Sawit Watch, 17/03. Perkembangan perkebunan kelapa sawit selalu menarik untuk ditelisik. Baik dari sisi ekonomi yang banyak membantu negara dalam hal devisa, atau pun persoalan lingkungan dan social dalam hal kebakaran hutan dan lahan, deforestasi, konflik pertanahan, kriminalisasi terhadap masyarakat, perampasan lahan masyarakat adat, yang lebih banyak menyita perhatian dunia internasional dan para pemerhati social dan lingkungan. Semua hal ini adalah bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di sector ini melalui tangan-tangan pemerintah dan perusahaan.

Perkembangan HAM saat ini sudah mencapai generasi ketiga. Seperti diketahui, generasi pertama (abad 17-18) tentang hak-hak sipil politik. Generasi kedua (abad 19-20) tentang hak sosial, ekonomi dan budaya. Sedangkan generasi ketiga muncul pada awal abad 20 yang mengatur hak solidaritas atau hak bersama, dimana didalamnya termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik. Ketiga generasi HAM ini tentunya saling berkaitan satu sama lain dan saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Inda Fatinaware, Direktur Eksekutif Sawit Watch menyatakan bahwa, pelanggaran HAM benar terjadi di perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Proses terjadinya pelanggaran HAM di perkebunan kelapa sawit sudah terjadi sejak suatu perusahaan mendapatkan ijin dari pemerintah dan masuk ke wilayah masyarakat. Kenapa demikian? Hal ini mudah untuk dijelaskan, apakah pemerintah yang memberikan ijin tahu bahwa wilayah yang diberikan ijin itu ada masyarakat yang tinggal atau tidak, atau ketika perusahaan masuk ke wilayah masyarakat apakah semua informasi disampaikan dengan transparan, baik dari untung dan ruginya ketika masyarakat memberikan lahan mereka kepada perusahaan. Fakta yang kami temukan, semua hal ini tidak disampaikan secara transparan kepada masyarakat, ini adalah bentuk pelanggaran terhadap HAM, jelas Inda.

Lebih lanjut, Indah menyatakan bahwa, kami NGO selalu dituding melakukan “kampanye hitam”, dan saya nyatakan itu betul, “Tetapi” kami kampanyekan yang “hitam” di dalam industry ini. Hal seperti perampasan lahan, deforestasi,, intimidasi, kriminalisasi terhadap masyarakat merupakan fakta yang tidak terbantahkan terjadi di sector ini. Ini kan yang “hitam” atau buruk di industry ini, tetapi kami dituding melakukan pembusukan terhadap sector ini dengan berbagai alasan oleh pemerintah dan perusahaan. Kalau mau jujur-jujuran, berani tidak pemerintah melakukan audit kebun dan inventarisasi masalah di semua perkebunan kelapa sawit. Sehingga pemerintah juga lebih “clear” dalam menilai sector ini. Jangan hanya mau enaknya saja tetapi ketika ada yang menyampaikan masalah yang terjadi malah dituding melakukan kampanye hitam, tegas Inda.

Sawit Watch selama lebih dari 18 tahun memantau perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, menemukan fakta bahwa ketika pemerintah memberikan ijin, mereka tidak melakukan verifikasi langsung ke lapangan untuk melihat apakah ada masyarakat atau tidak. Atau ketika perusahaan masuk ke wilayah masyarakat, semua informasi yang diberikan baik adanya, tetapi fakta yang muncul adalah sebaliknya. Ini salah satu bentuk pelanggaran HAM yang melibatkan pemerintah dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Pendangan tentang HAM, yang hanya berpatokan pada tindakan kekerasan semata merupakan pandangan tentang HAM yang sangat dangkal. Bicara HAM aspeknya sangat luas. Terkait bagaimana setiap orang mendaptkan udara yang bersih, bebas dari tekanan merupakan bagian dari HAM. Ketika hutan di tebang untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, itu salah satu bentuk pelanggaran HAM. Karena di hutan ada sebagian masyarakat Indonesia yang masih bergantung pada hutan untuk mencari makan, ini bentuk dari pelanggaran terhadap hak untuk hidup, lanjut Inda.

Senada dengan Inda, Maryo, Kepala Desk Kampanye Sawit Watch menyampaikan bahwa, pelanggaran HAM di sector perkebunan kelapa sawit sangat jelas terlihat. Hanya sekarang, pemerintah dan perusahaan memandangnya itu sebagai pelanggaran HAM atau tidak. Itu menjadi persoalan utama juga. Kalau melihat di sector sawit, bentuk pelanggaran HAM itu pertama, perampasan lahan masyarakat adat, local, kriminalisasi, penembakan dan intimidasi terhadap masyarakat yang berusaha mempertahankan tanahnya bentuk pelanggaran HAM yang jelas terjadi. Contoh kasus yang jelas adalah ketika perusahaan sawit merambah hutan dan dijadikan perkebunan kelapa sawit masyarakat Suku Anak Dalam di Jambi. Atau kriminalisasi terhdap satu masyarakat di Kota Waringin yang berkonflik dengan perusahaan kelapa sawit. Ini adalah bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang nyata terjadi di perkebunan kelapa sawit.

Persoalan pelanggaran HAM juga kental terjadi kepada buruh di perkebunan kelapa sawit. Tidak adanya kepastian status kerja, informalisasi hubungan kerja, terbatasnya kebebasan berserikat, upah yang minim merupakan hal-hal yang terjadi pada buruh di perkebunan kelapa sawit. Semua ini sebenarnya diketahui oleh pemerintah dan perusahaan itu sendiri, tetapi kan kembali lagi mereka memandangnya sebagai satu bentuk pelanggaran HAM atau tidak, tandas Maryo

Oleh karena itu, Sawit Watch menyerukan kepada pemerintah RI untuk segera melakukan investigasi secara menyeluruh terhdapa sector ini. Sehingga stigma negatif terhadap sector yang banyak membantu negara ini pelan-pelan dapat berubah. Selain itu, semua pihak harusnya mulai terbuka dan berani menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi di perkebunan kelapa sawit kepada publik dan jangan hanya menuding para pihak yang melakukan kampanye terhadap sector ini sebagai bentuk pembusukan terhadap sector perkebunan kelapa sawit. Berani menyampaikan hal yang benar dan mau memperbaiki jauh lebih baik daripada menutupi dan menyembunyikan semua yang terjadi pada sector ini.

###

Nara Hubung :

1. Inda Fatinaware (Direktur Eksekutif) / inda@sawitwatch.or.id
2. Maryo Saputra Sanuddin (Kepala Desk Kampanye) / maryo@sawitwatch.or.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *