Fakta 3_2

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) tentang moratorium dan evaluasi kebun sawit. Kebijakan tersebut bertujuan memperbaiki tata kelola perkebunan sawit. Inpres itu memperintahkan kepada instansi pemerintah pusat dan daerah mengevaluasi kembali izin pelepasan kawasan serta menunda pembukaan kebun sawit.

Alasan penghentian pembukaan lahan baru tersebut ‎karena banyak kebun sawit di peta KLHK yang masuk kawasan hutan. “Dalam inpres ini gubernur dan bupati diperintahkan untuk evaluasi kembali izin pelepasan kawasan. Selain itu juga menunda dulu pembukaan kebun sawit ini, untuk mengurangi konflik,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Prabianto Mukti Wibowo1.

Lewat kebijakan ini, pemerintah mencoba untuk melakukan peningkatan tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), serta untuk peningkatan pembinaan petani sawit dan peningkatan produktivitas perkebunan sawit.

Saat ini,  perkebunan sawit di Indonesia sangat luas dengan beragam masalah mulai dari  kerusakan lingkungan, konflik sosial, kondisi buruh yang terabaikan, ancaman terhadap ketersediaan pangan dan lain-lainnya. Moratorium sawit merupakan momentum baik untuk melakukan perbaikan tata kelola perkebunan sawit. Namun, kebijakan ini tidak menyediakan kondisi atau tolak ukur yang ingin dicapai, hanya menggunakan tolak ukur waktu semata (3 tahun). Hal lain Inpres ini menegasikan buruh sawit yang menjadi aspek penting dalam usaha memperbaiki tata kelola perkebunan sawit.

Inda Fatinaware Direktur Sawit Watch mengatakan “Tata kelola perkebunan sawit, khususnya perlindungan terhadap buruh perkebunan merupakan hal penting yang dilupakan pemerintah. Padahal Menteri Ketenagakerjaan pernah mengatakan aspek perlindungan dan peningkatan kesejahteraan para buruh/pekerja harus diutamakan dalam pengelolaan perkebunan dan industri pengolahan sawit di seluruh Indonesia.

Menurut kami, monitoring dan evaluasi terhadap kondisi buruh perkebunan sawit harus bagian dari evaluasi dan audit yang dilakukan pemerintah terhadap perkebunan sawit dalam momentum moratorium sawit ini. Kementerian Tenaga Kerja sebaiknya melakukan audit atas praktik perburuhan di perkebunan sawit di Indonesia” tambah Inda.

“Jumlah buruh yang bekerja secara langsung di perkebunan sawit sudah mencapai 10,4 juta orang dimana menurut perhitungan kami 70 % dari buruh tersebut berstatus sebagai buruh harian lepas, buruh outsourcing, buruh kontrak, buruh musiman atau buruh yang tidak memiliki jaminan kepastian kerja dan tidak terakomodasi oleh jaminan kesehatan dan sosial”, lanjut Inda.

Zidane spesialis buruh Sawit Watch menambahkan “Di perkebunan sawit, hubungan kerja buruh dengan perusahaan tidak jelas, tidak terdokumentasi dalam perikatan kerja tertulis. Upah berbasis pencapaian hasil kerja, massifnya jumlah buruh harian lepas sawit, tingginya target kerja menyebabkan sering melibatkan keluarga menjadi buruh yang tidak dibayar, diskriminasi terhadap buruh perempuan, terbatasnya sarana dan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta minimnya kebebasan berserikat merupakan persoalan buruh di perkebunan sawit. Persoalan tersebut seharusnya menjadi hal penting untuk dievaluasi oleh pemerintah dalam momentum moratorium perkebunan sawit”.

Kebijakan moratorium sawit bukan hanya penundaan pemberian ijin baru tetapi, lebih dari itu, moratorium seharusnya dipandang momentum untuk perlindungan dan pemberdayaan  buruh-buruh perkebunan kelapa sawit. Pemerintah Indonesia perlu memastikan bagaimana praktek kerja di setiap jenis hubungan kerja berjalan layak dan respek terhadap buruh perkebunan tersebut.

Adanya regulasi yang khusus mengatur hubungan kerja antara buruh dengan perkebunan sawit menjadi hal yang mendesak untuk secepatnya dikeluarkan dan diimplementasikan. Selanjutnya monitoring dan evaluasi kepatuhan perkebunan sawit terhadap regulasi yang dimaksud turut menjadi bagian dari evaluasi dan audit yang akan dilakukan pemerintah terhadap perkebunan sawit di Indonesia dalam momentum moratorium sawit ini.

###

 

1 https://www.liputan6.com/bisnis/read/3648519/presiden-jokowi-teken-inpres-moratorium-perkebunan-sawit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *