Pic taken by Sawit Watch

Salah satu suasana kegiatan RT 15 RSPO

Bogor 2 Desember 2017, Perhelatan akbar pertemuan tahunan Roundtable on Sustainable Palm Oil baru saja berakhir pada kamis 30 November 2017 yang lalu. Pertemuan tahunan ini memilih Bali sebagai lokasi walaupun sejak beberapa bulan sebelumnya telah ada peringatan cukup terkait dengan peningkatan status Gunung Agung yang kembali aktif sejak 54 tahun yang lalu. Hal ini berakibat pada minimnya peserta yang hadir dalam pertemuan tahunan RSPO kali ini, hanya sekitar 1/3 dari jumlah peserta yang biasanya hadir dalam setiap pertemuan tahunan.

Dengan mengusung tema Inclusivity and Accountability, RSPO sedang dan terus berusaha untuk mendorong terjadinya transformasi nilai dan praktik produksi minyak sawit agar menjadi lebih bertanggungjawab dan berkelanjutan. Beberapa topik utama yang menjadi sorotan adalah terkait dengan isu buruh dan petani, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa di dalam RSPO serta proses review terhadap prinsip dan kriteria RSPO yang sedang dilakukan saat ini.

Maryo Saputra, Desk Kampanye Sawit Watch menegaskan bahwa menjadi penting bagi RSPO untuk mendorong dan mempercepat proses transformasi ini dengan mendorong langkah penguatan terhadap standard, memastikan implementasi, serta melakukan uji tuntas terhadap kepatuhan, melalui monitoring dan verifikasi secara komprehensif. Hal ini menjadi tugas utama RSPO untuk menunjukkan kepada publik secara luas, terutama kepada konsumen dan pembeli bahwa standard RSPO tidak hanya kuat diatas kertas namun juga efektif dalam implementasinya.

Dorongan percepatan yang disertai dengan penguatan kapasitas dan kemampuan RSPO dalam menangani berbagai isu utama yang muncul terutama di negara-negara produsen minyak sawit menjadi faktor kunci dalam konteks ini. Terutama di Indonesia sebagai negara yang memiliki kebun terluas sekaligus sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Mengapa Indonesia?

Karlo Lumban Raja, Kepala Departemen Lingkungan Sawit Watch menyampaikan bahwa dari 11,98 juta ton minyak sawit yang tersertifikasi oleh RSPO, 51% diantaranya berasal Indonesia namun hal ini cukup kontras dengan fakta bahwa dari total pengaduan atas sengketa dan konflik yang masuk ke RSPO, 58% diantaranya berasal dari Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada gap dan tantangan yang cukup besar bagi RSPO untuk benar-benar merealisasikan visi keberlanjutan, ujar Karlo.

Riza Harizajudin, Kepala Departemen Sosial Sawit Watch berharap RSPO dapat menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah Indonesia, terutama di tingkat lokal dengan mendorongkan regulasi dan kebijakan di sektor industri sawit. Nilai strategisnya adalah pemerintah daerah mampu mendorongkan perbaikan tata kelola produksi sawit agar lebih baik lagi, dimana pendekatan Jurisdictional dari RSPO akan sangat efektif dengan melihat kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pengaturan secara mandiri dalam semangat desentralisasi dan otonomi daerah.

Sidang Majelis Umum RSPO sebagai agenda pamungkas dalam setiap pertemuan tahunan RSPO merupakan ajang evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban RSPO terhadap anggotanya. Selain itu, Sidang Majelis Umum ini juga merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi RSPO terhadap usulan-usulan perbaikan yang disampaikan anggota RSPO melalui resolusi-resolusi yang diusulkan untuk ditetapkan dan diadopsi oleh RSPO, dimana mekanisme pengambilan keputusan ini dilakukan melalui voting.

Ada hal unik sekaligus aneh dalam Sidang Majelis Umum kali ini, ujar Karlo Lumban Raja, dimana Dewan Gubernur (BoG) RSPO telah memberikan penilaian secara subyektif berdasarkan hasil diskusi awal di Internal BoG dan disampaikan melalui laman situs RSPO (https://www.rt.rspo.org/c/ga14-resolutions/) yang memberikan rekomendasi kepada anggota RSPO untuk memilih atau tidak memilih (memberikan suaranya) pada usulan resolusi tertentu tanpa ada penjelasan yang cukup , dimana hal ini belum pernah terjadi dalam sidang-sidang Majelis Umum sebelumnya. Rekomendasi-rekomendasi seperti ini tentu saja mempengaruhi pilihan dari anggota RSPO yang tidak hadir dalam sidang umum dan melakukan voting melalui jalur online. Mereka (yang tidak hadir-red) telah memberikan suaranya sebelum mendengarkan penjelasan dari pengusul resolusi dan menjadikan rekomendasi dari BoG sebagai pertimbangan utamanya.

Menurut Sawit Watch, intervensi seperti ini merupakan preseden negatif dan sinyalemen kuat bahwa sedang terjadi penurunan demokrasi di RSPO, dimana BoG telah sangat arogan dalam mempengaruhi cara pandang anggota RSPO dalam menentukan pilihannya, sambung Karlo. Jika saat ini RSPO mendorong dan mengarusutamakan pelaksanaan Free Prior Informed Consent (Keputusan bebas, diutamakan dan diinformasikan-FPIC) sebagai prinsip dasar RSPO dalam proses pengambilan keputusan, maka dalam sidang majelis umum ini telah bertransformasi menjadi Free Prior Influenced Consent (Keputusan Bebas, Diutamakan, dan Dipengaruhi-FPIC).

RSPO haruslah melakukan evaluasi dan refleksi besar untuk menyikapi hal ini, agar preseden negatif ini tidak bumerang bagi RSPO dan menurunkan kredibilitas RSPO di masa mendatang, pungkas Karlo.

###

Kontak Person :

Carlo Lumbanraja (Sawit Watch) – 0852211171042

Maryo Saputra ( Sawit Watch) – 085228066649

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *