IMG_2264

Pernyataan Sikap Bersama

Sawit Wacth, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice, Serikat Petani Kelapa Sawit, Serikat Petani Indonesia, Aliansi Petani Indonesia, Bina Desa, FIELD

Salam Demokrasi

RUU Perkelapasawitan menjadi salah satu RUU yang masuk dalam prioritas program legislasi nasional tahun 2017 yang menjadi inisiatif DPR. Tiga hal penting menurut DPR yang menjadikan RUU ini penting yaitu dengan RUU ini akan memastikan kesejahteraan petani, meningkatkan profesionalitas seluruh sektor di perkebunan kelapa sawit, dan sebagai jalan keluar carut marutnya kebijakan di sektor ini.

Kondisi perkebunan kelapa sawit saat ini menjadi salah satu penyebab deforestasi, biang konflik pertanahan, tidak ada transparansi dalam proses perijinan dan pengadaan tanah, tata kelola perkebunan sawit yang masih carut marut, dan sumber korupsi.

Perkebunan Kelapa Sawit memiliki mewakili banyak kepentingan yang berdampak pada tidak sinkronnya antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lain,dan ego sektoral antar kementerian yang mengurusi sektor ini.

RUU Perkelapasawitan, hanya akan memperparah ketidaksingkronan kebijakan dan ketidakharmonisan produk hukum dalam sektor ini. Alih alih memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit sehingga berkelanjutan untuk kemakmuran bangsa Indonesia, RUU Perkelapasawitan hanya akan memperkuat dominasi perusahaan perkebunan sawit termasuk yang merupkan penanaman modal asing dari pada perlindungan dan pemberdayaan petani pekebun swadaya atau perkebunan rakyat.

Materi yang diatur di dalam RUU Perkelapasawitan sesungguhnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Perkebunan dan Undang-Undang Perlindungan dan Petani. Sayangnya juga, RUU Perkelapasawitan tidak mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian perkara kedua undang-undang tersebut di atas, sehingga potensial melanggar hak asasi petani yang dilindungi oleh Konstitusi Republik Indonesia, UUD 1945.

RUU Perkelapasawitan menyebutkan bahwa perusahaan perkebunan akan diberi kemudahan pengurangan pajak penghasilan, pembebasan atau keringanan bea dan cukai serta keringanan pajak bumi dan bangunan. Rencana pengaturan ini tidak singkron dengan kehendak pemerintah menaikkan pendapatan negara.

Pemerintah menyatakan bahwa, petani merupakan salah satu pemain utama dalam perkebunan Kelapa Sawit, kareba lebih dari 40%, perkebunan kelapa sawit di Indonesia dikuasai oleh petani. Pernyataan pemerintah ini, tidak sejalan dengan nasib yang dialami oleh petani. Saat ini justru petani masih hanya menjadi pelengkap angka persentase karena tidak mendapatkan semua hak yang seharusnya didapat.

Yang dibutuhkan petani pekebun adalan dukungan modal, kepastian harga, penyuluhan budidaya kelapa sawit yang baik dan benar.

Selain hal yang bersifat materiil, secara formil minimnya keterlibatan masyarakat, khusunya serikat tani dan organisasi pembela hak petani dalam pembahasan RUU Perkelapasawitan, termasuk sejauhmana koordinasi lintas DPR-Pemerintah dan antar instansi pemerintah terkait.

Oleh karena itu, Sawit Watch, IHCS, SPKS, SPI, API, Bina Desa, FIELD bersama organisasi masyarakat yang lain yang memiliki kepedulian terhadap reforma agraria di perkebunan dengan tegas menyatakan kepada DPR dan Pemerintah untuk :

  1. Menghentikan pembahasan RUU Perkelapasawitan;
  2. Mendesak Pemerintah untuk serius dalam menyusun pengaturan terkait Reforma Agraria,  Moratorium Perkebunan Sawit, dan pembaruan hukum terkait perkebunan dan juga melakukan audit perijinan usaha perkebunan secara serius
  3. Mendesak pemerintah untuk menghentikan praktek perbudakan modern dan diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya di perkebunan sawit.
  4. Mendesak Pemerintah Menyempurnakan Undang Undang Perkebunan  yang ada saat ini, untuk memecahkan kesenjangan, masalah lingkungan khususnya dalam praktek perkebunan
  5. Perkuat perkebunan rakyat untuk merubah perkebunan agar lestari dan berkeadilan sosial, memperhatikan ketersediaan lahan untuk pertanian pangan

###

Inda Fatinaware (Sawit Watch) / 0811448677

Gunawan (IHCS) / 085761372217

Mansuetus Darto (SPKS) / 082110277700

Henry Saragih (SPI) / 0811655668

M. Nur Uddin (API)

Dwi Astuti (Bina Desa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *