Oleh : P. Felix Amias MSC

Tanah Auyu terletak di bagian Selatan Papua, yaitu di hampir seluruh wilayah bagian barat sungai Digoel. Orang suku Auyu ada di Kab. Mappi dan Kab. Boven Digoel sebagai pemilik hutan adat. Sedangkan kelompok-kelompok sporadis di wilayah Kab. Merauke hanya sebagai imigran lokal dan tanah yang dimiliki ialah hasil pembeliannya sendiri sebagai milik pribadi. Yang dimaksud dengan Tanah Auyu dalam tulisan ini ialah tanah yang terletak di wilayah Distrik Subur, Distrik Ki, dan Distrik Jair – Kab. Boven Digoel (Papua Selatan).

Sejak April 2013, satu anak perusahaan dari PT. Menara Group, yaitu PT. Usaha Nabati Terpadu, membayar sejumlah uang kepada masyarakat dengan nama “uang tali asih” atau “uang permisi” dan setelah itu menghilang tanpa kabar-jejak hingga saat ini (2013 – 2016). Masyarakat bingung, gelisah, dan takut karena merasa bahwa tanah ini sudah dibeli, tapi masih ada, apakah masih bisa berburu atau aktifitas lain seperti biasanya?

Hilang tanpa jejaknya PT. Usaha Nabati Terpadu ini menimbulkan beberapa pertanyaan dalam benak masyarakat dan setiap pihak yang ikut prihatin dengan keadaan masyarakat setempat:

  1. Apakah ada sanksi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bagi korporasi yang tidak aktif selama 3 tahun lebih (April 2013 – Desember 2016)? Siapa yang harus memberi sanksi? Dan apa bentuk sanksinya?
  2. Mengapa korporasi yang sudah mengeluarkan uang dari koceknya miliaran rupiah, bisa dengan mudah menghilang tanpa merasa rugi? Apakah ada transaksi yang dilakukan untuk mempergandakan uangnya sehingga merasa aman-aman saja? Jika benar, apakah NKRI mempunyai hukum untuk mengenakannya?
  3. Beberapa bulan terakhir ini (± Oktober – Desember 2016), datanglah perusahaan baru lain yang berusaha mengambil lahan PT. Usaha Nabati Terpadu. Muncul pertanyaan: Apakah PT. Usaha Nabati Terpadu telah menjual tanah kami kepada perusahaan baru ini? Masyarakat bingung, kalau menerima perusahaan baru ini, lalu kemudian muncul PT. Usaha Nabati Terpadu dan mengklaim? Sebenarnya apa yang telah dan sementara terjadi di hutan kami ini? Ada transaksi apa dibalik semua?

Ternyata perusahaan baru ini ada ceritanya. Selanjutnya saya sambung tulisan Pak Angky (Yayasan PUSAKA – Jakarta): “Belum usai masalah gugatan warga terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menyerbu wilayah Suku Auyu di Kali Digoel dan Kali Kia, Kabupaten Boven Digoel. Kini, pemerintah daerah sudah mengeluarkan izin lokasi kepada (tiga) perusahaan baru untuk bisnis kelapa sawit. Ketiga perusahaan baru tersebut adalah PT. Perkebunan Boven Digoel Abadi berlokasi di Distrik Subur, dengan areal seluas 37.010 hektar, PT. Bovendigoel Budidaya Sentosa berlokasi di Distrik Kia, dengan areal seluas 30.190 hektar, dan PT. Perkebunan Bovendigoel Sejahtera, dengan areal seluas 39.440 hektar. Perusahaan ini berasal dari Jakarta dan mempunyai alamat yang sama di Graha Pratama Lantai 11, Jl. MT. Haryono Kav. 15. Ketiga perusahaan tersebut mendapatkan izin lokasi berdasarkan SK Bupati Boven Digoel pada November 2015 lalu” (http://pusaka.or.id: Suku Auyu Bersiasat Mempertahankan Hak – 13 Desember 2016).

Dalam koferensi Masyarakat Adat Korban Sawit di Sorong – Papua Barat (2-4 Desember 2016), salah seorang pemateri dari Badan Koordinasi Perizinan dan Penanaman Modal dari Propinsi Papua, Pak Karsudi, mengatakan bahwa sejak tahun 2014, semua perizinan hanya melalui satu pintu, yaitu Badan Koordinasi Perzinan dan Penanaman Modal. Di dalam badan ini sudah ada orang kehutanan, orang pertanahan, orang perkebunan, orang lingkungan, dan segala bidang lain yang berhubungan dengan tanah. Jadi kalau mau cek segala sesuatu tentang izin-izin atas tanah, maka ceknya ke sini. Jika demikian, maka perusahaan baru di Tanah Auyu yang ditandatangani izinnya pada bulan November 2015 oleh Bupati Boven Digoel itu tidak memenuhi prosedur hukum NKRI. Secara hukum tak dapat dipertanggungjawabkan. Atau apakah, ada model transaksi lain, yang dipakai untuk memuluskan perizinan? Yang jelas, masyarakat berhak menolak semua aktifitas transaksi misterius dan yang tak sesuai dengan perundangan NKRI. Itu bukan berarti masyarakat menolak pembangunan, tetapi justru masyarakat menghendaki agar pembangunan harus sesuai dengan aturan yang berlaku di NKRI.

###

Tentang Penulis :

Pater Felix Amias, MSC adalah seorang Pastor dari Merauke, yang sehari-harinya bekerja di Serikat Keadilan Dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke. Pastor Felix memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam di Papua, khususnya wilayah Papua Selatan (Merauke dan Boven Digoel).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *