3

Bogor, 26 September diperingati sebagai Hari Tani Nasional (HTN). Hari ini menjadi momen bagi seluruh petani di Indonesia dalam menyuarakan pendapat dan aspirasi serta perjuangan mereka kepada pemerintah dalam rangka meraih kesejahteraan ditengah problema yang sedang mereka hadapi.

Menurut data Sawit Watch, luas perkebunan sawit di Indonesia saat ini telah mencapai 15,5 jt ha dengan laju ekspansi mencapai 500 rb ha/tahun. Laju ekspansi yang dapat dikatakan cukup tinggi ini berdampak pada para petani pangan. Bagaimana bisa? Hal ini disebabkan karena ekspansi ini banyak sering terjadi di lahan pertanian sehingga banyak terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan kelapa sawit yang menyebabkan tersingkirnya para petani pangan. Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan kelapa sawit berdampak pada penurunan produksi pertanian serta menurunkan pula luasan lahan pertanian.

Maryo Saputra Sanuddin, Kepala Desk Kampanye Sawit Watch menyatakan bahwa, Indonesia dikenal sebagai negara agraris, tetapi sangat ironis ketika semua bahan kebutuhan pokok masyarakat di Indonesia masih diimpor dari luar negeri. Pemberdayaan dan perlindungan terhadap tanah bagi petani sudah tidak lagi menjadi prioritas dari pemerintah. Tidak salah ketika banyak lahan pertanian masyarakat yang dikonversi menjadi komoditi lain salah satu yang paling marak adalah kelapa sawit. Fenomena yang terjadi sekarang misalnya, perlindungan terhadap komoditi kelapa sawit sangat besar dibuktikan dengan akan dikeluarkannya lagi UU Perkelapasawitan tetapi untuk pertanian lainnya, yang notabene kebutuhan dasar masyarakat sama sekali tidak ada perlindungan serius, tegas Maryo.

Jika diteliti secara mendalam, para petani di sektor kelapa sawit juga mengalami sejumlah hal yang jauh dari kata “kesejahteraan”. Konflik lahan, kriminalisasi, dan kekerasan hanya sebagian kecil yang mereka hadapi saat ini. Apakah ada perhatian dari pemerintah terhadap hal ini? Sayangnya belum ada perhatian serius yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggapi berbagai persoalan tersebut.

Menanggapi hal ini, Koordinator Sawit Watch mengatakan bahwa, Moratorium Sawit harus menjadi jalan utama untuk mengembalikan lahan pangan yang sudah berubah wujudnya menjadi perkabunan kelapa sawit. “Dengan moratorium, juga dapat menjadi solusi dalam penyelesaian konflik dan proses audit di seluruh perkebunan kelapa sawit di Indonesia, sehingga berbagai persoalan yang dihadapi di sektor ini bisa segera terselesaikan. Segera Laksanakan “MORATORIUM SAWIT” seru jefri.

###

Kontak Person:

  1.  Jefri Saragih (Direktur Eksekutif)
  2.  Maryo Saputra Sanuddin (Staf Departemen Lingkungan)

Telp/HP/Fax:Jefri (081320062233)/ Maryo (085228066649)

e-mail:jefri@sawitwatch.or.id/maryo@sawitwatch.or.id

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *