Sawit Watch, 5 September 2016, Aktifitas aktivis yang bergerak dalam isu kelapa sawit dan lingkungan kembali mendapat sorotan tajam dari Kabaharkam Mabes POLRI Komjen Putut Bayu Ekoseno. Seperti diberitakan beberapa media nasional, Kabaharkam POLRI tersebut menyatakan akan menindak tegas aktivis yang masuk ke perkebunan kelapa sawit tanpa ijin dan mengambil data terus melakukan kampanye hitam terhadap kelapa sawit. “Masuk kebun tanpa izin termasuk pelanggaran. Kami akan mengambil langkah hukum terkait kegiatan tersebut”, demikian pernyataan Kabaharkam POLRI beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, ditegaskan bahwa memasuki kawasan perkebunan tanpa izin terbukti masuk ke dalam pelanggaran hukum, maka dapat dilakukan penindakan. “Kalau melanggar maka hukum harus ditegakkan. Ya diproses dari penyidikan sampai pengadilan,” ujar Putut Bayu

Menanggapi hal tersebut, Sawit Watch sebagai satu organisasi masyarakat sipil yang sejak 1998 banyak menyuarakan dampak buruk dari investasi perkebunan kelapa sawit di Indonesia sangat menyayangkan pernyataan salah satu petinggi POLRI tersebut. Statement ini adalah satu dari sekian banyak ancaman yang dikeluarkan oleh Pejabat Negara dan Aparatur Pemerintahan demi melindungi dan menutupi kebobrokan industri sawit.

Kepala Desk Kampanye Sawit Watch, Maryo menyatakan bahwa, yang dilakukan aktivis selama ini bukanlah kampanye hitam terhdap perkebunan kelapa sawit TETAPI yang kami kampanyekan adalah yang “hitam” di dalam industri itu, agar menjadi terbuka dan dilakukan perbaikan dan/ atau penegakan hukum terhadap “hitam”nya industri sawit Indonesia. Pelanggaran HAM yang dilakukan dengan perampasan tanah masyarakat, kriminalisasi dan intimidasi, pola kemitraan yang manipulative dan tidak adil, pembatasan kebebasan berserikat dan PHK pada buruh perkebunan termasuk tidak adanya perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Selain itu, dampak lingkungan akibat dari pola pengelolaan dan operasi perkebunan sawit yang tidak ramah lingkungan seperti pembakaran areal, perambahan hutan dan kawasan hutan, yang berakibat pada hilangnya habitat satwa langka dan dilindungi, penggarapan pada areal gambut dalam yang berakibat pada pelepasan emisi karbon, dan banyak lagi yang lainnya. Sawit Watch sendiri mencatat ada lebih dari 717 konflik yang terjadi antara komunitas masyarakat dengan perusahaan perkebunan sawit yang sampai sekarang masih minim penyelesaian.

Kepala Departemen Lingkungan Sawit Watch, Agustinus Karlo,juga menyatakan, memastikan produk minyak sawit Indonesia ramah sosal dan lingkungan sehingga mampu diterima secara luas oleh pasar global menjadi salah satu target dan tujuan dari komunitas masyarakat sipil yang sampai saat ini giat menyuarakan persoalan dan ketidakadilan di perkebunan sawit.

Sebagai alat kelengkapan dan aparatur Negara, POLRI seharusnya lebih focus dalam melakukan penanganan kasus, konflik, dan sengketa yang terjadi di sektor perkebunan sawit dan bersama dengan semua pihak termasuk komunitas masyarakat sipil dan instansi pemerintah lainnya mengakselerasi proses perbaikan tata kelola perkebunan sawit Indonesia yang lebih baik dan berkelanjutan. Sikap antipati yang ditunjukkan oleh Pejabat Kepolisian ini justru akan menjadi bumerang dan melemahkan proses perbaikan yang selama ini sedang didorongkan bersama, ungkap Karlo

Lebih lanjut Karlo menyampaikan bahwa, menjadi pengayom dan pelindung masyarakat, terutama masyarakat terdampak, lemah dan terpinggirkan menjadi pekerjaan rumah yang utama oleh Institusi POLRI dalam mewujudkan reformasi kelembagaan yang utuh.

Jefri Gideon, Direktur Sawit Watch turut mengomentari hal ini. “Jika para aktivis ini dianggap melanggar, bagaimana dengan perampasan lahan yang selama ini dilakukan oleh perusahaan? Apakah hal tersebut justru menjadi legal?” Bisa tidak perusahaan ditindak tegas juga yang masuk ke tanah masyarakat tanpa ijin?. Mungkin ada baiknya Kabaharkam melakukan sidak ke perkebunan kelapa sawit dan Sawit Watch bersedia untuk memfasilitasi hal tersebut, sehingga jangan hanya melihat dari sisi kampanye negatifnya saja tetapi lebih jauh dari itu, dan bisa melihat realita sesungguhnya yang terjadi di perkebunan kelapa sawit di Indonesia, ungkap Jefri.

Semangat Nasionalisme seharusnya ditunjukkan dengan memastikan proses penegakan hukum, perlindungan terhadap kepentingan dan hak warga Negara, serta pembangunan dan investasi yang berbasiskan HAM dan berkeadilan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, pungkas Jefri.

 

###

Kontak Person :
  1.  Jefri Saragih (Direktur Eksekutif)
  2.  Maryo Saputra Sanuddin (Staf Departemen Lingkungan)
  3.  Agustinus Carlo Lumban Raja (Kepala Departemen Lingkungan)
Telp/HP/Fax : Jefri (081320062233)/ Maryo (085228066649)/Carlo(081385991983)
e-mail : jefri@sawitwatch.or.id/maryo@sawitwatch.or.id/carlo@sawitwatch.or.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *