IMG_6707

Potret Diskusi Workshop “Mendorong Regulasi Perlindungan Buruh Perkebunan Sawit”

Kondisi ketenagakerjaan di sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia tengah menjadi sorotan dunia disebabkan banyaknya laporan mengenai pelanggaran hak-hak buruh. Banyak temuan yang membuktikan kesejahteraan buruh perkebunan sawit dari generasi ke generasi tidak bertambah baik. Terbaru, parlemen Uni Eropa menyatakan perkebunan sawit Indonesia menyebabkan deforestrasi, degradasi habitat, pelanggaran hak asasi manusia dan buruh anak.

Penyerapan tenaga kerja pada sektor perkebunan sawit menghasilkan angka yang cukup besar dibandingkan dengan sektor lainnya. Menurut data Kementerian Pertanian, sampai tahun 2016, jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor perkebunan sawit mencapai 7,8 juta orang. Angka berbeda disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri yang menyatakan sekitar 10 juta orang buruh di sektor perkebunan kelapa sawit. Diluar itu, terdapat  kelompok masyarakat yang  langsung maupun tidak langsung tergantung pada perkebunan kelapa sawit. Presiden Jokowi menyatakan  terdapat 17 juta orang Indonesia yang hidupnya langsung dan tidak langsung tergantung terkait dengan kelapa sawit. Lebih jauh, komoditas yang menjadi andalan ekspor Indonesia ini dinyatakan menjadi sumber penghidupan 22 juta jiwa penduduk Indonesia.

Besarnya jumlah buruh yang tergantung pada industri sawit seharusnya menjadi perhatian  para pihak. Dalam rangka itulah, Koalisi Buruh Sawit Indonesia yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil dan serikat buruh mengadakan workshop Mendorong Regulasi Perlindungan Buruh Perkebunan Sawit pada hari Rabu, 7 Maret 2018 di Jakarta. Diskusi ini mengundang para pemangku kepentingan seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pertanian, RSPO, ISPO, pengusaha, akademisi, serikat buruh dan organisasi masyarakat sipil lainnya.

Workshop ini menghadirkan 3 orang narasumber dari Kemnaker, GAPKI dan Serikat Buruh. Krisman P Butar-Butar (Kasi Fasilitasi Perjanjian Kerja Direktorat Persyaratan Kerja, Kementrian Ketenagakerjaan), narasumber dari Kemnaker menyatakan karakter di sektor sawit berbeda dengan sektor lainnya. “Hubungan kerja yang kondusif dapat tercapai dengan melakukan upaya-upaya kepastian hukum, peningkatan kualitas syarat-syarat kerja serta K3, instansi ketenagakerjaan memfasilitasi kejelasan hubungan kerja”, kata Krisman P Butar-Butar.

Herwin Nasution, narasumber dari SERBUNDO menyatakan umumnya di perkebunan kelapa sawit tidak ada Perjanjian Kerja Bersama. “Devisa negara yang terbesar adalah perkebunan kelapa sawit, maka boleh dikatakan teman-teman buruh ini adalah salah satu pahlawan devisa negara. Sayangnya kondisinya jauh dari yang kita harapkan”, ujar Herwin Nasution. Herwin Nasution menyatakan kondisi buruk buruh perkebunan sawit selain disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, juga disebabkan ketiadaan peraturan khusus yang melindungi buruh perkebunan sawit. “Ketiadaan peraturan khusus pekerja/buruh di perkebunan kelapa sawit. Kita berharap supaya ada peraturan khusus menyangkut buruh di perkebunan kelapa sawit. Sebenarnya Pak Menteri sudah pernah berjanji akan membuat peraturan setingkat Permen atau Kepmen”, lanjut Herwin Nasution.

Sementara itu Rapolo Hutabarat, narasumber dari GAPKI menyatakan adanya regulasi perlindungan buruh perkebunan sawit adalah cita-cita mulia. “Dari 1.601 perusahaan sawit, baru 30% yang menjadi anggota GAPKI. Pelanggaran-pelanggaran perburuhan ranahnya penegakan hukum, bukan domain GAPKI. GAPKI hanya bisa menghimbau”, kata Rapolo Hutabarat.

Terkait dengan regulasi khusus perlindungan buruh perkebunan sawit, Krisman P Butar-Butar menyatakan pemerintah mengetahui ada yang harus dibenahi dan diperbaiki. “Terkait kebijakan baru, ada beberapa opsi yang dipertimbangkan. Kami mencoba mengumpulkan informasi, untuk kemudian diambil keputusan, apakah pilihannya penyempurnaan Permen atau membuat Permen yang baru. Dua-duanya memungkinkan”, ujar Krisman P Butar-Butar.

Koalisi Buruh Sawit Indonesia telah membuat lembar fakta untuk perlindungan buruh kelapa sawit di Indonesia. Lembar fakta tersebut dirumuskan melalui kelompok diskusi terfokus yang melibatkan kelompok masyarakat sipil dan serikat buruh dari lokal dan nasional. Kesimpulan dari Lembar Fakta tersebut adalah kondisi buruk buruh perkebunan sawit di Indoensia disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum dan ketiadaan peraturan khusus perlindungan buruh di perkebunan kelapa sawit.

###

 Unduh Lembar Fakta di sini –>  https://www.4shared.com/s/fgyXddLQsca

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *