Sawit Watch : Ada Apa di Balik RUU Perkelapasawitan ?

Bogor, 22 Juli 2017, RUU Perkelapasawitan menjadi salah satu RUU prolegnas tahun 2017. Inisiatif hadirnya RUU ini tidak lepas dari inisiatif DPR yang menganggap RUU ini sangat penting untuk melindungi sektor kelapa sawit di Indonesia. Namun hal berbeda muncul dari pemerintah yang menganggap RUU ini belum diperlukan.

Mulai dari Setneg yang mengirimkan surat ke Kementrian Pertanian untuk tidak melanjutkan pembahasannya, sampai dengan Kementerian Koordinator Ekonomi yang beranggapan UU ini overlaping dengan UU lain. Hal ini tentunya cukup membingungkan karena pemerintah sendiri merasa RUU ini tidak diperlukan tetapi DPR masih akan terus melanjutkan pembahasannya dengan alasan sudah masuk pembahasan di Baleg. Situasi seperti ini tentunya melahirkan pertanyaan mendasar, ada apa dan untuk siapa RUU ini dibuat oleh DPR?

Inda Fatinaware, Direktur Eksekutif Sawit Watch menyampaikan bahwa, dari awal direncanakan oleh DPR untuk membuat RUU ini, telah menyampaikan bahwa UU ini copy paste dari UU Perkebunan No. 39 tahun 2014. Tidak ada hal baru yang dimunculkan dalam uu ini terkecuali peraturan yang melindungi pengusaha. Sedangkan yang mengatur perlindungan terhadap petani kecil kelapa sawit tidak ada. Sehingga pertanyaannya, RUU ini dibuat untuk mengatur usaha kelapa sawit atau melindungi salah satu aktor dalam sektor ini ?, tegas Inda.

Seharusnya DPR sekarang lebih fokus untuk merevisi UU Perkebunan No. 39 tahun 2014 sesuai dengan putusan MK Nomor 138/PUU-XIII/2015, dalam putusan itu terdapat 6 pasal yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Jadi alangkah lebih bijaknya DPR sekarang untuk serius memperhatikan UU ini daripada membuat UU baru yang justru semakin membuat peraturan perundang – undangan di sektor ini semakin tidak jelas dan overlaping dengan UU lain, lanjut inda.

Lebih lanjut, Maryo Saputra Sanuddin, Kepala Divisi Kampanye Sawit Watch, menyampaikan bahwa kelapa sawit Indonesia sudah banyak berkontribusi untuk pembangunan Indonesia. Tetapi faktor pendukung lain seperti penanganan konflik, permasalahan lingkungan, persoalan harga TBS petani yang tidak menentu menjadi permasalahan yang belum bisa diselesaikan oleh pemerintah atau pun DPR yang katanya wakil rakyat sampai saat ini.

Malah yang disibukkan oleh DPR sampai saat ini hanya seputar membuat UU baru atau menuduh para penggiat lingkungan dan sosial sebagai pihak yang hanya mengkampanyekan negatif sektor ini. Jauh lebih baik membereskan semua persoalan ini daripada sibuk membuat UU baru yang sebenarnya sudah ada, jelas Maryo.

Cita-cita menjadikan kelapa sawit yang berkelanjutan tentunya perlu dibarengi dengan kerja nyata dalam menyelesaikan semua persoalan yang ada saat ini. Karena konflik sosial, persoalan lingkungan merupakan indiktor utama dalam menentukan kelapa sawit berkelanjutan atau tidak. Jadi persoalaan-persoalan ini jauh lebih baik diselesaikan terlebih dahulu daripada membuat UU yang sebenarnya sudah ada. Oleh karena itu, RUU ini tidak perlu dilanjutkan lagi, tetapi menyelesaikan persoalan mendasar di sektor ini harus menjadi pembahasan serius oleh Pemerintah dan DPR untuk mewujudkan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, tandas Maryo.

###

Kontak Person :

Inda Fatinaware (Direktur Eksekutif Sawit Watch) – 0811448677

Maryo Saputra (Kepala Divisi Kampanye Sawit Watch) – 085228066649

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *