x Bebas_5

Bogor 23 Mei 2019, Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak normatif yang kerap diabaikan perusahaan perkebunan. Walaupun ketentuan hukum sudah ada dan jelas, THR sebagai hak tidak selalu otomatis didapatkan oleh buruh. Pada kenyataannya, banyak pengusaha dengan berbagai alasan tidak menjalankan kewajiban membayar THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Banyak dalih yang dikeluarkan perusahaan untuk menghindari kewajibannya memberikan THR, mulai dari alasan ketidakmampuan membayar THR, hubungan kerja yang tidak jelas, status buruh outsourcing, status buruh harian lepas sampai pada melakukan PHK menjelang hari raya keagamaan.

Inda Fatinaware, Direktur Eksekutif Sawit Watch mengatakan Tunjangan Hari Raya merupakan hak normatif buruh dan perusahaan perkebunan sawit wajib memberikannya paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaa. “Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi buruh di Perusahaan, THR Keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada buruh menjelang Hari Raya Keagamaan. Buruh yang mempunyai masa kerja minimal 1 (satu) bulan berhak mendapatkan THR Keagamaan dari perusahaan”, kata Inda Fatinaware.

“Pembayaran THR buruh harus dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016. Pasal 2 ayat 1 Permenaker itu menyebutkan bahwa buruh dengan masa kerja minimal satu bulan berhak mendapatkan THR yang besarannya dihitung secara proporsional sesuai dengan masa kerja. Peraturan ini tidak membedakan status buruh, apakah buruh tetap, buruh kontrak, atau buruh harian lepas”, kata Inda Fatinaware.

Spesialis Perburuhan Sawit Watch, Zidane, menyampaikan walaupun ketentuan hukum yang mengatur THR ini sudah ada namun buruh tidak serta merta menerima THR. “Kami menerima banyak pengaduan tentang perusahaan perkebunan sawit yang tidak membayar THR pada buruh. Di salah satu perkebunan sawit besar di Bengkulu, kami menerima pengaduan 72 orang BHL yang tidak menerima THR. Asisten Estate perkebunan tersebut sudah menyampaikan ke BHL bahwa tidak akan ada THR untuk BHL”, kata Zidane.

“Kami juga menerima aduan dari buruh perkebunan sawit di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan terkait pembayaran THR yang tidak sesuai ketentuan. Mitra kami yang tergabung dalam Koalisi Buruh Swit (KBS) juga menerima banyak aduan pembayaran THR yang tak sesuai. Ada yang menerima tapi perhitungannya tidak jelas. Ada yang dipotong tanpa penjelasan. Berdasarkan pemantauan Sawit Watch tahun 2018 lalu, Buruh Harian Lepas paling banyak dirugikan. Mereka menerima THR tidak sesuai ketentuan, bahkan ada yang tidak menerima sama sekali. Tahun ini kami menerima aduan perkebunan sawit yang tidak mempekerjakan BHL sebulan sebelum Lebaran. Ini salah satu modus perusahaan perkebunan sawit menghindari kewajiban membayar THR”, kata Zidane.

THR merupakan hak normatif buruh tanpa memandang status kerja. Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 juga menegaskan sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar maupun terlambat membayar. “Kami mendesak perusahaan perkebunan sawit membayar THR untuk buruh sesuai ketentuan. Perkebunan sawit yang mengklaim memiliki kebijakan non eksploitasi dan non diskriminasi melakukan kewajiban ini. Kepada Kementerian Ketenagakerjaan kami meminta agar melakukan langkah konkrit untuk memastikan buruh menerima THR dan menindak tegas perusahaan perkebunan sawit yang tidak membayar THR”, kata Inda Fatinaware.

# # #

Kontak Person :

Inda Fatinaware : 081148677/inda@sawitwatch.or.id

Zidane : 085846529850 /zidan@sawitwatch.or.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image