Bahorok-Langkat-Memanen Tanpa Alat Pelindung Diri

Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH pada 18 Mei 2016 memberikan keterangan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Beliau selaku Ahli dari pemohon memberikan pandangannnya mengenai UU No. 39 Tahun 2014 tentnag Perkebunan. Berikut kami menyampaikan pandangan beliau terkai hal ini :

Pelangaran Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat

  • Pasal 55 huruf a, huruf c, huruf d juncto Pasal 107 huruf a, huruf c dan huruf d UU 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
    • Pasal 55 huruf a, huruf c, huruf d menyatakan Setiap orang yang secara tidak sah dilarang a. Mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai Lahan Perkebunan c. Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan atau d. Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak  Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).
    • Pasal tersebut mengancam hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak  Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah). Pada Undang-Undang No. 51 Prp 1960, tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin pemilik atau kuasanya yang sah, jika terjadi pemakaian tanah seperti yang dimaksud dalam Pasal a quo, maka yang diutamakan adalah dengan jalan musyawarah. Pasal tersebut juga tidak menjelaskan mengapa sampai terjadi pemakaian tanah perkebunan tanpa ijin. Ada kemungkinan batas antara tanah hak ulayat dengan hak guna usaha perkebunan tidak jelas, ada kemngkinan masyarakat masih berpendapat bahwa mereka mengerjakan atau memakai tanah sesuai dengan hukum adat mereka. Apalagi awal kalimat dalam pasal yang diajukan itu dimulai dengan perkataan setiap orang secara tidak sah, maka hak yang paling utama adalah apa arti perkataan tidak sah tersebut, apakah tidak sah menurut hukum adat ataukah tidak sah menurut undang-undang.
    • Hal tersebut sangat penting didalami oleh karena masyarakat adat yang membuka, mengerjakan, menggunakan tanah sesuai dengan hukum adatnya tidak bisa dihukum sebagai konsekuensi pengakuan terhadap berlakunya hukum adat. Hal ini oleh Pemerintah Hindia Belanda telah diatur dalam Nedere regeling van de rechtsvordering tot ontruiming van onrechtmatig door Inalanders in gebruik genomen erfpachtsperceelen (Ord.van 7 Oct 1937) S.37-560 iwg 16 Oct 1937) De Wetboeken en Verordeningen van Indonesia – Engelbrecht halaman 1616. Pada Art 1 (1) menyatakan “Indien Inlanders zonder dartoe gerechtigd te zijn, tot het Lands of Zelfbestuursdomein behorende grond, waarop een erfpachtsreht is gevestigd, in gebruik hebben genomen, blijben de rechten en bovougheden van den erfpachter overeenkomstig de balapigen van het gewone burgerlijk recht onverkort gehandhaafd in de volegendegevallen : a…….b. wanneer de grond is ontgonnen of in gebruik genomen in strijd met adatrechtelijke of wettelijke voorschrijften omtrent het ontginnen of in gebruik nemen van groden.c. wanner de grenzen van het erfpacht perceel bij dn anvag van de occuatie duidelijk zichbaar waren, hetzij door eene omrastering of eene omheining, hetzij door een grenspad dan wel op andere wijze onmiskenbaar waren aangegeven” (Terjemahan bebas : jika orang-orang Bumiputra yang tanpa hak memakai tanah milik negara atau swapraja dimana terdapat hak erfpacht, maka segala hak dan kekuasaan  dari pemegang erfpacht tersebut tidak dapat dikurangi sesuai dengan peraturan-peraturan menurut hukum keperdataan dalam hal sebagai berikut : a ……b. bila tanah tersebut dikerjakan atau dipakai bertentangan dengan hukum adat atau peraturan hukum mengenai penggarapan atau pemakaian tanah d.) bila batas-batasnya tanah erpacht sejak dimulai dengan penggarapannya terlihat benar (jelas terlihat), baik dengan adanya tanda-tanda batas atau pagar, atau adanya perbatasan jalan, ataupun dengan cara lain benar-benar serta jelas terlihat ). Dengan demikian hak-hak adat oleh ordonanansi tersebut dihormati, karena sekalipun masyarakat adat memakai tanah erfpacht, kalau indakanya itu sesuai dengan hukum adat maka mereka tidak bisa disalahkan danb pemegang hak erfpacht tidak bisa dipertahankan lagi.
    • Uraian tersebut di atas membuktikan, bahwa Pemerintahan Jajahan saja tidak berlaku sewenang-wenang terhadap masyarakat hukum adat yang mengerjakan tanah sesuai dengan hukum adatnya, sekalipun di atas tanah erfpacht, apalagi bila seringkali  batas-batas tanah erfpacht tidak jelas. Dalam Ordonanasi 7 Oktober 1937,  sama sekali tidak anda ancaman pidana karena dianggap sebagai atau masuk urusan perdata. Suatu ancaman hukuman denda RP. 4.000.000.000,- empat milyar rupiah

Saya percaya bahwa Pemerintah atau Negara Republik Indonesia, dengan Konstitusinya akan melindungi hak-hak tradisional masyarakat hukum adat dan tidak akan menghukum pidana rakyatnya sendiri sepanjang ia (masyarakat) tersebut yang melaksanakan hukum adatnya. Kika negara memenjarakan orang-orang yang memakai tanah sesuai dengan hukum adatnya, berarti lebih kejam dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Melalui tangan-tangan yang Mulia sepatutnya pasal-pasal yng mengatur ancaman pidana Pasal 55 huruf a, huruf c, huruf d juncto Pasal 107 huruf a, huruf c dan huruf d UU 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dinyatakan bertentnagn dengan konstitusi, karena bertentang Pasal 18 B ayat 2 dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Konon kita telah merdeka lebih dari 70 tahun masih banyak kalangan masyarakat hukum adat yang kesulitan hidupnya, maka jika pasal a quo tidak dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi, maka saya ikut bertanya-tanya APA KATA DUNIA?

###

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *