Cover Policy Brief

Latar Belakang

Luas perkebunan sawit di Indonesia saat ini sudah mencapai 22,2 juta hektare (Sawit Watch, 2018) dengan 30 persennya dimiliki oleh petani.[1] Industri perkebunan sawit pun saat ini memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional. Ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) mencapai 12 persen dari ekspor nasional dengan total produksi hingga 31 juta ton pada 2016 silam. Kontribusi tersebut menyumbang US$17,8 miliar atau senilai Rp231,4 triliun kepada negara.[2] Di dalam negeri, penggunaan bahan bakar biosolar yang bersumber dari minyak sawit juga semakin gencar digalakkan oleh pemerintah Indonesia. Keuntungan ini membuat pemerintah menargetkan produksi CPO mencapai 40 juta ton per tahun pada 2020 mendatang.

Walau dianggap kontributif, perkebunan sawit di Indonesia menciptakan banyak persoalan di lapangan, mulai dari kerusakan lingkungan, konflik agraria, kondisi buruh yang terabaikan, hingga ancaman ketersediaan pangan. Sawit Watch (2016) mencatat bahwa terdapat 782 komunitas yang berkonflik dengan perkebunan sawit skala besar.

Secara empiris, pembangunan perkebunan sawit di Indonesia menjadi isu problematik karena: (1) Menyebabkan deforestasi akibat aktivitas pembukaan lahan dengan cara tebang habis, (2) Tumpang tindih izin konsesi lahan, (3) Merampas lahan rakyat (masyarakat hukum adat/MHA) akibat tiadanya mekanisme FPIC (free prior informed consent), (4) Usaha perkebunan yang “menabrak” kebijakan seperti tata ruang, (5) Keterbukaan informasi yang sulit dicapai, (6) Ekspansi senyap oleh smallholder, (7) Belum ada mekanisme penanganan konflik lahan, (8) Perkebunan sawit terlanjur eksis dalam kawasan hutan, dan (9) Usaha perkebunan sawit ilegal.[3]

Dengan tren perkembangan pembangunan perkebunan sawit yang terus meningkat dan persoalan empiris yang mengiringinya, pemerintah harus berupaya kuat untuk menyelesaikan seluruh persoalan dalam tata kelola sawit. Momen  moratorium perizinan perkebunan sawit mesti dimanfaatkan sebagai standing position pemerintah. Moratorium berguna dengan memberi “jeda waktu” bagi pemerintah untuk mendalami dan menata ulang seluruh perkebunan sawit yang ada.

Pada 14 April 2016, Presiden Joko Widodo menyatakan akan menghentikan sementara (moratorium) perizinan perkebunan sawit dan batubara. Komitmen ini akhirnya terealisasi lewat sebuah kebijakan berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

Lewat kebijakan ini, pemerintah mencoba melakukan peningkatan tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), serta meningkatkan pembinaan, baik petani sawit maupun produktivitas perkebunan sawit.

Moratorium dan evaluasi perkebunan sawit adalah momentum yang baik untuk melakukan perbaikan tata kelola perkebunan sawit di Indonesia. Tulisan ini berupaya memberikan informasi tentang tantangan-tantangan implementasi Inpres Nomor 8 Tahun 2018, serta mengelaborasi lebih jauh mengenai hubungan kebijakan ini dengan kebijakan-kebijakan lainnya. Dengan demikian, Inpres Moratorium Sawit dapat membumi dan terlaksana dengan baik meskipun masa berlaku yang diberikan pemerintah hanya tiga tahun.

Silahkan unduh dokumen di link berikut –> Policy Brief_Membumikan Moratorium dan Evaluasi Perkebunan Sawit

Referensi :

[1] Sawit Watch. 2016. Menerka Luasan Kebun Sawit Rakyat. Bogor.

[2] Diakses dari http://www.netralitas.com/bisnis/read/17817/menkeu-sri-mulyani-harapkan-sumbangan-industri-sawit pada 29 April 2017 pukul 20.00 WIB.

[3] Roadmap Masyarakat Sipil untuk Reforma Perkebunan Sawit Indonesia Berkeadilan, 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image