Catatan Sawit Watch terhadap Perpres No. 44/2020 tentang Sistem Sertfikasi ISPO

Foto 2

[Bogor, 25 Maret 2020] Presiden Joko Widodo, pada 13 Maret 2020 lalu telah mengeluarkan sebuah kebijakan yang berhubungan erat dengan industri perkebunan sawit yaitu Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Melalui kebijakan ini pemerintah mencoba untuk menyempurnakan penyelenggaraan sistem sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan di Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil) yang dinilai bahwa perundangan-undangan yang mengatur hal ini kini sudah tidak relevan dengan perkembangan internasional, sehingga perlu diatur kembali.

Adapun yang menjadi ruang lingkup yang diatur dalam kebijakan ini diantaranya berkenaan dengan sertifikasi ISPO; kelembagaan; keberterimaan daya saing pasar dan peran serta; pembinaan dan pengawasan; serta sanksi.

Inda Fatinaware Direktur Eksekutif Sawit Watch menyampaikan bahwa, “Kami melihat buruh perkebunan sawit telah diakui dan menjadi pertimbangan dalam Perpres ini, Namun sayangnya Kementerian Ketenagakerjaan RI tidak ditempatkan menjadi pihak yang penting dalam Perpres ini, hal tersebut tercermin pada kealpa-an Kementerian Ketenagakerjaan dalam jajaran Dewan Pengarah ISPO”. Pemerintah harusnya lebih serius menempatkan posisi perkebunan sawit sebagai pihak yang strategis dalam Perpres ini, karena hampir 10 juta jiwa penduduk yang berprofesi sebagai buruh sawit dan menggantungkan hidupnya pada sektor ini”, tegas Inda.

“Hal lainnya yang kami soroti adalah terkait persoalan transparansi yang tidak begitu dielaborasi dalam Perpres ini. Artinya unsur-unsur keterbukaan informasi kepada publik terhadap proses-proses sertifikasi yang berjalan serta hasil sertifikasinya masih sangat terbatas. Sehingga peran publik dan kelompok masyarakat sipil dalam memastikan kebijakan ini berjalan efektif atau tidaknya akan sangat minim.”

Dalam Perpres ini tertuang ajakan parapihak untuk turut serta dalam penyelenggaraan sertifikasi dengan memberikan masukan, penyampaian penyimpangan atau penyalahgunaan serta update informasi terkini, namun tidak dijelaskan secara detail bagaimana proses dan peran keterlibatan masyarakat atau publik didalamnya. Selain itu, peluang keterlibatan kelompok masyarakat sipil dalam unsur keanggotan Komite ISPO juga patut menjadi perhatian. Kami berharap siapapun yang akan masuk dalam jajaran komite ini haruslah yang sangat faham kondisi lapang, mengedepankan hak-hak masyarakat kecil seperti petani dan buruh sawit’’, kata Inda.

“Sertifikasi ISPO menurut kami bukanlah sebuah inovasi dalam upaya perbaikan tata kelola perkebunan sawit yang total luasannya kini telah mencapai 22,2 jt ha di Indonesia serta jumlah konflik di perkebunan sawit yang telah mencapai 822 kasus (Sawit Watch, 2019). Basis utama dari sistem sertifikasi ISPO adalah peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang harus dijalankan oleh perusahaan sawit. Jika implementasi kebijakan dan penegakan hukum ini  telah berjalan dengan baik, maka pelaksanaan ISPO menjadi kurang relevan. Hal ini diakui juga dalam Perpres ini”, terang Inda.

“Namun jika pemerintah menilai bahwa sertifikasi ISPO merupakan hal yang penting, maka pemerintah perlu menetapkan target pencapaian sertifikasi ISPO dengan memberikan batasan waktu atau deadline bagi perusahaan sawit dalam memperoleh sertifikasi ISPO. Hal ini juga disertai dengan sanksi yang lebih tegas misalnya dengan pencabutan ijin atau konsekuensi yang lebih berat lainnya, jangan hanya sebatas sanksi administrasi seperti yang tertera dalam Perpres ini”, ujar Inda.

###

Kontak person :

Inda Fatinaware : 081148677/inda@sawitwatch.or.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image