IMG-20160623-WA0000-1

Tanggal 6 Juni 2016, Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati bahwa RUU Perkelapasawitan menjadi salah satu Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas yang akan diselesaikan tahun 2016. Alasan utama dari lahirnya RUU ini adalah untuk melindungi dan menghindari intervensi asing terhadap sektor kelapa sawit nasional. Secara urgenitas, RUU Perkelapasawitan pada dasarnya sangat tidak dibutuhkan. Karena sudah begitu banyak UU dan peraturan turunan yang secara eksplisit sudah mengatur perkelapasawitan.

Terlebih didalam Draft RUU tersebut berdasarkan analisis kami, terdapat 41 Pasal yang sama dengan UU nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. Menurut kami, draft RUU Perkelapasawitan yang tengah dirancang terkesan sangat politis, terburu-buru dan melindungi sektor kelapa sawit secara berlebihan terutama kepada pihak-pihak yang sangat serius melihat dampak sosial dan lingkungan. Beberapa pasal dalam RUU ini menurut kami memberi legitimasi yang berlebihan atas dukungan pemerintah terhadap investor. Seperti dalam Pasal 30 dimana investor akan diberi kemudahan berupa pengurangan pajak penghasilan, pembebasan atau keringanan bea masuk impor, pembebasan atau penangguhan PPN dan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Disamping itu, semua hal yang terjadi saat ini di sektor kelapa sawit seperti kerusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, kerusakan gambut, konflik sosial, perampasan tanah,

hilangnya hak-hak masyarakat adat dan lokal belum menjadi perhatian serius pemerintah. Lebih lanjut, perlakuan yang memperbudak buruh perkebunan oleh perusahaan perkebunan

kelapa sawit, minimnya dukungan pemerintah kepada petani mandiri, hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat masih terus terjadi sampai saat ini dan terus dibiarkan terjadi tanpa adanya perhatian dari pemerintah. Catatan praktek pelanggaran hak asasi manusia di industri sawit yang disuarakan kelompok masyarakat sipil seperti beberapa persoalan di atas, dibaca pemerintah dan investor sebagai “black campaign” yang melalui RUU ini dicoba untuk dihempang.

Pemerintah kemudian melalui RUU ini diminta untuk melakukan promosi dan kampanye positif dalam menangkal isu negatif dan upaya mendiskreditkan industri dan/atau produk sawit Indonesia. Jadi, tugas pemerintah pun bertambah untuk mengkampanyekan produk sawit Indonesia sebagai produk yang dihasilkan dari praktek dimana tidak ada perampasan lahan, buruh perkebunan sejahtera, tidak ada pembakaran hutan dan lahan gambut dan sebagainya. Selain itu, perhatian serius pemerintah saat ini adalah bagaimana agar sektor ini dapat dengan mudah berkembang PESAT di Indonesia tanpa adanya TEKANAN dan GANGGUAN dari para pihak yang serius memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari sektor ini.

Oleh karena itu, dengan ini Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sawit Watch, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Serikat Petani Indonesia (SPI), Aliansi Petani Indonesia (API), Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), dan Farmer Initiatives for Ecological Livelihood and Democracy (FIELD) menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Mendesak DPR RI untuk menghentikan pembahasan UU perkelapasawitan yang menjadi Prolegnas prioritas nasional  tahun 2016;
  2. Mendesak pemerintah untuk merevisi UU Perkebunan yang banyak mengesampingkan hak-hak masyarakat;
  3. Mendesak pemerintah untuk melakukan audit perijinan kepada semua perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia;
  4. Mendesak Presiden untuk segera mengeluarkan kebijakan tertulis tentang Moratorium Sawit;
  5. Mendesak DPR RI untuk tidak membawa sektor ini kedalam ranah politik.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat untuk segera diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh DPR dan pemerintah.

 

Jakarta, 23 Juni 2016

 

TIM ADVOKASI KEADILAN PERKEBUNAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *