Bogor, 02 November 2021, Pada COP 26 di Glasgow, 1 November 2021, Presiden Joko Widodo di depan para pemimpin dunia menyampaikan beberapa hal terkait isu perubahan iklim diantaranya berkenaan dengan deforestasi dan energi. Dalam pidatonya Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa laju deforestasi Indonesia mengalami penurunan signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir. Selain itu, kebakaran hutan juga mengalami penurunan 82% di tahun 2020. Sawit Watch (2021) mencatat 1061 komunitas mempunyai konflik dengan perkebunan sawit dimana 108 kasus diantaranya terjadi di kawasan hutan. Dua hari yang lalu sebelum pidato Pak Jokowi tersebut, tepatnya 29 Oktober 2021, di Sungai Selentik Desa Lubuk Jering, Ujong Doho Desa Pematang Kabau dan Singosari Desa Pematang Kabau, Kabupaten Sarolangun terjadi konflik agraria antara masyarakat adat,  Orang Rimba, Jambi dengan satuan pengamanan (satpam) suatu perusahaan sawit milik group besar di Indonesia.

Akibatnya, tiga kelompok (rombong) orang rimba terusir dari pemukimannya. Konflik agraria itu telah mengakibatkan 1 orang rimba terluka, 3 orang satpam perusahaan terluka, 5 sepeda motor Orang Rimba dibakar, 96 keluarga atau 324 jiwa Orang Rimba mengungsi (Warsi, 2021). Sebelum menjadi perkebunan sawit, kawasan-kawasan tersebut adalah hutan yang digunakan oleh masyarakat adat orang rimba sebagai wilayah kehidupan dalam mempraktekkan kehidupan adatnya. Lewat perijinan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk perusahaan sawit, hutan-hutan dikonversi menjadi perkebunan sawit.

Lalu apakah deforestasi benar-benar turun? Terjadi perbedaan angka deforestasi oleh beberapa pihak, ini disebabkan oleh perbedaan definisi hutan yang diacu. Deforestasi di Indonesia tetap eksis bahkan mengalami peningkatan. Forest Watch Indonesia (2020) menyatakan deforestasi mengalami peningkatan selama periode 2013-2017 yaitu sebesar 1,47 juta hektar/tahun dibandingkan dengan periode 2009-2013 yang hanya 1,1 juta hektar/tahun.[1] Deforestasi hutan alam terbesar di antara 6 area izin/konsesi terjadi di wilayah izin perkebunan sawit, yakni sebesar 19.940 hektar.[2]

Selain deforestasi, terdapat tumpang tindih kawasan hutan dengan perkebunan sawit. Saat ini terdata sebanyak 3,4 juta hektar perkebunan sawit di dalam kawasan hutan (KPK, 2018). Pemerintah Indonesia menyelesaikan dengan kerangka ‘mirip pemutihan’ bukan penegakan hukum tetapi sanksi administratif dan sanksi pembayaran denda (UU Cipta Kerja dan PP 24 tahun 2021).

Hal lain adalah ekspansi sawit di Indonesia menjadi salah satu penyumbang perubahan penggunaan lahan yang berdampak bagi Indonesia juga secara global. Wacana untuk menggantikan fossil fuel dengan biofuel berbasis sawit hanyalah sebuah solusi palsu yang tidak berkelanjutan, dikhawatirkan hanya akan memperburuk keadaan terutama mengakselerasi alih fungsi lahan dan hutan menjadi sawit. Setidaknya diperlukan 15 juta hektar kebun sawit tambahan baru untuk memenuhi pergantian dari fossil fuel menuju bauran biodiesel.[3]

Padahal emisi dari perubahan penggunaan lahan gambut dan hutan menjadi sawit untuk memproduksi minyak sawit atau Crude Palm Oil hampir sama dengan fossil fuel atau bahkan melebihi emisi fossil fuel akibat Indirect Land Use Change yang terjadi. Faktanya, aktivitas di industri sawit turut memiliki peran dan bertanggung jawab atas kondisi iklim saat ini. Kegiatan ekspansi lahan yang dilakukan berpuluh tahun lalu dengan mengkonversi hutan dan lahan gambut yang kaya dengan keanekaragaman hayati menjadi komoditi sawit turut menjadi penyebabnya.

Pidato Pak Jokowi di COP 26 secara garis besar belum menunjukkan realitas apa yang sebenarnya terjadi di kawasan hutan dan perkebunan sawit, dan belum memberikan solusi-solusi konkret dalam hal pemajuan agenda-agenda perubahan iklim, yakni pencapaian penurunan emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri hingga 41% dengan bantuan internasional. Ambisi terbesar penurunan emisi berasal dari sektor kehutanan, dengan target penurunan emisi sebesar 17,2% hingga 38% hingga 2030 mendatang.

Salah satu agenda konkret dalam pemajuan agenda perubahan iklim ialah melalui perpanjangan inpres moratorium sawit. Hutan Alam yang berada di wilayah izin sawit cukup signifikan luasnya. Berdasarkan tutupan lahan 2019, tercatat 3,577.496 hektar hutan alam di izin sawit. Dari jumlah tersebut 1.427.467 hektar tercatat berasal dari pelepasan kawasan hutan yang mana ini merupakan objek evaluasi perizinan dalam kebijakan inpres moratorium sawit. Perpanjangan Implementasi moratorium sawit memberikan harapan bahwa hutan alam yang masih ada di dalam izin sawit akan dievaluasi dan dikembalikan menjadi kawasan hutan (Koalisi Moratorium Sawit, 2021).

Hal lain adalah terdapat dari 24,2 juta ha ekosistem gambut di Indonesia dan di antaranya ada 6,2 juta ha ekosistem gambut yang masuk ke dalam izin sawit, dengan detail lahan gambut seluas 3,8 juta hektar. Instrumen evaluasi dan review izin yang ada di dalam moratorium sawit dapat menyelamatkan luasan gambut tersebut. Secara harfiah, keberadaan lahan gambut tersebut harus dilindungi dan dipulihkan, mengingat 99,3% lahan gambut di Indonesia mengalami kerusakan dan sangat beresiko terbakar saat musim kering. Hasil kalkulasi kami menyimpulkan dengan menyelamatkan 3,8 juta hektar luas gambut tersebut pada fungsinya alamnya dapat menghindari pelepasan 11,5 juta ton/ tahun carbon akibat aktivitas pembakaran ataupun konversi lahan (Agus et. al., 2011) yang tentunya akan berkontribusi pada komitmen iklim Indonesia (Koalisi Moratorium Sawit, 2021).

Sayang, hal diatas belum menjadi bahan dalam pidato Pak Jokowi dalam pertemuan COP 26 dalam memberikan solusi konkret, Apakah hal itu bagian dalam agenda-agenda penurunan emisi berasal dari sektor kehutanan, dengan target penurunan emisi sebesar 17,2% hingga 38% hingga 2030 mendatang? Bila kita lihat, dalam “Glasgow Leader’s Declaration On Forest and Land Use” poin 2 menyatakan bahwa “Memfasilitasi kebijakan perdagangan dan pembangunan, secara internasional dan domestik, yang mendorong pembangunan berkelanjutan, dan produksi dan konsumsi komoditas berkelanjutan, yang bekerja untuk keuntungan bersama negara, dan yang tidak mendorong deforestasi dan degradasi lahan”, hanya Pak Jokowi, Pemerintah Indonesia dan Tuhan yang tahu serta waktu yang akan menjawab.

Kami berharap dan menuntut Presiden Joko Widodo untuk dapat memperpanjang bahkan memperkuat kebijakan moratorium sawit. Kebijakan ini merupakan ialah langkah konkret dan bijak pemerintah Indonesia untuk mencapai target memenuhi NDC dan komitmen iklim lainnya di tengah situasi krisis iklim global saat ini.

###

[1]https://nasional.tempo.co/read/1523388/forest-watch-indonesia-bantah-klaim-jokowi-soal-penurunan-deforestasi/full&view=ok

[2] Madani Insight, 2021, “Mengupas Fakta di Balik Deforestasi Indonesia 2019-2020”

[3] Anisatul Umah. (2020, November 23). Butuh 15 Juta Hektar Sawit Buat Gantikan Minyak, Yes or No? Retrieved October 29, 2021, from CNBC Indonesia website: https://www.cnbcindonesia.com/news/20201123192446-4-204061/butuh-15-juta-hektar-sawit-buat-gantikan-minyak-yes-or-no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image