IMG_3271

Bagian 2

Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH pada 18 Mei 2016 memberikan keterangan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Beliau selaku Ahli dari pemohon memberikan pandangannnya mengenai UU No. 39 Tahun 2014 tentnag Perkebunan. Berikut kami menyampaikan pandangan beliau terkai hal ini :

Pelangaran Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat

  • Pasal 12 ayat (1) UU nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan menyatakan “Dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, pelaku usaha harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya”. Unsur-unsur pasal tersebut ialah :
  1. Tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat.
  2. Pelaku usaha harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat untuk memperoleh persetujan
  3. Mengenai penyerahan tanah dan imbalannya

HAK ULAYAT (UU No.21/2001 tentang otonomi Khusus bagi Propinsi Papua) : Adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perrundang-undangan. Di atas hak ulayat terdapat kuburan, tempat penggembalaan, ada hutan adat untuk mata pencaharian masyarakat,

  • Tanah hak ulayat. Dalam perspektif masyarakat hukum adat, tanah hak ulayat merupakan unsut mutlak  keberadaan /eksistensi masyarakat hukum adat khususnya masyarakat hukum adat teritorial, karena keberadaaan masyarakt hukum adat harus di atas wilayah hak ulayat. Tanah hak ulayat adalah sokoguru keberadaan masyarakat hukum adat. Wilayah hak ulayat adalah bentuk “mini” hak menguasai negara yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Lalu bagaimana kalau wilayah negara kita serahkan kepada negara lain, masihkan kita punya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konon sejengkal tanahpun akan kita pertahankan sampai titik darah yang penghabisan. Penyerahan tanah ulayat kepada pelaku usaha adalah proses penghancuran masyarakat hukum adat yang bertentangan dengan pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya (vide Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945).
  • Lebensraum. Tanah hak ulayat merupakan salah satu unsur mutlak keberadaan masyarakat hukum adat yaitu adanya tanah/wilayah  dengan batas-batas tertentu sebegai Lebensaraum yang merupakan objek hak ulayat. Objek tanah hak ulayat tersebut ada kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Di atas wilayah hak ulayat itulah masyarakat hukum adat lahir, dibesarkan, hidup rukun turun temurun dengan tradisinya serta akhirnya mati mengakhiri hidupnya
  • Sesat berfikir. Kesatuan masyarakat hukum adat adalah masyarakat  Paguyuban menurut ahli hukum adat Prof. Djoyodiguna, (Gameinschaft) menutut Ferdinan Tony, yakni masyarakat yang mementingkan kebersamaan yaitu kepentingan bersama bukan hubungan untung dan rugi. Sebaliknya masyarakat  Patembayan (Gesselschaft) yakni masyarakat yang individualistis, memandang orang lain dari sisi untung dan rugi, yakni hubungan pamrih, yang diwakili kelompok pengusaha. Oleh sebab itu tidak mungkin masyarakat hukum adat mau diajak bermsyawarah agar mau menyerahkan tanah ulayatnya sekalipun mendapat imbalan atau saham, karena dengan menyerahkan tanah hak ulayatnya ia akan kehilangan wewenangnya atas tanah ulayat yang diserahkan kepada pelaku usaha tersebut, sekaligus secara diam-diam merupakan tindakan membubarkan diri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Imbalan dan atau saham adalah produk masyarakat modern yang bagi masyarakat hukum adat tidak dikenal, barangkali kita yang hidup dialam modern inipun belum semuanya paham apa itu saham, apalagi masyarakat hukum adat, Mau dibawa kemana warga masyarakat hukum adat ini ?
  • Kehilangan Leagal Standing.  Masyarakat HukumAdat menurut Mahkamah Konstitusi mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Menurut Mahkamah keberadaan Masyarakat Hukum Adat menurut putusan MK. No.31/PUU-V/2007 ialah : (1) Ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (in-group feeling) (2) Ada pemerintahan adat. (3) Ada harta kekayaan dan/atau benda-benda adat. (4) Ada perangkat norma adat dan (5) Khusus bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial yang terdapat unsur wilayah hukum adat tertentu. Jika wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat diserahkan kepada pelaku usaha dengan imbalan/saham maka jelas masyarakat hukum adat bubar dan tidak mempunyai legal standing lagi dihadapan Mahkamah Konstitusi
  • Masyarakat Hukum adalah masyarakat yang rentan. Masyarakat hukum  adat dalam alam liberalisasi ini adalah termasuk masyarakat golongan ekonomis lemah yang harus dilindungi oleh hukum dalam memepertahankan sumberdaya agraria, menghadapi mereka yang bermodal besar. Kemiskinan struktural masih menggerogoti kehidupan mereka. Mereka miskin harta, miskin pendidikan, miskin akses sumberdaya , miskin kesehatan dan sebagainya. Oleh sebab itu Pasal 11 ayat (2) UUPA menyatakan perbedaan dalam masyarakat dan keperluan hukum golongan masyarakat dimana perlu dan tidak bertenatngan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan ekonomis lemah. Oleh sebab itu harus ada perlindungan terhadap masyarakat hukum adat sesuai dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
  • Penyerahan berarti pengalihan hak. UUPA menyikapi bahwa keberadaan hak ulayat sebagaimana hak-hak perseorangan tidak bersifat mutlak, karena masyarakat hukum adat berada dalan negara kesatuan republik Indonesia.  Bila diperlukan untuk kepentingan umum, semisal untuk proyek keamanan negara, stasion radar, pangkalan militer, hak ulayat harus direlakan, namun demikian haruslah difikirkan imbalan tanah yang yang menjamin kelangsungan hidup mereka. Dengan demikian mereka tetap dapat hidup sesuai dengan habitatnya. Namun jia untuk kepentingan bisnis  sebaiknya para pelaku usaha mencari tanah lain selain tanah hak ulayat, konon dari 17.000 pulau di Indonesia yang dihuni baru 3000 pulau, mengapa mereka tidak membuka lahan lain sisanya yang 14.000 pulau. Tanah hak ulayat yang diserahkan tersebut akan berubah statusnya bukan lagi tanah hak ulayat tetapi menjadi tanah hak guna usaha atau hak pakai. Artinya tidak lagi disebut sebagai tanah hak ulayat.
  • Pemerintah Hindia Belanda menhormati hak ulayat. Marilah kita lihat ke belakang masa Pemerintahan Hindia Belanda. Ketika kran penanaman modal dibuka di Hindia Belanda banyak pengusaha perkebunan membeli tanah adat milik pribumi. Para pengusaha perkebunan (onderneming) ini tidak mau susah susah membuka hutan, karena penduduk masih jarang, sehingga sulit mencari tenaga kerja. Jalan pintas ditempuh yaitu membeli tanah adat yang kemudian ditundukkan di bawah Burgerlijik Wetboek menjadi tanah hak erfpacht. Meluasnya perilaku pengusaha onderneming mendapatkan tanah adat ini kemudian dilarang dengan dikeluarkannya Staatsblad 1875-179 Grondvervreemdings verbod, yaitu Larangan Pengasingan Tanah. Apakah praktek zaman penjajahan yakni pelaku usaha 140 tahun yang lalu dengan dibolehkannya pelaku usaha mendapatkan tanah hak adat, yang kemudian menjadi hak erfpacht akan berulang dengan adanya Pasal 12 ayat (1) UU nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan? Sekarang sudah lebih 75 tahun merdeka, apakah negara akan mengulang perbuatan kolonial yaitu membolehkan para pelaku usaha minta masyarakat hukum adat menyerahkan tanah ulayatnya dengan imbalan da/atau saham
  • Penyerahan bukan pengalihan hak. Dalam era globalisasi ekonomi sekarang ini, sulit dihindarkan aspek ekonomi tidak akan bersinggungan dengan kepentingan masyarakat hukum adat. Oleh sebab itu peranan negara dalam melindungi kesatuan masyarakat hukum adat sesuai dengan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 haruslah nyata bukan hanya manis di atas kertas. Jika penyerahan diartikan dalam angka memberdayakan masyarakat hukum adat misalnya dalam kerjasama yang saling menguntungkan dalam jangka waktu tertent, maka setiap saat dapat dievaluasi tentang untung ruginya kerjasama tersebut. Jika menguntungkan dapat dilanjutkan tetapi jika merugikan dapat dihentikan dan tanah dikelola kembali sepenuhnya oleh masyarakat hukum adat. Mengapa penyerahan itu bukan peralihan hak untuk seterusnya, karena jika penyerahan diartikan sebagai pengalihan hak yang tidak terbatas, maka masyarakat hukum adat  akan kehilangan eksistensinya sebagai masyarakat hukum yang dilindungi hukum serta kehilangan legal standingnya untuk mempertahankan hak-haknya.
  • Pembangunan yang menguntungkan semua pihak. Dalam proses pembangunan masa lalu banyak dijumpai korban-korban pembangunan. Pasar-pasar tradisional dibangun menjadi modern dan bersih dan nyaman, tetapi ternyata yang dapat berdagang disitu hanya mereka yang bermodal besar, yang bermodal kecil tidak bisa lagi berdagang karena tidak bisa menebus bedak pasar yang mahal sehingga mereka tersingkir. Inilah pembagunan yang menguntungkan satu pihak dengan pengorbanan pihak lain. Pembangunan yang benar harus menguntungkan semua pihak, harus mampu menutup jurang ketidak adilan sosial, bukan menguntungkan satu pihak tetapi dengan mengorbankan pihak lain.  Hubungan hukum dengan ekonomi digambarkan sebagai Pareto optimaly : An economic situation in which no person can be made better off without making someone else worse off. Pareto superiority :An economic situation in which an exchange can be made taht benefits someone injures no one. Kita harapkan pelaku usaha tidak tambah memiskinkan masyarakat hukum adat tetapi saling menguntungkan antara kedua belah pihak.
  • Kesimpulan. Bahwa Pasal 12 ayat (1) UU nomor 39 Tahun 2014 adalah konstitusional (bersyarat) jika penyerahan tanah ulayat kepada pelaku usaha tersebut dimaknai dalam jangka waktu  tertentu dalam rangka pemberdayaan masyarakat hukum adat, sehingga tidak membubarkan kesatuan masyarakat hukum adat.

###

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *