DCIM100MEDIADJI_0256.JPG

[Bogor, 21 Februari 2021] Konfik kemitraan sering kali dipicu oleh tidak terbukanya perusahaan sawit dalam kerjasama pembangunan kebun sawit plasma dengan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang diduga terjadi antara perusahaan sawit PT. Agro Artha Surya (PT. AAS) dengan masyarakat di Desa Pangea, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo dan PT. Wira Sawit Mandiri (PT. WSM) dengan masyarakat Desa Tirto Asri, Kec. Taluditi, Kab. Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Bony, Staf Research Pengembangan, Penguatan Komunitas dan Anggota Sawit Watch mengatakan, “Perusahaan sawit kerap kali mengesampingkan aspek transparansi dalam proses menjalin kerjasama kemitraan dengan masyarakat. Seperti yang dialami oleh masyarakat desa Pangea dengan PT. AAS misalnya, petani plasma hingga saat ini belum mengetahui status lahan mereka, serta mereka juga tidak mengetahui soal kejelasan batas-batas antara lahan inti dengan plasma.” ujar Bony.

“Tak hanya itu, petani plasma juga tidak mendapatkan hak yang sebagaimana tertera dalam perjanjian awal/MOU. Perhitungan biaya produksi juga tidak diinfokan secara jelas oleh perusahaan yang mana hal ini berkibat pada hitungan panen dan pendapatan yang mereka terima dari perusahaan menjadi tidak jelas. Petani yang awalnya dijanjikan akan memperoleh penghasilan sekitar 1,3 jt an perbulan namun bentuk realisasinya hanya rata-rata di angka 22 ribu saja perbulan. Sangat miris melihatnya, ini sangat tidak sepadan”, jelas Bony.

“Hal-hal seperti ini harusnya tidak terjadi, penyampaian informasi dan kesepakatan-kesepakatan bersama haruslah sudah clear sejak awal kerjasama. Perusahaan juga haruslah memegang penuh komitmen bersama serta janji-janji yang tertuang dalam MOU. Karena jika sedari awal sudah tidak ada kejelasan maka akan berujung pada kerugian yang akan dialami oleh kelompok petani plasma itu sendiri. Kami sangat menentang tindakan perusahaan yang semena-mena terhadap petani seperti ini,” tegas Bony.

“Dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan juga terjadi di Desa Tirto Asri, Kec. Taluditi, Kab. Pohuwato, Provinsi Gorontalo oleh PT. Wira Sawit Mandiri (PT. WSM). Perusahaan telah memulai aktivitas membuka kebun masyarakat bahkan tanpa dilakukannya penandatanganan MOU kerjasama kemitraan perkebunan plasma dengan masyarakat setempat. Tindakan perusahaan yang telah melakukan kegiatan tanpa adanya landasan hukum yang jelas adalah sebuah kesalahan besar, jelas masyarakatlah yang menjadi korban dari proses kotor seperti ini,” tegas Bony.

“Bahkan awal kehadiran perusahaan diwilayah ini juga diwarnai dengan tindakan intimidasi. PT. WMS mengancam masyarakat yang menolak kehadiran mereka dan tidak menyerahkan lahan akan dilakukan penarikan lahan secara paksa tanpa ganti rugi sepeserpun,” tambah Bony.

“Dari kedua contoh kasus diatas, pelaksanaan kemitraan dengan pola manajemen satu atap perlu dilakukan evaluasi. Semangat menghadirkan kesejahteraan melalui pola manajemen ini diawal malah melahirkan permasalahan baru yang berujung kesengsaraan bagi masyarakat. Selain itu evaluasi secara menyeluruh terhadap perkebunan sawit juga penting untuk dilakukan. Salah satunya melalui penerapan kebijakan inpres moratorium sawit. Proses evaluasi yang diamanatkan melalui kebijakan ini menjadi kunci sukses menuju tata kelola perkebunan sawit yang lebih baik. Khususnya di pelaksanaan kemitraan perkebunan sawit, kami juga berharap kepada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dapat melakukan penindakan tegas terhadap proses-proses pelaksanaan kemitraan yang tidak baik dalam menjalankan usaha perkebunan,” terang Bony.

# # #

Contact Person :

Bony : Staf Research Pengembangan, Penguatan Komunitas dan Anggota Sawit Watch (08129501733)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image