Sejak tahun 2000 luas perkebunan sawit semakin meningkat. Pembukaan perkebunan sawit secara massif dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional. Indonesia sendiri telah menargetkan produksi CPO sampai 40 juta ton /tahun pada tahun 2020 . Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP) sendiri mencanangkan Visi Sawit Indonesia 2045 dengan salah satu target, produksi CPO hingga 60 juta ton per tahun . Sementara itu, konsumsi dunia terhadap minyak sawit setiap tahun terus meningkat dan diperkirakan akan mencapai 50 juta ton pada tahun 2030. Pertumbuhan pasar ini kemudian memacu produksi kelapa sawit di Asia Tenggara yang memang memiliki iklim yang sesuai.

Saat ini Indonesia memiliki 16,1 juta hektar perkebunan kelapa sawit, dengan rencana ekspansi mencapai sekitar sekitar 20 juta hektar lahan, yang telah dialokasikan – tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Massifnya ekspansi perkebunan sawit didukung oleh 2 faktor utama, upah buruh dan sewa lahan yang murah. Di sisi lain, pemerintah Indonesia terus memberikan fasilitas penunjang seperti peraturan perundangan yang menarik, pinjaman lunak, land amnesty dan insentif fiskal.

Industri kelapa sawit memberikan kontribusi besar terhadap negara. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, minyak sawit merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar di Indonesia dengan nilai Rp 250 triliun setiap tahunnya . Kelapa Sawit menjadi komoditas andalan bagi Indonesia, hal ini terbukti dari produk-produk turunan kelapa sawit yang memberikan kontribusi ekspor sebesar 75% dari sektor non migas. Diluar itu, kehadiran perkebunan kelapa sawit menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

1

Cerita sukses Indonesia sebagai produsen terbesar sawit dunia dengan perhitungan keuntungan besar yang diperoleh melalui penjualan minyak sawit tidak diikuti oleh kisah sukses yang sama untuk masyarakat lokal, masyarakat adat dan buruh. Malah, pengembangan dan perluasan perkebunan berdasarkan sistem saat ini menyebabkan pemiskinan, pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan dan konflik – terutama terkait lahan.

Ekspansi perkebunan kelapa sawit telah menimbulkan banyak implikasi, terutama potensi terjadinya realokasi besar-besaran peruntukan lahan dan sumberdaya. Selain akan menimbulkan perubahan bentang alam, ekspansi perkebunan skala besar juga menimbulkan perubahan struktur perekonomian lokal dan regional, serta perubahan sumber penghidupan masyarakat lokal, terutama komunitas lokal dan adat yang selama ini tergantung pada hutan, termasuk didalamnya perubahan dari petani menjadi tenaga upahan. Proses ekspansi juga telah mengakibatkan munculnya berbagai konflik sosial, terutama yang berkaitan dengan konflik lahan, yang tidak jarang juga menimbulkan munculnya kekerasan

Perampasan tanah kehadiran investasi yang membutuhkan tanah skala luas memicu perubahan kontrol atas tanah. Kehadiran perkebunan ini sebagaimana dikatakan memperoleh dukungan besar dari negara. Jelas, kekuasaan yang timpang menyebabkan satu pihak (masyarakat) harus kehilangan akses terhadap sumber daya.

“Kalau saya, 15 tahun tak pernah lagi garap sawah. Itu sejak PT sawit ada, tidak bisa tanam lagi. PT bangun kanal 8 meter dalamnya, lebar juga, dibikin tanggul juga”, kata Sri Yani. Sri Yani adalah salah seorang perempuan warga desa Belanti, kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.

“Biasa dapat 6 ton per hektar, tapi sekarang cuma dapat 25 kaleng saja (200 Kg). Banyak warga karena tak bisa lagi itu ditanam, mandah cari kerja di tempat lain. Ada yang mandah ke Palembang jadi kuli, ke Riau atau ke Jambi nebang kayu”, kata Kas, 35 tahun, warga desa SP Padang, kabupaten OKI, Sumatera Selatan. “Kalau perempuan disini, sejak sawah banjir, banyak juga yang jadi kuli di PT Cinta Manis (perkebunan tebu), upahnya 30 ribu satu hari. Kalau ada yang manggil kita kerja, kalau gak ada yang manggil, kita jadi upahan di sawah orang”, lanjut Kas.

Hasil investigasi yang dilakukan Sawit watch pada akhir 2016, terdapat ribuan hektar lahan persawahan yang tak bisa dikelola karena banjir. Menurut warga, banjir terjadi sejak perkebunan sawit di wilayah mereka membangun tanggul dan kanal. Kondisi ini sudah terjadi sejak tahun 2008.

Perampasan lahan oleh korporasi sawit dan kehadiran perkebunan sawit sangat jelas berdampak pada hilangnya basis produksi perempuan dan mengubah kaum perempuan dari produsen pangan menjadi pembeli pangan atau menjadi tenaga upahan yang dibayar murah. Pola hidup dan kebiasaan-kebiasaan sebagai produsen pangan terdistorsi menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, yakni tempat kerja. Perempuan yang menjadi tenaga upahan harus menyesuaikan diri dengan standar rutinitas, pola kerja, mekanisme kerja yang telah ditetapkan dan diawasi secara sepihak oleh perkebunan.

03102013(003)

Inda Fatinaware, Direktur Eksekutif Sawit Watch mengatakan perempuan yang bekerja di perkebunan sawit seringkali dianggap tidak ada, padahal proses produksi sangat dipengaruhi oleh keberadaan perempuan yang bertugas menyemprot atau membantu panen. Perempuan tidak dianggap sebagai buruh perusahaan, sehingga tidak mendapatkan hak-hak yang selayaknya didapatkan.

###

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *