Kepada Yth :

Bapak Presiden Joko Widodo

  di-tempat

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit pada 2018 lalu. Melalui kebijakan ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan perkebunan sawit di dalam kawasan hutan, penurunan emisi gas rumah kaca serta peningkatan pembinaan petani sawit dan peningkatan produktivitas sawit. Sehingga kebijakan ini dinilai sebagai salah satu langkah baik dalam mewujudkan perbaikan tata kelola perkebunan sawit di Indonesia.

Namun sayangnya, hingga mendekati berakhirnya kebijakan ini pada September 2021 mendatang, belum terlihat adanya capaian yang signifikan. Kerja-kerja pemerintah di tingkat nasional hanya bersifat koordinasi dan konsolidasi data tanpa adanya kasus sawit di dalam kawasan yang terselesaikan. Cerita sukses evaluasi perizinan justru berasal dari tataran pemerintah daerah.

Hal lainnya, disahkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah membuat agenda perbaikan tata kelola sawit Indonesia menjadi runyam. Secara tiba-tiba UU Cipta Kerja hadir dan menerobos proses perbaikan yang sedang berjalan. Disahkannya UU ini akan berdampak adanya potensi penguasaan lahan yang lebih besar. Sementara inpres moratorium sawit hadir untuk menekan perluasan atau ekspansi perkebunan sawit khususnya di kawasan hutan. Jadi dengan adanya UU Cipta Kerja, inpres moratorium sawit akan menjadi terhambat, karena disatu sisi pemerintah membuka peluang investasi yang besar melalui UU Cipta Kerja. Beberapa kelompok masyarakat sipil di Indonesia, sedang dalam proses mengajukan gugatan formil melalui Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan UU Cipta Kerja ini.

Di tingkat internasional khususnya pasar global, kebijakan inpres moratorium sawit juga mendapatkan respon positif. Seperti kita ketahui bahwa permintaan akan minyak sawit yang berkelanjutan menunjukkan tren yang terus meningkat. Inpres moratorium sawit menjadi jawaban bagi pemerintah Indonesia atas tuntutan keberlanjutan tersebut. Bahwa dengan inpres ini pemerintah sedang membenahi tata kelola perkebunan sawit. Karena pada dasarnya upaya perbaikan tata kelola sawit menjadi kunci diterimanya produk CPO Indonesia dan salah satu alat kebijakannya adalah inpres moratorium sawit.

Pasar konsumen, berada di ambang penerapan undang-undang untuk mengatasi deforestasi yang didorong oleh komoditas dan konversi ekosistem. Selain itu, banyak perusahaan yang mengambil sumber minyak sawit untuk produk mereka telah berkomitmen untuk berhenti menggunakan minyak sawit yang terkait dengan deforestasi. Demikian pula, investor di perusahaan yang menghadapi konsumen dan perkebunan  sawit telah menetapkan target untuk meminimalkan keterlibatan mereka dalam deforestasi. Semakin banyak investor menganggap deforestasi, perubahan penggunaan lahan dan dampak terkait pada keanekaragaman hayati dan perubahan iklim sebagai risiko sistemik terhadap portofolio investasi mereka. Jika perusahaan Indonesia ingin mempertahankan akses pasar internasional, penting bagi pemerintah Indonesia untuk memperluas dan menerapkan sepenuhnya moratorium sawit. Peraturan lingkungan yang stabil dan kuat adalah kunci dalam memastikan dasar untuk perilaku perusahaan yang berkelanjutan dan peluang investasi jangka panjang.

Kami menyadari bahwa saat ini Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk melakukan perbaikan pada tata kelola sawit namun masih membutuhkan penguatan kebijakan dan keseriusan pelaksanaan serta peningkatan proses implementasinya. Sehingga kami menilai inpres ini patut untuk diperpanjang karena masih dinilai relevan dengan kondisi perkebunan sawit di Indonesia saat ini dan berpotensi besar menyelesaikan beberapa persoalan dalam industri ini.

Berdasarkan dari paparan diatas, kami kelompok masyarakat sipil meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan beberapa hal, diantaranya :

  • Memperpanjang masa berlaku dan meningkatkan inpres moratorium sawit ke dalam bentuk regulasi yang lebih kuat dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua pihak.
  • Memperkuat inpres moratorium sawit dengan disertai target yang spesifik seperti peningkatan produktivitas, optimalisasi pendampingan petani, luasan perizinan perkebunan sawit yang dievaluasi, dan luasan penyelesaian lahan sawit dalam kawasan hutan (ha/tahun), serta pengembalian tutupan hutan alam yang tersisa kepada rakyat, masyarakat adat/lokal.
  • Meningkatkan dan memastikan keterbukaan informasi hasil pelaksanaan inpres moratorium sawit kepada publik sebagai bentuk transparansi.
  • Menjadikan kelompok buruh sawit sebagai aktor penting yang diperhatikan dalam inpres moratorium sawit. Kesejahteraan dan perbaikan kondisi kerja menjadi bagian dari evaluasi perkebunan sawit dalam usaha perbaikan tata kelola sawit.
  • Memberi dukungan langsung kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di level provinsi dan kabupaten/kota oleh Pemerintah Pusat seperti penyediaan alokasi anggaran dan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis.
  • Mendukung para Kepala Daerah dan OPD yang telah melakukan review izin dan berani melakukan tindakan korektif dan memastikan langkah korektif yang diambil kepala daerah dapat berdampak nyata bagi masyarakat adat atau masyarakat sekitar wilayah tersebut.

Atas nama kelompok masyarakat sipil/organisasi/instansi untuk perbaikan tata kelola sawit

###

Unduh salinan dokumen pada tautan berikut :

http://sawitwatch.or.id/wp-content/uploads/2021/09/FINAL_Surat-Terbuka-Presiden_Perpanjang-Moratorium-Sawit_160921.pdf

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image