Operasional-PT.-SAL-Di-Kabupaten-Inhil-Ilegal-

Penolakan terhadap RUU Perkelapasawitan

Suara penolakan tehadap RUU Perkelapasawitan terus terdengar sejak disahkannya RUU ini menjadi Prolegnas termasuk dari kalangan Pemerintahan. Pemerintah justru menganggap bahwa RUU ini belum diperlukan. Terdapat beberapa pandangan dari pemerintah, mulai dari Menteri Sekretaris Negara mengirimkan surat ke Kementerian Pertanian untuk tidak melanjutkan pembahasannya, Menteri Perindustrian yang menyatakan bahwa draft dari RUU Perkelapasawitan tidak memuat kebijakan baru bahkan mengatur hal hal yang sudah berlaku bahkan berpotensi tumpang tindih dengan peraturan yang sudah ada.

Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa RUU Perkelapasawitan belum mendesak[1] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Pengaduan Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administrasi Dirjen Penegakan Hukum juga menilai bahwa RUU Perkelapasawitan yang saat ini dibahas tidak memuat aturan pidana yang tegas dan dianggap banyak celah yang bedampak negative terhadap penegakan hukum[2].

Bukan hanya pemerintah salah satu partai politik di Indonesia, Partai Gerindra pun menyatakan sikapnya. “Partai Gerindra selalu berusaha memperhatikan prinsip-prinsip yang sesuai dan benar bagi masa depan bangsa Indonesia di mana kami merasa RUU Perkelapasawitan ini akan justru merugikan rakyat dan bangsa Indonesia di masa mendatang,” kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, dalam keteranga tertulisnya, di Jakarta, Selasa (6/6). RUU Perkelapasawitan yang saat ini sedang dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR, lanjut dia, justru memberikan lebih banyak kesempatan dan keringanan kepada perusahaan perkebunan dan bukan petani (pekebun) kelapa sawit. [3]

Ibnu Multazam Pimpinan Baleg Fraksi PKB dalam acara audiensi RUU Perkelapasawitan bersama Sawit Watch, Madani, ICEL dan menyatakan bahwa, “Sikap partai PKB terhadap RUU Perkelapasawitan ini diambil berdasarkan jalur/mekanisme kesepakatan bersama. Namun yang dapat kami pastikan adalah bahwa standing point partai PKB adalah untuk membela rakyat, jangan sampai kami mengambil sikap yang membela kepentingan pengusaha, terlebih pengusaha yang melakukan keterlanjuran masuk ke dalam kawasan lindung yang jelas-jelas melanggar undang-undang,”[4] Jangan sampai kami mengambil sikap yang membela kepentingan pengusaha, terlebih pengusaha yang melakukan keterlanjuran (perkebunan kelapa sawit, red) masuk ke dalam kawasan lindung yang jelas-jelas melanggar undang-undang. [5]

Rekomendasi

  • RUU Perkelapasawitan tidak relevan untuk kepentingan dan kebutuhan rakyat Indonesia khususnya petani pekebun. Secara norma, apa yang hendak diatur di dalam RUU Perkelapasawitan telah diatur di dalam undang-undang yang lain dan tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian UU Perkebunan;
  • Pemerintah harus menyempurnakan Undang Undang Perkebunan yang ada saat ini untuk menyelesaikan masalah lingkungan dan sosial khususnya dalam praktek perkebunan sawit
  • Memperkuat perkebunan rakyat untuk merubah perkebunan agar lestari dan berkeadilan sosial, dan memperhatikan ketersediaan lahan untuk pertanian pangan melalui reforma agraria dan tidak bertentangan dengan Undang Undang 1945.
  • Mencegah ekspansi perkebunan skala luas dengan cara tidak memberikan ijin baru untuk usaha perkebunan. Mengaudit akuntabilitas HAM dan sosaila serta lingkungan pada perkebunan-perkebunan besar yang sudah ada.

Petisi Online :

Tandatangani petisi penolakan RUU Perkelapasawitan di sini –> http://change.org/TolakRUUPerkelapasawitan

Sumber :

[1] http://cnnindonesia.com/ekonomi/20170717180020-85-228427/pemerintah-anggap-ruu-kelapa-sawit-belum-mendesak

[2] http://katadata.co.id/berita/2017/06/21/klhk-nilai-ruu-perkelapasawitan-tak-tegas-atur-sanksi-pidana

[3] elshinta.com/news/110300/2017/06/06/gerindra-tolak-ruu-perkelapasawitan-berikut-alasannya

[4] http://sawitwatch.or.id/2017/12/siaran-pers-sawit-watch-06-september-2017-ruu-perkelapasawitan-tidak-berpihak-kepada-rakyat

[5] http://nasional.kini.co.id/2017/09/06/25927/dianggap-tak-penting-fraksi-pkb-diminta-tolak-ruu-perkelapasawitan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *