IMG_3275(1)

Hentikan Pembahasan RUU Perkelapasawitan, Terbitkan Inpres Moratorium Sawit

RUU Perkelapasawitan menjadi salah satu RUU yang masuk dalam Prolegnas 2017. Tujuan dari DPR sebagai pengusung RUU ini adalah dalam bidang sosial dan ekonomi dapat mensejahterahkan petani, peningkatan kualitas dan profesionalitas perusahaan sawit dari hulu sampai hilir dan dapat membirakan jalan keluar terhadap karut marutnya perijinan dan bisa menjadi solusi bagi permasalahan tumpang tindih perijinan.

Alasan yang disampaikan DPR dalam mengusung RUU ini, menurut Sawit Watch terkesan sangat dibuat-buat, seperti tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini. Bahwa persoalan kesejahteraan petani, profesionalitas perusahaan dan tumpang tindih ijin merupakan persoalan yang sejak lama terjadi di perkebunan kelapa sawit. Dan hal ini sudah sejak Sawit Watch berdiri pada tahun 1998 selalu menyuarakan hal-hal tersebut. Pertanyaannya, apakah harus membuat satu regulasi baru untuk menangani hal ini.

Maryo Saputra Sanuddin, Kepala Desk Kampanye Sawit Watch menyampaikan, Sawit watch dengan tegas MENOLAK RUU Perkelapasawitan yang sedang dibahas di DPR saat ini. Bahwa persoalan kesejahteraan petani, profesionalitas perusahaan dan tumpang tindih ijin merupakan persoalan klasik dan terjadi sudah sejak lama dan bahkan ketika industri ini berkembang di Indonesia. Peratuan perundang-undangan untuk mengatasi persoalan-persoalan ini sudah ada, seperti UU Perkebunan 39 tahun 2014, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani no 19 tahun 2013, Permentan 29 tahun 2016 (perubahan permentan 98/2013), Permentan 11/2015 tentang ISPO. Jadi kami rasa sudah tidak perlu lagi membuat satu UU yang sebenarnya sudah ada dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Terlebih lagi setelah kami mendapat draft dari RUU ini, hampir sebagian besar isi dalam RUU ini sudah ada dalam UU Perkebunan.
Jadi sebenarnya RUU ini untuk siapa dibuat, apakah “murni” inisiatif DPR karena melihat industri ini semakin mendapat tekanan dari berbagai pihak atau ada pesanan dari oknum-oknum tertentu untuk terus melanggengkan usaha ini, jelas Maryo.

Adanya keberpihakan DPR dan Pemerintah melalui RUU ini kepada pihak Investor sangat jelas terlihat. Hal ini dapat dilihat pada draft RUU Perkelapasawitan Pasal 30, dimana investor akan diberi kemudahan berupa pengurangan pajak penghasilan, pembebasan atau keringanan bea dan cukai serta keringanan pajak bumi dan bangunan. Bunyi pasal ini sedikit tidak sinkron ketika disatu sisi mau menaikkan pendapatan negara tetapi dalam RUU yang baru seperti akan mengurangi pendapatan negara dan mempermudah segala hal bagi perusahaan.

Lebih lanjut, untuk petani nya seperti apa kalau mau diatur, itu belum jelas terlihat, tambah Maryo

Sawit Watch berpandangan, paling penting sekarang adalah bagaimana pemerintah serius dalam mengimplementasikan semua kebijakan yang sudah dikeluarkan. Jangan hanya membuat kebijakan dan implementasinya dibiarkan begitu saja. Mekanisme sanksi bagi para pelaku yang melanggar kebijakan atau perundang-undangan harus ditegakkan. Solusi dari semua persoalan yang terjadi di perkebunan kelapa sawit itu, bukan membuat kebijakan baru tetapi mengawasi implementasi dari kebijakan yang sudah dikeluarkan, tambah Maryo.

Oktober 2016, Sawit Watch bersama Koalisi Keadilan Untuk Perkebunan Lestari, mendapatkan hasil dari Judicial Review terhadap UU ini. Dari 12 pasal yang diajukan, terdapat 6 pasal (Pasal 27 ayat 3, pasal 29, pasal 30 ayat 1, pasal 42, pasal 55, dan pasal 107) yang dinyatakan INKONSTITUSIONAL oleh MK. Kami berpadangan, lebih penting saat ini, pemerintah dan DPR menindaklanjuti putusan ini dengan membuat satu peraturan menteri atau merevisi UU ini dengan mengacu pada putusan MK. Jadi tidak perlu membuat UU baru yang sebenarnya isi dari UU baru ini sama dengan UU yang sudah ada.

Direktur Eksekutif Sawit Watch,Indah Fatinaware, menyampaikan bahwa rencana kebijakan presiden terkait dengan penghentian pemberian ijin untuk tambang dan Perkebunan Kelapa Sawit sesegera mungkin untuk direalisasikan. Jangan hanya menjadi pemanis disaat-saat tertentu tanpa adanya realisasi dari ucapan tersebut. Bahwa Sawit Watch sangat mendukung rencana kebijakan yang akan dikeluarkan oleh presiden tersebut. Ini bisa mengatasi berbagai alasan DPR dalam mengusung RUU Perkelapasawitan. Jadi lebih baik kebijakan ini segera dikeluarkan daripada membuat UU baru yang sebenarnya sudah ada dalam UU lain.

Dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan presiden tersebut dapat menjadi momentum berbenah bagi industri ini. Pemerintah dapat mengevaluasi semua ijin yang ada, apakah sesuai dengan yang diberikan pemerintah atau tidak, ada tumpang tindih atau tidak, jadi pemerintah bisa melakukan audit untuk industri ini. Jadi ini momentum berbenah menurut kami dan tidak perlu ada UU baru untuk ini, tambah Indah.

Oleh karena itu, Sawit Watch dengan tegas menolak RUU ini, dan menghimbau kepada DPR untuk segera menghentikan pembahasan RUU ini. Lebih baik mengoptimalkan peraturan perundang-undangan yang ada dengan pengawasan dan memberikan sanksi bagi yang melanggar daripada membuat UU baru.

###

Narahubung :

1. Inda Fatinaware (Direktur Eksekutif Sawit Watch) / inda@sawitwatch.or.id / 0811448677
2. Maryo Saputra Sannudin (Kepala Desk Kampanye Sawit Watch) / maryo@sawitwatch.or.id / 085228066649

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *