Bogor, 20 September 2018, Presiden Joko Widodo pada 14 April 2016 menyatakan akan menghentikan sementara (moratorium) perijinan kelapa sawit dan batubara. Komitmen ini akhirnya terealisasi dalam sebuah kebijakan berupa Instruksi Presiden (INPRES) No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

Lewat kebijakan ini, pemerintah mencoba untuk melakukan peningkatan tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), serta untuk peningkatan pembinaan petani sawit dan peningkatan produktivitas perkebunan sawit.

Saat ini,  perkebunan sawit di Indonesia sangat luas dengan beragam masalah mulai dari  kerusakan lingkungan, konflik sosial, kondisi buruh yang terabaikan, ancaman terhadap ketersediaan pangan dan lain-lainnya. Moratorium sawit merupakan momentum baik untuk melakukan perbaikan tata kelola perkebunan sawit. “Luas perkebunan sawit di Indonesia saat ini sudah mencapai 22,2 juta hektar. Dengan jumlah konflik agraria di perkebunan sawit sepanjang tahun terus meningkat. Data kami menunjukkan bahwa telah terjadi sebanyak 750 konflik yang terjadi di perkebunan sawit.

Berkenaan dengan kebijakan ini Inda Fatinaware Direktur Eksekutif Sawit Watch menyatakan, “Kami mengapresiasi keluarnya kebijakan ini, setelah lama publik menunggu sejak tahun 2016. Inpres ini hanyalah bagian dari perubahan tata kelola perkebunan sawit menuju kondisi lebih baik”, ujar Inda.

Dalam implementasinya, Inpres ini haruslah bersinergis dengan sejumlah kebijakan lain yang telah ada. Sehingga tidak berhenti dalam kebijakan saja. Implementasi di tingkat tapak juga harus terlaksana dan terpantau agar tata kelola perkebunan sawit yang lebih baik, inilah esesnsinya

Sayangnya kebijakan ini tidak menyediakan kondisi atau tolak ukur yang ingin dicapai, hanya menggunakan tolak ukur waktu semata (3 tahun). Hal lain Inpres ini menegasikan buruh sawit yang menjadi aspek penting dalam usaha memperbaiki tata kelola perkebunan sawit. Terakhir, pemerintah harus secepatnya mengeluarkan kebijakan pelaksana bagi pelaksanaan pembangunan areal hutan yang bernilai konservasi tinggi. Karena sampai saat ini kami belum menemukan adanya peraturan kebijakan yang mengatur hal tersebut.

###

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *