Foto 6.3 (2)

Status Hubungan Kerja Rentan : Menu Utama Perkebunan Sawit di Indonesia 

Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar dunia, industri yang telah menyerap tenaga kerja sangat besar ini tengah menjadi sorotan terkait praktik ketenagakerjaan yang dikritisi oleh berbagai organisasi masyarakat sipil. Dalam beberapa tahun terakhir sudah ada laporan dari Amnesty Internasional3 , riset bersama oleh CNV Internasional dan SOMO4, riset bersama oleh Organisasi Penguatan dan Pengembangan Usaha-Usaha Kerakyatan (OPPUK), Rainforest Action Network (RAN) dan International Labor Rights Forum (ILRF)5, riset bersama oleh Sawit Watch dan Asia Monitor Resource Centre (AMRC)6. Laporan-laporan tersebut merekam kondisi kerja di sejumlah perkebunan sawit milik perusahaan multi-nasional seperti Wilmar Internasional, GAR, Sime Darby dan Indofood.

Sawit Watch selama 2018 melakukan investigasi di sejumlah perkebunan sawit di Indonesia. Hasilnya di perkebunan sawit, masih banyak ditemukan kondisi kerja dan praktik kerja eksploitatif. Bentuknya seperti pekerjaan tidak tetap dengan ketidakpastian kerja, tunjangan yang kecil, beban kerja yang berat, target harian yang mustahil dicapai, diskriminasi terhadap buruh perempuan, penggunaan buruh anak baik yang dipekerjakan langsung maupun dipekerjakan oleh keluarga namun tidak diupah, jaminan sosial yang tidak memadai, serta kejahatan HAM lainnya.

Di perkebunan sawit , penggunaan buruh tanpa jaminan kepastian kerja ini terjadi secara massif terjadi di setiap jenis pekerjaan. Investigasi Sawit Watch (2018) pada perkebunan sawit besar PT Tapian Nadenggan di Kalimantan Timur, menemukan fakta pemanfaatan buruh dengan status kerja rentan pada pekerjaan inti. Seorang mandor di PT Tapian Nadenggan Long Buluh Estate yang diwawancarai menyampaikan 9 orang buruh panen anggotanya masih berstatus PKWT. “ Saya mandor panen, anggota ada 10 buruh panen dan 13 pembrondol. Pembrondol itu berstatus buruh harian borongan. 10 orang buruh panen anggota saya itu, hanya 1 orang uang sudah SKU, sisanya masih PKWT dikontrak 2 tahun”, kata seorang mandor panen7. Penggunaan buruh panen berstatus PKWT jelas merupakan pelanggaran terhadap UU 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Fakta 3

Di Musi Rawas, Sumatera Selatan, satu perkebunan sawit besar PT Agro Kati Lama (PT AKL)  anak perusahaan SIPEF (Belgia) mempekerjakan Buruh Harian Lepas (mayoritas perempuan) lebih dari 1.200 orang untuk pekerjaan perawatan. PT AKL memperkerjakan buruh melalui sub-kontraktor. Hari kerja buruh di perusahaan tersebut sangat minim, rata-rata hanya 4 hari setiap bulan dengan upah sebesar Rp 100.000/hari. Pemanfaatan buruh harian lepas untuk pekerjaan inti juga dipraktikkan oleh anak perusahaan SIPEF lainnya yakni PT Agro Muko di Muko-Muko, Bengkulu. Bahkan di 2 perkebunan ini pekerjaan pemanen yang merupakan pekerjaan inti dikerjakan oleh buruh dengan status PKWT8.

Kondisi yang sama juga ditemukan di perkebunan sawit besar PT Sentosa Sukses Utama (PT SSU) di desa Long Bia, Kalimantan Utara. BHL dipekerjakan hanya 16/bulan dengan upah Rp Rp 106.000/hari. BHL dipekerjakan melakukan pembersihan piringan, mengumpulkan berondolan dan mengumpulkan janjang yang busuk atau janjang kosong. PT SSU tidak menyediakan Alat Kerja dan Alat Pelindung Diri untuk BHL9.

Di Kalimantan Barat, buruh dengan hubungan kerja rentan marak ditemukan di perkebunan sawit. Hubungan kerja rentan tersebut berdampak pada hari kerja dan jenis pekerjaan yang dapat berubah tanpa penjelasan. Hari kerja yang minim akibat hubungan kerja yang rentan berdampak pada upah yang diterima. Link-Ar Borneo melansir temuan buruh perkebunan sawit dengan status hubungan kerja rentan hanya bekerja 8 hari dalam sebulan dengan upah Rp 80.000/hari10. Koalisi Buruh Sawit melansir temuan keberadaan buruh dengan status hubungan kerja rentan melakukan pekerjaan inti di perkebunan sawit11.

Berangkat dari kondisi objektif buruh perkebunan sawit saat ini,  Sawit Watch menyatakan pemerintah gagal memenuhi kewajibannya untuk mensejahterakan buruh perkebunan sawit. Pemerintah justru menafikan keberadaan buruh perkebunan sawit sebagai ujung tombak dari industri sawit di Indonesia. Dalam semua pembahasan tentang industri kelapa sawit hal-hal perlindungan untuk buruh perkebunan sawit tidak pernah disinggung. Inpres Moratorium Sawit yang dikeluarkan September lalu misalnya, sama sekali tidak menempatkan kondisi buruh sebagai hal yang penting untuk diaudit..

Kondisi buruh perkebunan sawit pada tahun 2019 diperkirakan tidak berubah. Sepanjang tahun 2018, Sawit Watch dan kelompok masyarakat sipil mendesak pemerintah mengeluarkan regulasi perlindungan buruh perkebunan sawit, namun sampai sedemikian jauh belum ada respon konkrit dari pemerintah Indonesia. Sawit Watch menilai UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak memadai untuk memberikan perlindungan menyeluruh hak-hak buruh perkebunan sawit. Permasalahan-permasalahan utama yang diuraikan diatas, yaitu: beban kerja terlampau tinggi, target tidak manusiawi; pekerja anak akibat beban kerja yang tidak manusiawi; dan status hubungan kerja rentan merupakan bukti bahwa UU No. 13 Tahun 2003 tidak cukup memberikan perlindungan pada buruh perkebunan sawit.

Sumber :

1 Sawit Watch, 2018. Data berbeda disampaikan Kantor Staf Presiden yang menyebut luas perkebunan sawit di Indonesia 14 juta hektar. Lihat “Rembug Nasional Petani Kelapa Sawit 2018”, makalah yang disampaikan Yanuar Nugroho, Deputi II KSP pada acara Rembug Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia, diselenggarakan oleh Serikat Petani Kelapa Sawit pada 28 November 2018.

2 Makalah Direktorat Jenderal Perkebunan yang disampaikan pada Rembug Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia, yang diselenggarakan oleh Serikat Petani Kelapa Sawit, 28 November 2018.

3 Amnesty International, The Great Palm Oil Scandal: labour abuses behind big brand names, 2016, https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/5184/2016/en/

4 Riset bersama CNV International and SOMO, Palming Off Responsibility, 2017, https://www.somo.nl/palming-off-responsibility/

5 OPPUK, RAN and ILRF, The Human Cost Conflict Palm Oil: Pepsico’s hidden link to worker exploitation in Indonesia, Joint Research 2016, https://www.ran.org/new_report_finds_global_food_giants_pepsico_indofood_linked_to_poverty_wages_worker_exploitation_and_discrimination

6 https://amrc.org.hk/sites/default/files/Keuntungan%20Di%20Atas%20Manusia2.pdf

7 Investigasi Sawit Watch Oktober-November 2018

8 Investigasi Sawit Watch selama April-Desember 2018

9 Investigasi Sawit Watch September-Oktober 2018

10 http://pontianak.tribunnews.com/2018/08/13/lingkar-borneo-kalbar-akui-banyak-hak-buruh-harian-lepas-diabaikan-perusahaan-sawit

11 http://sawitwatch.or.id/2018/04/lembar-fakta-perlindungan-buruh-sawit-indonesia-2018/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *