“Pemerintah Kebakaran Jenggot Menghadapi Proposal Energi Parlemen Uni Eropa”

Bogor, 23 Maret 2018, Parlemen Uni Eropa melalui proses pemungutan suara telah mengesahkan rancangan proposal energi yang bertajuk “Report on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Promotion of the use of Energy from Renewable Sources” yang dilakukan di gedung Parlemen Uni Eropa, Strasbourg, Prancis. Di dalam proposal tersebut tercantum penghapusan penggunaan biodiesel berbahan dasar kelapa sawit.

Indonesia sebagai salah satu negara pengekspor minyak kelapa sawit dunia, menanggapi keputusan yang diambil oleh Parlemen Uni Eropa tersebut. Indonesia sangat menyayangkan hal tersebut dan menilai Parlemen Eropa telah bertindak diskiminatif terhadap produk minyak sawit Indonesia. Pemerintah berharap Parlemen Uni Eropa menghentikan tindakan-tindakan diskrimnatif dan mendiskreditkan kelapa sawit.

Inda Fatinaware, Direktur Eksekutif Sawit Watch, menyatakan bahwa mengenai pengahapusan penggunan biodiesel dari kelapa sawit oleh Parlemen UE, Ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Indonesia dan tentunya para pelaku bisnis industri sawit di Indonesia. Bagaimana pemerintah dan pebisnis dapat mengembangkan suatu praktek perkebunan sawit yang baik dan tidak bertentangan dengan prinsip –prinsip keberlanjtan”,  terang inda.

Selain itu, Inda juga menilai bahwa, “Kini sudah saatnya Indonesia memasuki tahap pembangunan industri hilir di dalam negeri”. “Dengan dibangunnya industri hilir, maka akan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, sehingga hal ini dapat menjadi solusi penanggulangan pengangguran dan kemiskinan di Indonesia”, tambah Inda.

Seperti dikatahui bersama, pemerintah Indonesia bersikap sangat reaktif terhadap proposal energi yang dibuat oleh Parlemen Eropa. Pemerintah Indonesia bahkan mulai mengeluarkan ancaman memblokir produk-produk Eropa dan menghentikan ekspor CPO ke Eropa dan juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan Parlemen Eropa merupakan bentuk kampanye hitam.

Terkait hal tersebut, Maryo Saputra Sanuddin, Kepala Desk Kampanye Sawit Watch menyatakan bahwa, pemerintah seperti kebakaran jenggot dan kaget dengan proposal yang dikeluarkan oleh Parlemen Eropa ini. Sebelumnya juga sama persis ketika Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi terhadap minyak sawit Indonesia. Sikap reaktif ini tentunya sangat disayangkan, harusnya pemerintah melihat apa yang sebenarnya terjadi di industri yang sangat membanggakan ini. Bahwa perusakan hutan, konflik, perampasan tanah masyarakat adat merupakan fakta yang terjadi di industri ini dan terus berlangsung sampai saat ini. Jadi dengan proposal ini harusnya kita berkaca dan mulai membenahi sektor ini dan harus paham bahwa ada yang salah di kita (kelapa sawit, red). Jadikan proposal atau pun resolusi Eropa ini untuk ajang berbenah bukan ajang ancam mengancam, jelas Maryo.

Lebih lanjut, Maryo menegaskan bahwa, pemerintah harus segera melakukan audit kebun terhadap semua perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia. Inpres moratorium perlu segera ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo, agar proses pembenahan di sektor ini berjalan dengan baik. Jangan kita hanya mengatakan mereka melakukan kampanye hitam di industri ini, tetapi perlu melihat secara menyeluruh, apakah benar yang disampaikan itu dan mulai memperbaikinya, sehingga kita punya dasar kuat ketika dikemudian hari ada lagi hal serupa yang dikeluarkan Eropa, kita bisa berbalik bertanya, apa kontribusi kalian untuk memperbaiki, karena bank-bank yang ada di Eropa juga menjadi salah satu aktor kerusakan lingkungan dan masalah sosial di sektor ini, tegas Maryo.

###

Kontak Person :

Inda Fatinaware (Direktur Eksekutif Sawit Watch) – 0811448677

Maryo Saputra (Kepala Divisi Kampanye Sawit Watch) – 085228066649

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *