Tidak Perlu Ada Pengecualian dalam Instruksi Presiden Tentang Moratorium Ijin Sawit

Bogor, 11 Oktober 2016, Bulan April 2016, Presiden Joko Widodo mengisyaratkan akan melakukan moratorium ijin untuk kelapa sawit dan tambang. Hal ini tentunya sangat menarik mengingat dibalik banyaknya sumbangan yang diberikan kepada negara dalam bentuk devisa, sektor ini banyak sekali menimbulkan persoalan serius di bidang sosial dan lingkungan. Sehingga ketika disampaikan hal  ini, Sawit Watch sangat  mendukung dan berharap tidak hanya menjadi pepesan kosong atau kata-kata tanpa tindakan nyata.

Pekan lalu, Sawit Watch sudah mendapatkan draft Inpres Moratorium, terdapat beberapa instruksi langsung kepada 8 menteri , 1 kepala bagian, 2 kepala badan, gubernur dan bupati. Instruksi yang disampaikan ini langsung dijelaskan tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Beberapa  hal  yang diatur dalam Inpres ini diantaranya  adalah tentang evaluasi perijinan, penundaan pemberian HGU, pemberdayaan petani, proses hilirisasi produk sawit dan juga persoalan ISPO.

Menggapi draft inpres yang sudah diterima Sawit Watch, Maryo, Kepala Desk Kampanye  Sawit Watch menyatakan bahwa, sejak awal Presiden Joko Widodo menyampaikan akan melakukan moratorium ijin sawit, kami sangat setuju dan mendukung rencana ini. Tetapi yang menjadi catatan bagi kami setelah mendapatkan draft ini adalah instruksi ini hanya berfokus pada persoalan lingkungan saja sedangkan persoalan sosial yang terjadi tidak menjadi sorotan dalam inpres. Hal ini penting bagi kami karena, sampai saat ini, Sawit Watch mencatat sudah lebih dari 700 kasus dalam empat tahun terakhir terjadi di perkebunan kelapa sawit. Seharusnya hal ini juga menjadi perhatian dari pemerintah untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut dan tidak hanya fokus pada persoalan lingkungan semata.

Dalam draft inpres yang sudah beredar, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa bagi ijin yang berada di hutan produktif agar di evaluasi atau dipindahkan ke lahan yang tidak produktif. Seharusnya, tidak perlu ada pengecualian dalam moratorium ini. Jika mau melakukan moratorium ijin sawit, itu dilakukan secara menyeluruh tidak hanya di hutan produktif tetapi juga di wilayah yang tidak produktif. Momentum ini harusnya menjadi ajang berbenah dari industri yang selalu dibanggakan ini.

Maryo menjelaskan bahwa, tidak perlu ada pengecualian dalam inpres ini. Kalau  memang niatnya adalah moratorium, yah lakukan moratorium secara menyeluruh dan jangan setengah-setengah. Selain itu, tidak hanya evaluasi yang perlu diperjelas dalam hal  ini tetapi juga melakukan audit perijinan kebun bagi yang sudah atau sedang dalam proses. Setelah ada hasil dari audit ini, diberikan sanksi yang tegas bagi perusahaan yang terbukti melanggar perijinan. Karena begitu banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah melakukan usaha sebelum mendapatkan HGU, melakukan usaha di luar HGU yang diberikan dan bahkan baru mendapatkan ijin prinsip saja sudah melakukan pembukaan lahan dan main gusur tanah, rumah masyarakat.  Kalau hanya evaluasi, terus setelahnya apa yang akan dilakukan, apakah akan diberi sanksi bagi yang tetap nekat membuka atau hanya jadi catatan saja tanpa ada tindakan lanjutan, tegas Maryo

Hal lain yang menjadi catatan kami adalah tidak masuknya Badan Restorasi Gambut dalam draft Inpres ini. BRG menjadi bagian yang harus dimasukkan karena Sawit  Watch mencatat, banyak perusahaan sawit yang melakukan pembukaan lahan di lahan gambut  yang kedalamannya lebih dari 3 meter. Salah satu contoh nyata yang baru-baru ini terjadi adalah di Sumatera Selatan, tepatnya di Desa Penyandingan dan Desa Tanjung Batu Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hal ini menunjukkan bahwa, perusahaan sawit sampai saat ini masih menjadikan lahan gambut sebagai areal perkebunan kelapa sawit meskipun kedalamannya lebih dari 3 meter. Dan ini baru di satu lokasi bagaimana dengan lokasi lain. Kami meyakini, hal serupa pun sedang terjadi di beberap daerah yang memiliki lahan gambut luas. Oleh karena itu, sudah sewajarnya, jika BRG menjadi bagian dalam Inpres ini, agar bisa mengaudit dan mengevaluasi semua perusahaan yang berada di lahan gambut.

Sawit Watch sangat mendukung agar segera ditebitkannya Inpres ini, karena bagi kami, ini dapat menjadi ajang berbenah bagi sektor ini. Selain itu, harapannya adalah inpres ini tidak hanya menjadi “pencitraan” dari Presiden Joko Widodo semata tetapi benar-benar dilakukan oleh para menterinya. Sawit Watch akan mengawasi jalannya instruksi presiden ini dan beberapa masukan kami seperti perlu adanya  BRG dalam inpres ini, proses penyelesaian konflik di perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu isu, bukan evaluasi  tetapi audit dengan sanksi  bagi yang terbukti melanggar, dan tidak ada pengecualian dalam inpres ini, setidaknya  perlu menjadi pertimbangan Presiden Joko Widodo dalam menerbitkan Instruksi Presiden ini.

 

###

Kontak Person :

1. Jefri Gideon Saragih (Direktur Eksekutif) / 081320062233 / jefri@sawitwatch.or.id

2. Maryo Saputra Sanuddin (Kepala Desk Kampanye) / 085228066649 / maryo@sawitwatch.or.id

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *