Perusahan Milik Negara “PTPN XIV” Berusaha di Lahan Ilegal

cf654a3e-c01a-4d01-aafa-563e456fd686

Dok : Sawit Watch

Makassar, 15/07. Perusahaan perkebunan milik negara yaitu PTPN ditenggarai melakukan usaha secara illegal di dua kabupaten di Sulawesi Selatan. Adapun PTPN XIV melakukan usaha di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang seluas 5.230 Ha dan di Kecamatan Gilireng dan kecamatan Keera Kabupaten Wajo seluas 12.170 Ha dengan total luasan 17.500 Ha. PTPN XIV yang merupakan salah satu perusahaan negara dengan usaha utamanya adalah kelapa sawit, telah melakukan usaha secara illegal, dimana PTPN XIV dalam melakukan usahanya tidak dilengkapi dengan Hak Guna Usaha yang merupakan syarat wajib dalam berusaha sesuai dengan putusan MK no Nomor 138/PUU-XIII/2015 (hasil Uji Materi UU Perkebunan NO 39 Tahun 2014.

PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) yang didirikan pada tanggal 11 Maret 1996 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 tentang Peleburan PT Perkebunan XXVIII (Persero), PT Perkebunan XXXII (Persero), PT Bina Mulya Ternak (Persero) menjadi PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero), termasuk eks Proyek-proyek pengembangan PT Perkebunan XXIII (Persero) di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara telah melakukan praktik-praktik perampasan lahan dibeberapa tempat dan illegal.

Inda Fatinaware, Direktur Eksekutif Sawit Watch menyampaikan bahwa sebagai satu perusahan milik negara, harusnya PTPN XIV malu, karena tidak memberikan contoh kepada perusahan lain dalam hal kepatuhan terhadap  hukum yang berlaku. Kalau perusahan negara saja seperti ini, apalagi dengan perusahaan swasta yang ada di Indonesia, harusnya perusahaan yang notabene milik negara menjadi contoh dalam praktek perkebunan yang baik bukan memberikan contoh  yang buruk dalam pengelolaan perkebunan. Tindakan yang dilakukan PTPN XIV di dua kabupaten ini telah merugikan negara dari penerimaan pajak. Negara tidak mendapatkan apa pun dari tindakan ilegal yang dilakukan oleh PTPN XIV yang tidak memiliki HGU. Jadi jelas disini ada kerugian negara yang besar dari tindakan illegal yang dilakukan PTPN XIV, jelas Inda.

d8a48a66-d320-478b-96bb-1640387ba272

Dok : Sawit Watch

Lebih lanjut Inda menyampaikan, untuk mendukung kebijakan Reforma Agraria Presiden Joko Widodo, seharusnya lahan eks HGU BMT yang telah berakhir masa berlakunya dansaa ini dikuasai secara illegal oeh PTPN XIV, dijadikan sebgai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Selain sebagai upaya penyelesaian konflik juga untuk mengatasi ketimpangan agrarian, dan oleh karenanya Bupati bersama Badan Pertahanan harus segera menyiapkan langkah tekhnis, tegas Inda.

Asmar Eswar, Direktur Eksekutif Walhi Sulsel, menyampaikan bahwa konflik yang terjadi telah berlangsung sejak tahun 2004 dimana saat masyarakat mulai meminta tanah mereka kembali sesuai dengan perjanjian dengan PT. Bina Mulia Ternak (PT. BMT) sejak tahun 1972. Peralihan menjadi PTPN XIV dengan Perkebunan Kelapa Sawit telah melukai hati rakyat di Kabupaten Wajo dan Kabupaten Enrekang. Ribuan masyarakat yang berada di dua kabupaten tersebut telah mengakibatkan rakyat kehilangan akses dan wilayah kelola mereka. PTPN XIV selaku BUMN telah merampas sumber-sumber penghidupan masyarakat. Apalagi sejak tahun 2003 Hak Guna Usaha (HGU) PTPN XIV telah habis dan belum ada perpanjangan hingga saat ini.  Lahan yang mereka peruntukkan untuk bertani, berkebun dan beternak tidak lagi bisa mereka gunakan. Yang ada, selama bertahun-tahun masyarakat berhadapan dengan pihak keamanan/BRIMOB yang tanpa henti melakukan teror dan intimidasi terhadap masyarakat yang terus menolak keberadaan dan aktivitas PTPN XIV. Puluhan petani dikriminalisasi. Pohon-pohon yang berada di kebun milik warga dirusak dan ditebang. Pohon jati, durian, rambutan, coklat, kelapa yang bernilai milyaran habis tak tersisa. Ternak-ternak warga mati diracun tanpa ada proses oleh pihak kepolisian. Praktik ketidakadilan ini harus segera dihentikan dan diselesaikan dalam waktu yang singkat. Negara yang seharusnya hadir melindungi rakyat telah bertahun-tahun telah bertindak represif melalui BUMN, PTPN XIV. Oleh sebab itu, pemerintah selaku penyelenggara negara juga berkewajiban menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan berpihak ke rakyat.

Rizki Anggriana Arimbi, Koordinator Wilayah KPA Sulsel juga meminta agar persoalan yang menyangkut kehidupan ribuan petani ini segera diselesaikan. Selama ini Negara telah melakukan kekerasan terhadap rakyatnya. Ribuan petani di Kabupaten Wajo dan Enrekang telah kehilangan sumber-sumber agraria mereka. Negara melalui BUMN yaitu PTPN XIV telah merampas hak penghidupan rakyat. Selama puluhan tahun rakyat menderita tanpa ada penyelesaian oleh Negara melalui Pemerintah Kabupaten, BPN, Kepolisian bahkan Kementerian BUMN. Konflik PTPN XIV di Kabupaten Wajo dan Enrekang diatas total lahan seluas 17.500 Ha telah melanggengkan ketimpangan agraria yang begitu besar. Negara melalui PTPN XIV menguasai ribuan Ha tanah sementara ada ribuan petani yang hanya memiliki lahan yang sempit dan bahkan tidak memiliki lahan (landless). Konflik yang bersifat kronik, massif, sistemik dan berdampak luas seharusnya menjadi prioritas penyelesaian oleh Presiden Jokowi tanpa mengulur-ulur waktu. Program Reforma Agraria yang didengung-dengungkan dalam Nawacita Jokowi tidak akan berhasil jika konflik PTPN XIV selaku BUMN yang terjadi hampir diseluruh Indonesia hanya sekedar wacana belaka. Konflik yang terjadi di Kabupaten Wajo dan Enrekang hanya mewakili dan memperlihatkan situasi Agraria yang  terjadi di Sulawesi Selatan.

Penguasaan lahan oleh PTPN XIV juga terjadi di Kabupaten Luwu Timur yaitu PKS 1 Luwu dengan luas HGU 9.037 ha. Pabrik Gula Bone, di Kabupaten Bone, dengan luas areal HGU 7.771. Pabrik Gula Camming, di Kabupaten Bone, dengan luas areal HGU 9.837. Pabrik Gula Takalar, di Kabupaten Takalar, dengan luas areal HGU 7.970 hektar. Unit Sidrap dengan luas areal HGU 5.090 hektar di Kabupaten Sidrap. Unit Sakkoli dengan luas areal HGU 4.583 hektar di Kabupaten Wajo. Kebun Jeneponto (kapas) dengan luas areal HGU 145 hektar di Kabupaten Jeneponto. Kebun Kalosi (kopi) dengan luas areal HGU 26 hektar di Kabupaten Enrekang. Perkebunan Sawit di Kecamatan Mappideceng Kabupaten Luwu Utara seluas 3.102,75 Ha. Total penguasaan lahan di Sulawesi Selatan oleh PTPN XIV adalah 64.912,75 Ha. Jika setengah saja dari total luasan konsesi PTPN XIV dikembalikan ke masyarakat dengan alokasi 2 Ha per KK maka akan 16.000 KK  atau sedikitnya sekitar 64.000 jiwa  keluarga petani yang bisa mendapatkan manfaat dari lahan tersebut. Pertimbangan ini harus menjadi salah satu langkah dalam penyelesaian konflik yang berkepanjangan ini. Sudah seharusnya UU Pokok Agraria dijalankan demi terwujudnya keadilan agraria sesuai mandat UU Dasar dan Pancasila.

Sedangkan Syafruddin dari AMAN Sulawesi Selatan menyatakan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan oleh PTPN XIV sangat jelas menyengsarakan masyarakat adat yang ada di sekitar wilayah yang dikuasai. Masyarakat adat di dua wiayah ini sudah lama ditindas oleh pengusaha dengan cara mengambil tanah masyarakat dan bentuk-bentuk intimidasi yang dilakukan. Seharusnya pemerintah setempat jeli dalam melihat persoalan ini, karena ini bukan hal baru yang terjadi tetapi sudah puluhan tahun terjadi. Sudah sangat jelas bahwa PTPN ini berusaha secara ilegal, seharusnya dengan mudah pemerintah mengambil tindakan, bukan dibiarkan begitu saja. Yang mengalami kerugian itu masyarakat, kearifan lokal yang diwariskan secara turun temurun harus hilang karena adanya kegiatan perusahaan diwilayah mereka, jelas Syafruddin.

Seperti diketahui, PTPN XIV telah melakukan usaha secara illegal selama 17 tahun. Berbagai tindakan intimidasi terhadap masyarakat yang memiliki hak atas tanah di wilayah yang diklaim oleh PTPN XIV kerap terjadi. Dan menurut beberapa warga yang dijumpai, mereka kerap didatangi oknum aparat keamanan dengan tujuan agar tidak mengganggu usaha PTPN XIV di dua kabupaten ini. Kerugian meteril dan trauma mendalam dirasakan masyarakat di dua kabupaten ini sehingga tidak bisa lagi berani untuk menyuarakan fakta yang terjadi.

Oleh karena ini, Sawit Watch, WALHI SULSEL, KPA Wil SULSEL dan AMAN SULSEL, mendesak:

  1. Mendesak kepada Pemerintah RI Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Cq. Pemerintah Kabupaten Wajo dan Enrekang untuk :
  • Meninjau ulang dasar hukum, penguasaan lahan PTPN XIV serta
  • Melakukan penyelesaian yang menyeluruh dan adil dengan mengutamakan hak dan kepentingan warga kec. Keera kab. Wajo dan warga Kabupaten Enrekang
  1. Mendesak pihak Kepoilisian Republik Indonesia dalam penanganan baik yang terkait dengan pengamanan maupun penegakan hukum atas sengketa lahan warga kecamatan Keera kab. wajo dan warga Kabupaten Enrekang untuk bertindak profesional dan imparsial dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Wajo untuk memfasilitasi pengembalian lahan masyarakat yang sudah diambil paksa oleh PTPN XIV.
  3. Menuntut Bupati Enrekang dan Wajo untuk menghentikan semua aktifitas PTPN XIV di dua kabupaten di Sulawesi Selatan
  4. Mendesak Bupati Kabupaten Enrekang, Bupati Wajo dan Gubernur Sulawesi Selatan untuk tidak memberikan ijin usaha apa pun kepada PTPN XIV
  5. Mendesak Gubernur Sulawesi Selatan dan Kapolda Sulawesi Selatan untuk menyelidiki usaha illegal yang dilakukan di dua kabupaten ini

###

Contact Person :

  1. Inda Fatinaware (Direktur Eksekutif Sawit Watch) : 0811448677
  2. Rizki Anggriana Arimbi (Koordinator Wilayah KPA Sulsel) : 081342100642
  3. Syafruddin (AMAN Sulawesi Selatan) : 08124267237

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *