Alasan-alasan Urgensi Moratorium Perijinan Baru Perkebunan Kelapa Sawit

“Tidak boleh minta konsesi lagi. Artinya tidak boleh minta konsesi lagi yang dipakai untuk  kelapa sawit,” Presiden Jokowi (Jakarta, 14 April 2016)[1]

  1. Pendahuluan

Saat ini, luasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia sudah mencapai 16,18 juta hektar (Sawit Watch, 2016) dengan 30% diantaranya dimiliki oleh petani.[2] Industri kelapa sawit saat ini memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional, dengan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil (CPO)) mencapai 12% dari ekspor nasional dengan total produksi pada 2016 mencapai 31 juta ton. Kontribusi ekspor tersebut mencapai US$ 17, 8 Miliar atau senilai dengan Rp. 231,4 Triliuin.[3]

Penggunaan bahan bakar biosolar yang bersumber dari minyak sawit gencar digalakkan oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah sendiri  menargetkan produksi CPO sampai 40 juta ton/ tahun pada tahun 2020. Bahkan RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) sebagai salah satu badan sertifikasi yang mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk produksi minyak sawit berkelanjuan memperkirakan keperluan pembukaan kebun baru mencapai 4-6 juta hektar.

Presiden Joko Widodo pada 14 April 2016 menyatakan akan menghentikan sementara (moratorium) perijinan kelapa sawit dan batubara. Dalam draf Inpres Moratorium, terdapat beberapa  hal diatur seperti evaluasi perijinan, penundaan pemberian hak guna usaha (HGU), pemberdayaan petani, proses hilirisasi produk sawit dan persoalan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Pernyataan tersebut memberikan sinyal tentang moratorium sawit dimana tidak akan ada penerbitan perijinan baru untuk perkebunan kelapa sawit. Hal ini juga mengisyaratkan untuk pembenahan industri kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit yang akan ditempuh.

Sebenarnya saat ini adalah waktu yang genting dan kritis bagi usaha perbaikan tata kelola di kawasan hutan alam dan ekosistem gambut. Inpres No 5 tahun 2015 tentang penundaan pemberian ijin baru untuk kawasan hutan alam dan ekosistem gambut mendekati akhir batas pelaksanaan dan sampai saat ini belum terlihat apakah inpres ini akan diperpanjang atau diganti dengan kebijakan moratorium perkebunan kelapa sawit atau malah tidak sama sekali.

Tulisan ini mencoba memberikan alasan-alasan pentingnya dikeluarkannya kebijakan untuk penundaan perijinan baru bagi perkebunan kelapa sawit. Selain itu, tulisan ini juga mencoba memberikan satu model monitoring yang efektif bagi implementasi kebijakan penundaan perijinan baru bagi perkebunan besar kelapa sawit.

Tabel 1. Luas Perkebunan Kelapa Sawit eksisting dan rencana ekspansi (Sawit Watch, 2016)

Propinsi

 

2016 2012
Eksisting (hektar) Rencana Expansi (hektar)
Aceh 700,000 1,520,000
Bangka Belitung 252,902
Banten 45,260 500,000
Bengkulu 417,000
Gorontalo 53,000
Irjabar 30,171
Jambi 1,500,000 1,000,000
Jawa Barat 14,077 20,000
Kalimantan Barat 1,500,000 5,109,200
Kalimantan Selatan 600,000 500,000
Kalimantan Tengah 1,856,352 2,868,400
Kalimantan Timur 1200000 1,808,000
Kalimantan Utara 170,589
Kepulauan Riau 54,700
Lampung 209,288 500,000
Maluku 61,590
Maluku Utara
Papua 97,000 7,000,000
Riau 3,000,000 3,049,200
Sulawesi Selatan 133,493 500,000
Sulawesi Tengah  713,217 500,000
Sulawesi Tenggara 47,671 1,300,000
Sulawesi Barat 117,261
Sulawesi Utara  –
Sumatera Barat 392,315 500,000
Sumatera Selatan 1,500,000 1,000,000
Sumatera Utara 1,520,000 1,319,600
 Total 16,185,886 28,996,412

[1]http://setkab.go.id/soal-moratorium-kelapa-sawit-dan-pertambangan-presiden-jokowi-dilarang-minta-konsensi/  diakses pada 29 April 2017 pukul 19.08 WIB

[2]Sawit Watch. 2016. Menerka Luasan Kebun Sawit Rakyat. Bogor.

[3]http://www.netralitas.com/bisnis/read/17817/menkeu-sri-mulyani-harapkan-sumbangan-industri-sawit diakses pada 29 April 2017 pukul 20.00 WIB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *