari berbagai daerah dimana petani-petani secara berkelompok masuk dalam sistem sertifikasi, dan dalam perjalannnya memang petani-petani tersebut harus memperkuat organisasinya.

Ada beberapa hal yang menarik pada acara tersebut, bahwa sertifikasi RSPO (minyak sawit berkelanjutan) tidak dipahami dengan baik, baik itu standar-standar yang harus diterapkan oleh petani. Masalah ini hampir disampaikan oleh seluruh petani yang hadir pada acara tersebut. Juga termasuk tentang kondisi organisasi petani yang juga lemah. Masalah lainnya adalah di Jambi belum ada perusahaan/mill yang sudah tersertifikasi sehingga akan jadi masalah ketika penyerapan produk petani. Tapi masalah benefit ekonomi yang bisa didapatkan oleh petani dari sertifikasi yang belum bisa diukur juga menjadi masalah yang serius. Ini terbukti dengan banyak petani menanyakan apa manfaat lansung bagi petani ketika masuk dalam sistem sertifikasi dalam konteks ekonomi.

Beberapa catatan simpulan yang direkam adalah bahwa jika petani mau masuk dalam rantai sertifikasi minyak sawit dberkelanjutan, maka syarat minimal yang harus dimiliki oleh petani adalah organisasi yang kuat. Sehingga proses menuju sertifikasi menjadi lebih efektif bagi mendorong posisi tawar, memperkuat organisasi dan memperkuat ekonomi petani.

Last Updated on Monday, 14 June 2010 16:13

Breadcrumbs