Foto 2

Pendahuluan

Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah mempersiapkan Rancangan Undang Undang (RUU) Perkelapasawitan.  Menurut  Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) Firman Soebagyo, komoditi sawit merupakan potensi ekonomi yang memberikan kontribusi besar terhadap devisa negara [1]. RUU ini dipandang urgent karena peran strategis komoditas sawit dari sektor hulu ke hilir dalam menopang perekonomian nasional.  Lahirnya, RUU Perkelapasawitan ini juga tidak terlepas dari adanya kampanye hitam (black campaign) terhadap usaha perkebunan kelapa sawit.

Ternyata, tingginya pendapatan Negara dan minat investor pada sektor ini tidak dibarengi dengan perbaikan tata kelola di perkebunan kelapa sawit  diantaranya  tingginya konflik pertanahan, kebakaran hutan dan lahan, masalah buruh perkebunan sawit, dan berbagai persoalan dalam kemitraan petani kelapa sawit. Berdasarkan Kajian Sistem Tata Kelola Komoditas Kelapa Sawit oleh Direktorat Penelitian Pengembangan Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa Kontribusi sektor kelapa sawit terhadap perekonomian Indonesia menyumbang 7-8% PDB, penyumbang ekspor ketiga yaitu 13,7 % dari total ekspor, menyumbang Rp. 22, 27 Triliyun penerimaan pajak dan menyumbang Rp. 11 Triliyun penerimaan Negara dari pungutan ekspor.

Namun perkebunan kelapa sawit juga berkontribusi terhadap degradasi lingkungan, konflik lahan dan konflik sosial seperti kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 yang sebagian besar ada di konsesi perekebunan sawit menimbulkan kerugian sebesar USD 295 juta, sepanjang 2015 juga terjadi 127 konflik lahan dengan luas lahan konflik 200.2017 Ha. Mendorong terjadinya ketimpangan dalam penguasaan pasar minyak sawit dan ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia, dimana korporasi menguasai 11,3 juta ha (71 %), rakyat menguasai 4,4 juta ha (29 %) dan 10 group usaha menguasai 2,8 juta ha (18%).

Mekanisme perizinan yang tidak terintegrasi antara kementerian lembaga dan pusat – daerah seringkali menimbulkan permasalahan terkait tumpang tindih lahan, tumpang tindih perizinan, pemanfaatan lahan yang tidak optimal serta membuka peluang korupsi di sektor perizinan sebagaimana sudah terjadi di beberapa daerah di Indonesia seperti Riau dan Sulawesi Tengah. Tingginya ketidakpatuhan Wajib Pajak (Badan dan Perorangan) sektor kelapa sawit juga menjadi permasalahan. Dari 70.918 WP yang terdaftar, diketahui hanya 4.099 (9,6) diantaranya yang melaporkan SPT Pajak. Kondisi-kondisi diatas menyebabkan besarnya potensi kerugian negara dan praktek korupsi dalam pengelolaan komoditi kelapa sawit di Indonesia.[2]

(bersambung … )

 

 

Petisi Online :

Tandatangani petisi penolakan RUU Perkelapasawitan di sini –> http://change.org/TolakRUUPerkelapasawitan

Sumber :

[1] http://www.viva.co.id/berita/politik/879539-ruu-perkelapasawitan-untuk-lindungi-kepentingan-nasional

[2] Kajian Sistem Tata Kelola Komoditas Kelapa Sawit, Direktorat Penelitian Pengembangan Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *