IMG_3271

Bagian 1

Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH pada 18 Mei 2016 memberikan keterangan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Beliau selaku Ahli dari pemohon memberikan pandangannnya mengenai UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Berikut kami menyampaikan pandangan beliau terkai hal ini :

I. Pendahuluan

Pada masala lau negeri tercinta Indonesia ini terkenal dengan negeri yang gemah ripah loh jinawi, negeri yang subur makmur tata tentrem kerta raharja. Saking hebatnya negeri ini orang andaikata mencari dari 100 negara, mencari satu saja yang seprti Indonesia ini. Dalam bahasa pewayangan menurut Ki Dalang ngupadia satus tan antuk setunggal ngupadia sewu tan antuk sedasa.

Kemudian datanglah orang-orang Barat (Eropa) yang kemudian menjajah Indonesia. Seiring dengan itu datang pula para pengusaha perkebunan (kapitalis perkebunan). Dibantu pemerintah jajahan dengan teori domein verklaringnya, mereka mulai membuka perkebunan-perkebunan besar dengan hak erfpach. Mulailah mereka merambah tanah-tanah ulayat. Konflik perkebunan tidak terhindarkan, antara rakyat dengan pengusaha perkebunan (onderneming). Bahkan tanah-tanah rakyat yang sudah dimiliki turun temurunpun dimungkinkan dimiliki oleh para kapitalis perekebunan. Negara tidak melindungi anak negeri (rakyat) bahkan mempermudah memperoleh konsesi tanah perkebunan.  Bukunya Krl Pelzer “Tuan Tanah Kebun” bercerita panjang lebar bagaimana Sultan Deli memberikan tanah konsesi perkebunan yang sangat luas sehingga merambah tanah ulayat masyarakat Batak. Disitu diceritakan bagaimana konflik muncul antara masyrakat  Batak dengan pemilik perkebunan, sehingga bedeng-bedeng penyimpanan tembakau dibakar oleh rakyat. Datangnya perkebunan bukan merupakan berkah tetapi merupakan musibah.

II. Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

A. Perlindungan Dalam Perundang-Undangan

  • Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”
  • Pasal 28 ayat (3) UUD 1945 “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.
  • Pasal 4 huruf j TAP MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam bahwa Pembaruan dan pengelolaan sumberdaya alam harus dilaksanakan sesuai prinsip “mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya atas sumberdaya agraria/sumberdaya alam.
  • Pasal 6 ayat (1) UU 39/1999 tentang Hak asasi manusia “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.”
  • Masih banyak lagi undang-undang lain yang maksudnya sama yaitu  menghormati dan melinddungi masyarakat hukum adat misalnya dalam pasal  67 ayat (1) UU No. 41/1999 tentang Kehutanan; UU No.25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) menyatakan pengakuan kelembagaan adat dan lokal dalam kepemilikan dan pengelolaan sumberdaya alam.

B. Perlindungan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

  • Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 antara lain berbunyi  “..penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatika hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
  • Putusan MK yang berkenaan dengan perlindungan nelayan dengan adanya Hak pengelolaan Pesisir Pantai dan pulau-pulau kecil.
  • Putusan MK yang berkenaan dengan undang-undang Mineral

C. Ancaman Keberadaan Masyarakat Hukum Adat

Pada hakekatnya, ancaman keberadaan masyarakat hukum adat atau kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya, yang akan memarginalkan bahkan menggusur keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat datang dari berbagai arah.

  • Pertama dengan terbitnya berbagai perundang-undangan misalnya UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang kemudian setelah diuji oleh Mahkamah Konstitusi maka pasa yang diujikan dalam UU a quo dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam kaitan ini termasuk Pasal-Pasal dalam UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang sekarang sedang dimohonkan pengujiannya dalam perkara Undang-Undang Perkebunan yang sedang diperiksa.
  • Kedua, walaupun telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, misalnya Putusan 35/PUU-X/2012 kenyataannya ekseskusi putusan tersebut belum nampak nyata dengan perkataan lain belum efektif karena bebrbagai pihak enggan melaksanakannya (Kompas tanggal 17 Mei 2016). Bahkan masih banyak masyarakat hukum adat yang tidak mengetahui adanya putusan MK tersebut. Jadi belum nampak strong political will dari negara  untuk melindungi dan menghormati putusan MK tersebut.
  • Ketiga dalam persaingan perdagangan bebas, termasuk ijin-ijin pembukaan perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran, nampak persinggungan dan perkebunan bahkan konflik kepemilikan dan penguasaaan wilayah hak ulayat dengan hak guna usaha/hak pakai yang dimiliki oleh pengusaha perkebunan besar. Sudah banyak orang-orang dari masyarakat hukum adat yang di diskriminalisasi diatas hak ulayatnya sendiri, sehingga banyak anggota masyarakat hukum adat yang mendekam di tahanan penegak hukum, suatu situasi yang tragis yang masih berlangsung walaupun kita sudah merdeka lebih dari 70 tahun.

 

###

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *