Kami para Kepala Daerah (Buol, Gorontalo, Tanjung Jabung Timur, dan Kepulauan Sula), Wakil DPRD Sambas, Organisasi Masyarakat Sipil, Lembaga Keumatan, Petani Kelapa, Pelaku Usaha Kelapa, menghadiri Dialog Nasional “Menimbang Sawit Mengembalikan Kejayaan Kelapa Rakyat” pada tanggal 2 April 2018, yang diselenggarakan di Jakarta oleh Sawit Watch dan Sahabat Kelapa Indonesia.

Sebagai upaya mendorong perkebunan kelapa dan sawit yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial dan ekologis maka dengan ini kami menyatakan :

  1. Penamaan kelapa sawit harus diluruskan. Penamaan ini keliru dengan beberapa alasan

a. Dalam KBBI kelapa dijelaskan:

‘Tumbuhan palem berbatang tinggi, buahnya tertutup sabut dan tempurung keras, didalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air, merupakan tumbuhan serba guna’. Dari penjelasan diatas kelihatan bahwa penamaan kelapa sawit adalah KELIRU karena berbeda dengan kelapa yang mengandung air dan santan seperti penjelasan pertama, sawit tidak mengandung keduanya atau salah satunya (santan dan air).

Kedua jika penambahan kelapa pada sawit mengacu pada kata palm (palem atau palma) dari istilah Inggrisnya oil palm, maka seharusnya kelapa disebut coconut palm. Namun pada kenyataanya kelapa hanya disebut coconut.

Ketiga, dengan alasan yang sama penamaan semua jenis tanaman palma seperti pinang, sagu, nipah dan lainnya harusnya mendapat imbuhan kelapa. Namun kenyataannya tanaman-tanaman palma tersebut tidak disebut kelapa pinang, kelapa sagu dan kelapa nipah.

b. Penambahan kata kelapa pada sawit bisa misleading atau menimbulkan interpretasi keliru. Kelapa merupakan tanaman asli Indonesia dan telah tumbuh, menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari serta menjadi mata pencaharian jutaan petani kelapa sejak jaman Belanda hingga kini. Perkebunan kelapa dimiliki oleh 98,2% rakyat atau petani kecil. Dilain pihak dan sebaliknya sawit bukan tanaman asli Indonesia berasal dari benua Afrika serta muncul belakangan. Sawit terutama dalam dua dekade belakangan berkembang dalam bentuk perkebunan besar dan sebagian besar dimiliki pengusaha besar.

Kelapa telah identik dengan citra rakyat, petani kecil, kelapa menghasilkan santan, tanaman multi manfaat, pohon kehidupan serta menjadi bagian dari kehidupan dan budaya dari masyarakat. Citra tersebut tidak didapati atau bertolak belakang pada sawit. Oleh karena citra yang disandang kelapa harus dipertahankan. Kelapa adalah kelapa sebagaimana yang digambarkan diatas dan sawit adalah sawit, bukan kelapa. Oleh karena itu penambahan kelapa pada sawit perlu diluruskan atau dihilangkan.

  1. Perkebunan kelapa rakyat telah ada sejak ratusan tahun lalu dan marak di akhir tahun 1890-an hingga tahun 1960-an. Ini merupakan masa kejayaan kelapa. Kontribusi kelapa dalam sejarah perjalanan bangsa tidak sedikit. Hingga kini sekitar 7 juta petani menggantungkan hidupnya dari kelapa. Kelapa dengan segala bagian dari tanamannya telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita sehari-hari.

Akan tetapi luas kebun kelapa menurun sejalan berkembangnya kebun sawit. Di beberapa sentra penghasil kelapa, ada ratusan ribu hektar kebun kelapa beralih menjadi sawit. Pada beberapa wilayah pengambilalihan kebun rakyat ini dilakukan dengan cara tidak sah sehingga menimbulkan konflik lahan seperti di beberapa desa di pesisir Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Beberapa lahan dialihkan ke perusahaan sawit tanpa kompensasi. Alih lahan ini hanya berupa perjanjian kerjasama PIR diatas kertas. Beberapa lahan bahkan belum digarap jauh setelah perjanjian ditandatangani. Sadar akan keadaan ini, beberapa petani kelapa menuntut hak pengembalian lahannya. Namun ada diantara mereka yang kemudian dikriminalisasi.

Kasus lain adalah beberapa kebun sehat akhirnya hancur dan mati diserbu hama kumbang tanduk yang berasal dari sawit. Kasus penuntutan petani kelapa ke perusahaan sawit akibat serangan hama ini terjadi di beberapa lokasi di Kabupaten Indragiri Hilir. Berita tentang konflik ini bisa ditelusuri di mesin pencara internet. Beberapa diantaranya di Kecamatan Kuindra, Kecamatan Enok, Kecamatan Reteh dan Kecamatan Tanah Merah. Laporan lain terjadi pula di Desa Gane Halmahera Selatan.

Kelapa dan sawit memang tidak akan bisa hidup berdampingan. Laporan yang didapat dari Thailand mengatakan bahwa turunnya produktivitas kelapa di Thailand yang mengakibatkan meningkatnya impor kelapa butir dari Indonesia disinyalir akibat serangan hama kumbang tanduk.

  1. Beralihnya kebun kelapa menjadi sawit justru tidak memberikan manfaat ke masyarakat secara luas. Padahal Indragiri Hilir sejak dulu menggantungkan ekonominya dari kelapa rakyat. Menurut data 70% perekonomian di Indagiri Hilir berasal atau ditopang dari kebun dan industri kelapa. Petani malah kehilangan pendapatan karena hilangnya kebun kelapa. Tercatat bahwa 23% dari dari 460 ribu hektar kebun kelapa yang ada di Indragiri Hilir (perkebunan kelapa terluas di Indonesia) telah rusak akibat beberapa faktor, diantaranya alih lahan atau diambil oleh perusahaan sawit.

Petani kelapa yang kehilangan mata pencaharian terpaksa bermigrasi ke kecamatan, ke kota atau ke provinsi lain. Mereka yang tinggal terpaksa beralih profesi seperti menjadi nelayan pencari ikan atau lokan (sejenis kerang), penderes nira nipah, kuli angkut di pasar atau pelabuhan atau pemetik pusuk atau daun nipah muda yang dikeringkan untuk dijual Rp.7000 per kilogramnya.

  1. Perkebunan kelapa di kawasan persisir Indragiri Hilir yang juga merupakan kawasan gambut disebut oleh kepala Badan Resorasi Gambut (BRG) Dr. Nazir Fuad dalam acara Festival Kelapa Internasional sebagai model pengelolaan dan pemanfaatan lahan gambut yang ideal. Kelapa adalah tanaman yang ramah lingkungan serta ramah terhadap tanaman lain. Diselah kelapa dapat tumbuh berbagai tanaman sela baik alami maupun tanaman pertanian perkebunan yang diusahakan petani.

Akibat beragamnya populasi di sela kebun kelapa maka system ekologis yang terbentuk pun sehat. Selain tanaman sela kebun kelapa menjadi habitat yang sehat bagai berbagai satwa termasuk babi. Tidak jarang ditemukan kawanan babi ditemui di sela kebun kelapa. Ini menjadi jawaban mengapa perkebunan kelapa rakyat tidak pernah berkonflik dengan harimau sebagai predator tertinggi di kawasan pesisir Sumatera. Makanan harimau dapat hidup ditengah kebun kelapa, berbeda dengan kebun sawit yang cenderung homogen. Berita tentang harimau Bonita yang memangsa dua pekerja dikawasan kebun sawit di Desa Pulau Muda Kecamatan Pelangiran Indragiri Hilir menjadi bukti bahwa dampak alih lahan dari kelapa ke sawit telah menimbulkan bencara ekologis, yaitu konflik antara manusia dan harimau. Menurut cerita petani kelapa bahwa saat tetua mereka membuka lahan untuk menanam kelapa beberapa lima hingga enam dekade lalu tidak pernah ada yang dimangsa atau diserang harimau. Sebaliknya cerita tentang adanya harimau pincang yang hidup disatu pulau kecil di Kecamatan Tanah Merah tidak meresahkan petani kelapa yang mendiami empat desa di pulau tersebut. Petani hanya meresahkan mulai masuknya perusahaan sawit ke wilayahnya.

  1. Sistem perkebunan kelapa di kawasan pesisir menggunakan sistem trio tata air yang memanfaatkan pasang surut. Sistem trio tata air ini telah ada sejak awal tahun 1900-an dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang diwariskan perintis perkebunan kelapa rakyat di kawasan pesisir Riau, Jambi, Palembang dan Kalimantan Barat. Trio tata air adalah tiga komponen pengelolaan kebun kelapa rakyat yang terdiri dari tanggul, parit atau kanal dan pintu air. Adanya pasang surut memberikan manfaat positif bagi perkebunan kelapa rakyat. Saat pasang naik, pintu air dibuka untuk mengalirkan air pasang yang payau atau asin ke dalam kebun melalui kanal yang dibuat petani. Saat yang bersamaan petani akan memanen kelapanya dan membuang kelapa ke dalam parit atau kanal. Setelah puncak pasang pintu air akan ditutup seingga air memenuhi kanal. Setelah panen selesai petani akan menunggu surutnya air dengan membuka pintu air sehingga kelapa yang telah dipanen akan terangkut terbawa air surut. Cara ini membuat petani dengan mudah memindahkan kelapanya tanpa mengeluarkan tenaga mengangkutnya ke hilir tempat pengolahan kelapa.

Air pasang membawa garam atau unsur hara lainnya yang sangat dibutuhkan oleh kelapa sebagai pupuk penyubur. Garam memang merupakan pupuk alami penyubur kelapa. Hampir seluruh kelapa yang ada dikawasan pesisir tidak membutuhkan pupuk buatan yang anorganik. Selain itu adanya kanal-kanal berisi air diantara kebun kelapa rakyat merupakan kanal penghambat (canal block) menjalarnya api serta sumber air untuk memadamkan api jika ada kebakaran. Canal block belakangan disuarakan berbagai pihak terutama BRG sebagai salah satu cara mengatasi kebakaran hutan di lahan gambut. Canal block telah dibuat oleh tetua petani kelapa di kawasan pesisir Indragiri Hilir. Ini yang dikomentari secara positif oleh Kepala Badan Rehabilitasi Gambut dalam seminar yang diadakan selama Festival Kelapa Internasional di Tembilahan 10 September 2017 lalu.

  1. Sawit di kawasan pesisir sebenarnya tidak menguntungkan petani atau pengusaha. Hal ini disebabkan rendemen tandan buah segar (TBS) dari kawasan pesisir (coastal) yang dipengaruhi air pasang surut 16%-18% jauh lebih rendah dibanding TBS dari dataran (hinterland) 20%-23%. Selain itu kadar asam lemak bebas dari CPO yang dihasilkan dari sawit pesisir pun lebih tinggi dibanding sawit daratan. Kedua hal ini membuat harga TBS dan CPO yang dihasilkan pun lebih rendah atau lebih murah. Selain itu biaya transportasi atau logistik juga menjadi lebih mahal karena menggunakan perahu dengan kapasitas angkut yang lebih kecil serta waktu tempuh dari kebun ke pabrik sawit lebih lama.

Berangkat dari  paparan diatas, maka kami memandang perlu untuk melakukan tindakan segera yakni :

  • Mempertahankan, merevitalisasi dan memperkuat kelapa rakyat yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari dan menjadi bagian dari budaya masyarakat nusantara.
  • Memperbaiki penamaan sawit dengan menghilangkan kata “kelapa” didepannya yang selama ini banyak digunakan. Ini dilakukan agar tidak ada salah tanggap atau misleading yang merugikan kelapa rakyat.
  • Menyelesaikan konflik lahan petani kelapa yang diambil oleh perusahaan sawit akibat sistem pemberian perijinan yang tidak dilakukan dengan hati-hati. Pemberian ijin ini misalnya merusak puluhan ribu hektar lahan di Indragiri Hilir.
  • Mengalihkan perkebunan sawit yang telah ada dikawasan pesisir (yang dipengaruhi pasang surut) agar dikembalikan ke perkebunan kelapa rakyat seperti yang telah ada puluhan tahun sebelumnya.
  • Mendorong program tumpang sari pada tanaman kelapa dengan tanaman lain seperti tanaman pangan padi, jagung atau kedelai serta tanaman perkebunan bernilai ekonomi tinggi seperti gaharu, pala, lada dan lainnya.
  • Mendorong pembangunan perkebunan dalam hal ini kelapa dan sawit yang berkelanjutan dengan prinsip berkelanjutan yaitu menguntungkan masyarakat secara ekonomi, ramah terhadap lingkungan serta
  • Mendesak pemerintah pusat secepatnya mengeluarkan kebijakan moratorium sawit, membenahi pengelolaan sawit secara berkelanjutan serta melakukan langkah-langkah pembangunan industri hilir sawit.
  • Political will harus dibangun bersama antara pusat dan daerah agar lebih berpihak pada perkebunan rakyat untuk sawit dan terutama kelapa yang terabaikan.
  • HGU sawit yang bermasalah di kawasan pesisir, dikembalikan ke petani kelapa mengingat kawasan pesisir merupakan habitat asli tanaman kelapa, pohon multi manfaat.

Jakarta, 4 April 2018

Narahubung :

  1. Mawardin M. Simpala (ardi.simpala@gmail.com/0811-777-8555)
  2. Hadi Saputra (hadysaputra16@gmail.com/0821-5457-4142)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image