konsultasi publik klhs berau 2

Tanjung Redeb, Pada tanggal 2 Agustus 2016 lalu, telah dilaksanakan kegiatan Konsultasi Publik untuk dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kab. Berau periode 2016-2021 yang dilaksanakan di Hotel Grand Parama. Acara ini dibuka oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yaitu Pak Baster. Sejumlah stakeholder yang terlibat turut hadir dalam acara tersebut seperti diantaranya sejumlah SKPD Kab. Berau, Perusahaan, Masyarakat serta rekan-rekan NGO.

Latar Belakang KLHS RPJMD Kab. Berau

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Seperti yang terjadi di Kab. Berau, bahwa saat ini RPJMD untuk periode 2016-2021 telah dibuat dan untuk mengevaluasinya maka disusunlah dokumen KLHS ini.

Definisi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 67 Tahun 2012, ialah merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program.

Kegiatan Konsultasi Publik KLHS RPJMD Kab. Berau

Konsultasi publik ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam penyusunan KLHS, ujar Pak Fendra yang pada kesempatan tersebut mewakili Bapedda Kab. Berau. Tujuan dari konsultasi publik ini adalah untuk menerima input/masukkan sebanyak-banyaknya untuk meyempurnakan dokumen KLHS yang telah disusun bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Pak Baster mengutarakan bahwa “KLHS merupakan dokumen yang tidak terlepas dari RPJMD suatu daerah dan KLHS digunakan sebagai tools yang tujuannya adalah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan telah terintegrasi dalam program perencanaan dan kebijakan daerah”.  Namun dalam proses kedepannya beliau menyarankan bahwa “perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah tingkat propinsi” ujarnya. Dokumen KLHS RPJMD Kab. Berau ini diharapkan dapat menjadi “pilot” untuk KLHS di daerah lain ungkap Pak Baster sekaligus membuka acara konsultasi publik tersebut.

Sebelum diskusi dimulai, Bapak Musnanda dari The Nature Conservacy (TNC) selaku moderator menayangkan film berdurasi pendek terkait pentingnya KLHS. Film tersebut memperlihatkan kondisi alam dahulu yang masih asri kini telah berubah mengalami kerusakan. Dari film muncul sejumlah tanggapan dari audience. Seperti salah satunya adalah tanggapan dari Ibu Yunda dari Dinas KKP Kab. Berau yang mengatakan bahwa “kondisi kerusakan tersebut bisa saja terjadi di Berau pada masa yang akan datang, untuk itu beliau mengajak agar kita dapat membangun kerjasama yang baik agar potensi sumberdaya alam di Berau dapat terjaga dengan baik”.

Setelah presentasi hasil KLHS RPJMD Kab. Berau oleh pihak Bapedda yang diwakili Bapak Desmus maka dibukalah sesi tanya jawab dari peserta yang hadir. Sejumlah masukkan pun muncul dari berbagai pihak untuk memperkaya dokumen KLHS tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Zenas yang merupakan Ketua Forum Kampung dari beberapa desa di daerah Kelay. Beliau menyarankan bahwa perlu adanya pelibatan masyarakat sebelum melakukan program atau kegiatan pembangunan. Terutama dilibatkan dalam menentukan kawasan-kawasan yang dianggap penting oleh masyarakat. Karena mereka pada dasarnya sangat khawatir bahwa suatu saat mereka akan kehilangan lahan sebagai lokasi untuk mereka berburu dan mencari makan.

Selain itu, terdapat pula sejumlah input yang direncanakan akan dimasukkan ke dalam dokumen KLHS, baik itu di isu strategis maupun langkah mitigasi seperti diantaranya masukkan untuk adanya AMDAL kawasan, pengelolaan DAS, rencana induk pengelolaan persampahan, serta beberapa kajian mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

###

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *