Tanggal 6 Juni 2016, pemerintah dan DPR RI telah menyepakati bahwa RUU Perkelapasawitan menjadi salah satu RUU prioritas yang akan diselesaikan di tahun 2016. Alasan utama dari lahirnya RUU ini  adalah untuk melindungi dan menghindari intervensi asing terhadap sektor ini.

Lahirnya RUU ini pada dasarnya sangat tidak dibutuhkan saat ini karena begitu banyak UU atau pun turunan kebijakan lainnya yang secara eksplisit sudah mengatur tentang sektor ini. Sebagai contoh adalah UU Perkebunan no 39 tahun 2014, hampir semua isi dalam UU ini mengatur tentang tata cara yang berlaku dalam industri kelapa sawit. Oleh karena itu rasanya sangat tidak pas saat ini DPR RI mengeluarkan RUU ini hanya untuk melindungi sektor ini. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana dengan sektor lain seperti sektor pangan? Katanya Indonesia negara agraris tetapi perlindungan terhadap sektor ini tidak terlihat.

Indonesia dikenal negara agraris tetapi selalu mengimpor semua kebutuhan dari negara lain. Seharusnya sektor ini yang diperkuat oleh pemerintah dan DPR RI bukannya memperkuat satu sektor yang sebenarnya hanya menguntungkan segelintir orang. Salah satu caranya adalah memperluas wilayah pangan masyarakat dan bukannya dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit dengan IJIN dan KUASA penuh pemerintah.

Dalam draft RUU Perkelapasawitan ini, kesan politis, terburu-buru dan melindungi sektor ini secara berlebihan dari jangkauan para pihak yang sangat serius melihat dampak sosial dan lingkungan sangat kental terasa. Seperti contoh,  ketika inisiatif IPOP yang dicetuskan 5 perusahaan besar muncul, DPR dan pemerintah langsung mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan inisiatif ini.  “UU ini sangat penting, agar kegiatan petani sawit tak dimatikan usahanya sebagai dampak IPOP (Indonesian Palm Oil Pledge), sehingga kedaulatan negara tak diinjak-injak oleh kepentingan asing. Negara wajib hadir melindungi warganya. Hal ini sudah kami bahas bersama Gapki,” demikian pernyataan Firman Soebagyo anggota komisi IV DPR RI.

Dalam RUU ini terdapat 41 pasal yang sama dengan UU perkebunan No.39 tahun 2014. Beberapa pasal dalam RUU ini menurut kami memberi legitimasi  berlebihan atas dukungan pemerintah terhadap investor. Seperti dalam pasal 30 dimana investor akan diberi kemudahan berupa pengurangan pajak penghasilan, pembebasan atau keringanan bea masuk impor, pembebasan atai penangguhan PPN dan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Disamping itu, semua hal yang terjadi saat ini di sektor kelapa sawit seperti kerusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, kerusakan gambut, konflik sosial, perampasan tanah, hilangnya hak-hak masyarakat adat dan lokal belum menjadi perhatian serius pemerintah. Lebih lanjut, perlakuan yang memperbudak buruh perkebunan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, minimnya dukungan pemerintah kepada petani mandiri, hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat masih terus terjadi sampai saat ini dan terus dibiarkan terjadi tanpa adanya perhatian dari pemerintah.

Catatan praktek pelanggaran hak asasi manusia di industri sawit yang disuarakan kelompok masyarakat sipil seperti beberapa persoalan di atas, dibaca pemerintah dan investor sebagai “black campaign” yang melalui RUU ini dicoba untuk dihempang. Pemerintah kemudian melalui RUU ini diminta untuk melakukan promosi dan kampanye positif dalam menangkal isu negatif dan upaya mendiskreditkan industri dan/atau produk sawit Indonesia. Jadi, tugas pemerintah pun bertambah untuk mengkampanyekan produk sawit Indonesia sebagai produk yang dihasilkan dari praktek dimana tidak ada perampasan lahan, buruh perkebunan sejahtera, tidak ada pembakaran hutan dan lahan gambut dan sebagainya.

Selain itu, perhatian serius pemerintah saat ini adalah bagaimana agar sektor  ini dapat dengan mudah berkembang PESAT di Indonesia tanpa adanya TEKANAN dan GANGGUAN dari para pihak yang serius memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari sektor ini.

Oleh karena itu, dengan ini kami menyatakan sikap sebagai berikut :

  1. Mendesak DPR RI untuk menghentikan pembahasan UU perkelapasawitan yang menjadi  program legislasi prioritas nasional  tahun 2016
  2. Mendesak pemerintah untuk merevisi UU Perkebunan yang banyak mengesampingkan hak-hak masyarakat
  3. Mendesak pemerintah untuk melakukan audit perijinan kepada semua perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia
  4. Mendesak Presiden untuk segera mengeluarkan kebijakan tertulis tentang Moratorium Sawit
  5. Mendesak DPR RI untuk tidak membawa sektor ini kedalam ranah politik
  6. Mendesak pemerintah untuk mencabut ijin semua perusahaan kelapa sawit yang terbukti membakar lahan dan hutan
  7. Mendesak pemerintah untuk meningkatkan potensi pangan yang ada sebagai sumber kehidupan, peningkatan ekonomi masyarakat
  8. Mendesak pemerintah dan DPR RI untuk tidak berlebihan melindungi pelaku usaha dalam sektor ini
  9. Mendesak pemerintah untuk segera menyelesikan konflik sosial yang terjadi di perkebunan kelapa sawit

Demikian pernyataan sikap ini kami buat untuk segera diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh DPR dan pemerintah.

 ###

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *