z

Instruksi Presiden (INPRES) No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit telah dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo pada 19 September 2018 lalu. Kebijakan ini menjadi angin segar untuk memperbaiki tata kelola perkebunan sawit di Indonesia yang sudah carut marut serta sebagai upaya meningkatkan produktivitas perkebunan  sawit.

Sawit Watch bersama dengan rekan-rekan koalisi masyarakat sipil diantaranya ELSAM, ICEL, Madani, Kaoem Telapak, SPKS, Greenpeace Indonesia, FWI, Kemitraan, JKLPK dan JPIK

baru saja menyelesaikan sebuah laporan singkat yang berjudul “Shadow Report : Kemana Arah Implementasi Inpres No. 8 Tahun 2018 Berjalan?”. Laporan  ini berisi tentang catatan serta hasil pemantauan yang dilakukan koalisi masyarakat sipil terhadap proses implementasi Inpres No. 8 Tahun 2018, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Dalam agenda diskusi sekaligus peluncuran shadow report kemarin, Inda Fatinaware, Direktur Eksekutif Sawit Watch menyampaikan bahwa, “Dari pantauan kami bersama bahwa implementasi inpres belum sepenuhnya berjalan optimal.  Kerja-kerja di tingkat nasional selama 6 bulan ini barulah sebatas persiapan dan koordinasi antar kementerian dan belum terlihat hal teknis yang cukup berarti dilakukan. Padahal, 6 provinsi dan 8 Pemerintah Kabupaten mempunyai komitmen untuk mengimplementasikan Inpres ini.”, ujar Inda.

“Setidaknya kami mencatat ada tiga kendala yang menghambat berjalannya implementasi Inpres. Pertama, Belum adanya alokasi anggaran (APBD) yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk kegiatan operasional implementasi Inpres. Kedua, tidak adanya panduan lebih teknis yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah untuk  mengimplementasikan inpres. Dan Ketiga, Tidak adanya akses keterbukaan bagi masyarakat sipil untuk mendapatkan update perkembangan implementasi Inpres yang dilakukan tim kerja nasional”, terang Inda.

Yosi, Madani Berkelanjutan mengatakan kami telah mendalami kasus pelepasan kawasan hutan untuk PT. HIP di Kab Buol, Sulawesi Tengah. Beberapa temuan hasil kajian analisis spasial diantaranya, Pertama, bahwa pelepasan kawasan ini terindikasi kawasan hutan produktif dengan tegakan hutan yang masih lebat,” jelas Yosi.

“Kedua, PT. HIP terindikasi melakukan deforestasi illegal, dimana mereka melakukan pembukaan lahan sebelum diterbitkannya izin pelepasan kawasan. Bahkan dilakukan diluar izin lokasi dan dikawasan hutan. Ketiga, Sebagian kebun-kebun PT. HIP ditanami di sepadan sungai,” terang Yosi.

Amirudin Rauf, Bupati Buol menyampaikan, “Terkait kasus pelepasan kawasan hutan di kabupaten Buol, kami telah sampaikan kepada Kementerian LHK. Bahwa hutan di kami sudah tidak bisa gunakan untuk perkebunan. Hal ini mengacu pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang menyatakan bahwa  hutan di Buol sudah tidak diperbolehkan dibuka lagi. Jika dibuka hal ini akan merugikan ribuan warga karena akan mengakibatkan keringnya sawah seluas 5.000 hektar, “ terang Amirudin.

Namun dengan keluarnya surat Menteri LHK terkait pelepasan kawasan hutan bagi PT. HIP, kami nilai ini adalah sebuah kebijakan yang sangat tidak berpihak dan mengesampingkan kepentingan rakyat Buol. Saya melihat bahwa perkebunan sawit di Kabupaten Buol lebih banyak susahnya daripada memberikan manfaat.” tegas Amirudin.

Abetnego Tarigan, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden menambahkan, “Terkait moratorium sawit. Sektor ini penyumbang terbesar devisa negara, bahkan melebihi sektor migas. Melalui inpres ini kita sedang bergerak untuk menata sistem di sektor penggerak ekonomi terbesar bangsa ini, bukan pekerjaan mudah, tapi hal ini harus kita lakukan” terang Nego.

Sulistyanto, Direktrorat Litbang KPK, mengatakan, “Sektor sawit seringkali tidak menyumbangkan insentif kepada daerah, karena kebanyakan di pusat. Jika hal ini terjadi maka dampaknya adalah daerah tidak akan perduli akan perbaikan tata kelola kebun sawit di wilayah mereka. Kami mendorong bagaimana sistem dan tata kelola dikebun dibangun tapi insentif juga ada bagi daerah” kata Sulis.  “Terkait dengan kasus pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Buol, jika dalam prosesnya terdapat indikasi-indikasi tindak pidana korupsi (TIPIKOR), tentu hal ini akan menjadi perhatian kami di KPK,” ujar Sulis.

Terdapat beberapa hal yang direkomendasikan  untuk implementasi Inpres No. 8 Tahun 2018, yakni :

  1. Pemerintah pusat perlu menyiapkan anggaran khusus bagi pemerintah daerah dalam kerangka pengimplementasian Inpres No. 8 Tahun 2018 di tingkat daerah.
  2. Tim kerja di tingkat nasional perlu menyusun sebuah dokumen roadmap atau panduan teknis yang dapat menjadi rujukan atau panduan bagi pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam melaksanakan Inpres.
  3. Memulai dari wilayah-wilayah yang mudah sehingga Wilayah-wilayah provinsi dan kabupaten yang perkebunan sawit tidak luas perlu juga menjadi wilayah prioritas dalam inpres ini.
  4. Dalam kerangka keterbukaan informasi perlu hadirnya sebuah mekanisme yang diterapkan yang mengedepankan asas keterbukaan dalam hal data, informasi dan update perkembangan terkait implementasi Inpres No. 8 Tahun 2018 sehingga dapat dipantau dan diakses oleh kelompok masyarakat sipil dan publik.
  5. Terakhir, perlu dibangunnya sebuah mekanisme atau platform komunikasi antara tim kerja nasional dengan pemerintah daerah. Hal tersebut diperlukan agar koordinasi kerja-kerja diantara keduanya menjadi lebih terkomunikasikan dengan baik dan sistematis.

###

Kontak Person :

Inda Fatinaware            : 0811448677/inda@sawitwatch.or.id

Yosi                                : 081322171803/yosi@madaniberkelanjutan

Hadi Saputra                 : 082154574142/hadi@sawitwatch.or.id

 

Telah menjadi referensi di :

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cdfc69b5951a/implementasi-inpres-moratorium-sawit-dipertanyakan

https://villagerspost.com/todays-feature/mempertanyakan-arah-implementasi-inpres-moratorium-sawit/

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cdfc69b5951a/implementasi-inpres-moratorium-sawit-dipertanyakan

https://www.infosawit.com/news/9027/5-rekomendasi-penerapan-moratorium-sawit-dari-masyarakat-sipil

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image