1

Dalam rangka menyambut peringatan Hari Buruh (May Day) yang jatuh pada setiap tanggal satu bulan Mei, Sawit Watch bersama dengan Koalisi Buruh Sawit Indonesia mengadakan sebuah Konferensi Pers yang mengangkat judul “Menuntut Perlindungan Buruh Sawit Indonesia”.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi media dan saran penyampaian fakta, pandangan serta solusi permasalahan yang dihadapi oleh buruh kebun sawit di Indonesia yang mana semuanya terangkum dalam buku “Lembar Fakta Perlindungan Buruh Sawit” yang ditulis oleh koalisi.

Kegiatan ini tak hanya menghadirkan perwakilan CSO yang tergabung dalam koalisi saja yang menjadi narasumber melainkan dari akademisi pula. Hadir dalam kegiatan tersebut adalah Samuel Gultom MA. Beliau merupakan seorang akademisi FISIP Universitas Indonesia. Didampingi pula narasumber lainnya diantaranya Hotler Parsaoran (Sawit Watch), Natal Sidabutar (SERBUNDO), Era Purnama Sari (YLBHI), Akbar (TURC) serta di moderatori oleh Sekar Banjaran Aji (ELSAM).

Natal Sidabutar mengawali diskusi dengan pemaparan sejumlah fakta terkait buruh sawit dalam pengalamannnya di lapangan salah satunya terkait target kerja. “Perusahaan menerapkan target harian yang besar kepada buruh. Rata-rata target panen sawit mencapai 1,2 – 2kg per hari untk satu buruh” jelas Natal.

Hal ini mengakibatkan beban kerja yang berat, sehingga buruh memperkerjakan keluarga, istri maupun anak bahkan membayar orang lain. Sehingga dikenalah istilah kernet. Kernet merupakan orang yang dperkerjakan oleh buruh ntuk mengejar target kerja, dan kernet ini tidak menjalin hubungan kerja langsung dengan perusahaan.

Hotler Parsaoran, Labour Spesialist di Sawit Watch membeberkan sejumlah kondisi yang dialami buruh sawit. “diantaranya tidak jelasnya hubungan kerja, minimnya perlindungan terhadap keeshatan dan keselamatan kerja, praktek buruh anak,  praktek upah murah, dan pemberangusan serta intimidasi serikat buruh” terang Hotler.

“Berkenaan dengan banyaknya permasalahan tersebut, Untuk itu kami dari Sawit Watch mendorong adanya sebuah regulasi khusus yang mengatur buruh sawit, karena UU yang sudah ada belum cukup untuk melindung”, ujar Hotler.

Mewakili yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Era memaparkan bahwa banyak perusahaan dibawah naungan BUMN yang menerapkan praktek upah murah kepada buruh harian lepas. “Ada ratusan buruh harian lepas perusahaan kelapa sawit memperoleh gaji di bawah upah minimum provinsi. Perusahaan, misalnya, membayar hanya Rp 48 ribu untuk satu ton kelapa sawit”.

Akbar dari Trade Union Rights Center (TURC) menyampaiakan bahwa “Buruh sektor sawit memiliki unsur kekhasan, sementara regulasi terkait buruh yang ada saat ini sangat mengarah ke buruh manufaktur/industri dan tidak menjawan semua peroslan buruh sawit. Untuk itu perlu adanya aturan khusus perlindungan buruh pada sektor sawit”.

Samuel Gultom (Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia), memberikan pandangan terkait masalah buruh sawit Indonesia diakhir acara. Menurutnya, paradigma pembangunan ekonomi Indonesia, bukan untuk memajukan perkenomian bangsa namun memajukan perkenomian pengusaha, hal tersebut mengakibatkan tidak sejahteranya buruh sawit.

“Informalitas kerja yang terjadi di sektor perkebunan sawit. Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan mengangkat para BHL dan Kernet menjadi pekerja tetap/PKWTT” jelas Samuel.

Ia menambahkan, perlu dibangun sebuah mekanisme pengawasan yang multi sektor, karena kita tidak bisa mengandalkan dari disnaker daerah saja, karena mereka terbatas di SDM nya.

###

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *