Sawit Watch2

 

“Sawit Watch : Perbaikan Tata Kelola Sawit “Runyam” Akibat UU Omnibus Law Ciptaker”

[Bogor, 06 Oktober 2020] Dewan Perwakilan Rakyat, telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna yang berlangsung pada Senin 5 Oktober 2020 kemarin. Sejumlah penolakan terus digaungkan berbagai kalangan karena dinilai tidak memihak rakyat kecil dan mementingkan investasi. Omnibus Law Cipta Kerja juga berdampak besar bagi sejumlah sektor, salah satunya industri perkebunan sawit.

Inda Fatinaware, Direktur Eksekutif Sawit Watch mengatakan “Bicara soal industri sawit, kita semua sepakat bahwa perlu adanya perbaikan dalam tata kelola kebunnya. Disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja justru membuat proses perbaikan tata kelola sawit itu menjadi runyam,” ujar Inda.

Capaian inpres moratorium sawit sebagai salah satu kebijakan yang diharapkan dapat menjadi langkah awal perbaikan industri ini justru tidak begitu menggembirakan. Karena hingga saat ini belum ada kasus sawit di kawasan hutan yang dapat diselesaikan melalui inpres ini padahal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyatakan bahwa terdapat 3,4 juta ha perkebunan sawit didalam kawasan hutan.[1] Kebijakan lain seperti PP No. 60 tahun 2012, PP No. 104 tahun 2015, dan Perpres No. 88 tahun 2017, juga menjadi senjata untuk menyelesaikan persolan sawit dalam kawasan hutan, namun sayangnya tidak ada hasil signifikan,” terang Inda.

“Bercermin dari praktek penegakan hukum yang ada, terdapat kasus sawit dalam kawasan hutan di Register 40 (Padang Lawas), dimana kasus tersebut sudah inkrah putusannya. Sialnya, entah kenapa kasus tersebut tidak bisa dieksekusi, bahkan KPK yang sempat berjanji untuk turut menyelesaikannya, sampai saat ini tidak ada kabarnya. Bila kita telisik lebih mendalam, data-data tentang kehutanan khususnya berkenaan data spasial kawasan hutan sampai saat ini belum transparan, alias publik susah untuk mendapatkannya,” ujar Inda.

“Secara tiba-tiba UU Cipta Kerja menerobos yang sedang berjalan dan menawarkan model penyelesaian ‘berbau’ pemutihan. Model penyelesian gaya UU Cipta Kerja ini memendam potensi untuk penyelesaian, ada potensi perizinan diabaikan, tidak transparan serta berujung pada kerugian publik dan keuntungan segelintir kelompok saja, serta dugaan korupsi seperti diabaikan. Apakah hal ini ada kaitannya dengan tahun politik 2024, waktu akan menjawab?,” tanya Inda.


###


[1]
https://katadata.co.id/febrinaiskana/berita/5f0ef445e634f/pemerintah-siapkan-aturan-perkebunan-sawit-dalam-kawasan-hutan/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image