Moratorium Perijinan Perkebunan Kelapa Sawit

Sebuah Langkah Maju Pemerintahan Joko Widodo

Sawit Watch, 20/07, Pernyataan Presiden Joko Widodo dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar, pada Hari Hutan Internasional, di Pulau Karya, Kepulauan Seribu tentang moratorium ijin perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu langkah maju dalam kebijakan lingkungannya. Pernyataan yang disampaikan oleh Presiden sekaligus mengisyaratkan untuk pembenahan industri ini dan memanfaatkan lahan yang ada dalam meningkatkan produktifitas. Peningkatan jumlah lahan yang signifikan dalam beberapa tahun terkahir telah berakibat pada hilangnya jutaan hektare hutan dan konflik akibat perampasan lahan masyarakat.

Indonesia merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar dunia dan sektor ini sebagai penyumbang devisa terbesar kedua bagi Indonesia. Adanya kebijakan yang disampaikan oleh Presiden ini tentunya sangat berdampak positif bagi perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia ditengah sembrawutnya tata kelola di perkebunan kelapa sawit saat ini.

Seperti diketahui, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini adalah 15,9 juta ha (Sawit Watch, 2016). Dan angka ini tiap  tahun akan terus bertambah dan potensi hilangnya kawasan hutan dan perampasan lahan masyarakat juga akan semakin tinggi dan terus terjadi.

Menurut Maryo Saputra Sanuddin (Sawit Watch), momentum moratorium ini harusnya menjadi ajang berbenah bagi perusahaan dan pemerintah. Momentum ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh perusahaan untuk semakin memperbaiki manajemen perusahaan dalam menjadikan produknya keberlanjutan. Proses-proses penyelesaian konflik dan penyelesaian masalah lainnya dengan masyarakat dapat dijadikan prioritas bagi perusahaan dalam kesempatan ini. Sehingga komitmen “sustainability” yang didengungkan oleh perusahaan tidak hanya sekedar isapan jempol semata atau sekedar memenuhi kebutuhan pasar tetapi benar-benar dijalankan dari tingkat yang paling bawah  dalam perusahaan sampai pada top manajemen. Dengan demikian fokusnya bukan lagi pembukaan lahan tetapi pembenahan.

Pemerintah juga tidak semestinya hanya mengeluarkan kebijakan ini tanpa aksi yang nyata di lapangan. Proses audit perijinan dan kebun, penyelesaian konflik merupakan salah satu hal  yang harus dilakukan dalam implementasi kebijakan ini. Sehingga nasib dari kebijakan ini tidak akan sama dengan Moratoium Ijin Pembukaan lahan baru pada hutan primer dan gambut yang mana faktanya di lapangan masih terus terjadi pembukaan lahan baru di hutan primer maupun gambut. Dan Sawit Watch akan menunggu dan memantau secara langsung implementasi dari kebijakan ini, tandas Maryo.

Lebih lanjut, Jefri Saragih  (Direktur Eksekutif Sawit Watch), juga menyatakan bahwa kebijakan ini sangat baik dan perlu didukung oleh semua pihak. Proses audit kebun sangatlah penting dilakukan oleh pemerintah dalam kebijakan ini. Lahan-lahan perkebunan kelapa sawit yang sudah habis masa HGU nya, tidak lagi diperpanjang oleh pemerintah dan lahan tersebut dikemabalikan kepada masyarakat dan ini juga salah satu bentuk distribusi lahan atau reforma agraria.

Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan semakin memberdayakan masyarakat dalam industri ini. Maksudnya adalah, lahan perkebunan kelapa sawit yang sekarang dimiliki oleh perusahaan secara perlahan diserahkan kepada masyarakat dan perusahaan hanya berusaha pada sektor hilirnya saja. Karena yang dibutuhkan perusahaan adalah hanya minyak sawitnnya saja dan biarkan masyarakat untuk melakukan usaha sektor hulu, dengan demikian hal ini dapat membantu masyarakat meningkatkan ekonominya, demikian disampaikan oleh Jefri Saragih.

###

Kontak Person Sawit Watch :

  1.  Jefri Gideon Saragih (Direktur Eksekutif)
  2. Maryo Saputra Sanuddin (Staf Departemen Lingkungan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image