“KRIMINALISASI, MANIPULASI DAN PERUNTUKAN LAHAN PLASMA YANG TIDAK SESUAI

BENTUK PRAKTEK BURUK PT. BUMITAMA GUNAJAYA AGRI

DI KOTA WARINGIN BARAT KALIMANTAN TENGAH

IMG_1447

Bogor, 19 Mei, Bebasnya Gusti Gelombang dari segala dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pada sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 5 April 2016 menjadi salah satu bukti adanya kriminalisasi yang dilakukan perusahaan perkebunan kelapa sawit (PT. Bumitama Gunajaya Agri). Masyarakat yang sedang memperjuangkan kejelasan atas hak-haknya lah yang menjadi objek praktik kriminalisasi oleh perusahaan.

Dalam proses advokasi yang dilakukan, terungkap beberapa praktik buruk yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat di Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah. Beberapa praktek buruk tersebut diantaranya:

  1. Adanya kriminalisasi oleh perusahaan (PT. BGA) terhadap Saudara Gusti Gelombang dengan tuduhan penggelapan uang sebesar delapan juta rupiah;
  2. Sertifikat lahan masyarakat digelapkan oleh perusahaan dan dijadikan jaminan ke bank tanpa sepengetahuan pemilik lahan tersebut;
  3. Penggarapan dan perampasan tanah masyarakat yang dilakukan perusahaan;
  4. Tidak adanya transparansi serta manipulasi yang dilakukan olehperusahaan dalam kesepakatan awal antara perusahaan dengan masyarakat mengenai akad kredit dan skema kemitraan;
  5. Kerusakan lingkungan dan bentang alam akibat penimbunan danau dan sungai untuk dijadikan areal perkebunan;
  6. Rusaknya wilayah sacral dan tempat keramat masyarakat, dimana ditemukan adanya kuburan yang dirusak dan ditanami sawit;
  7. Intimidasi dan intervensi perusahaan terhadap koperasi, serta pengekangan kebebasan berserikat dan pelanggaran hak-hak buruh

Fakta di atas menunjukkan bahwa, kerja-kerja yang dilakukan oleh PT. BGA dalam membangun perkebunan kelapa sawit dan proses kemitraan di Kotawaringin Barat sangat jauh dari kerangka sustainability yang saat ini sedang digalakkan oleh pasar melalui RSPO, mekanisme keberlanjutan yang diinisiasi secara internal oleh perusahaan terkait dengan High Carbon Stock, serta standard keberlanjutan yang didorongkan oleh Pemerintah melalui Indonesia Sustainable Palm Oil.

Gusti Gelombang menyatakan bahwa, perusahaan BGA sudah tidak layak lagi berada di kampung dan bekerjasama dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan, kehadiran PT. BGA lebih cendrung menciptakan lebih banyak kerugian dan permasalahan daripada menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat banyak. Kami meminta kepada pemerintah khususnya Kementerian Pertanian untuk segera mengevaluasiijin dari PT. BGA di Kotawaringin Barat dan bahkan sanksi pencabutan jika ditemukan pelanggaran, serta kepada pihak kepolisian untuk segera mengusut kasus penggelapan kredit yang dibebankan kepada masyarakat.

Senada dengan itu,  Sawit Watch sendiri akan terus mengawal penyelesaian kasus ini dan mendesak kepada semua pihak terutama perusahaan untuk segera mengembalikan dan memulihkan hak-hak masyarakat. Sawit Watch telah pula mengirimkan surat keluhan dan keberatan kepada RSPO dan mendesak agar RSPO segera mengambil tindakan konkrit, terencana, dan terukur untuk memastikan kepatuhan anggota RSPO terhadap standard kepatuhan yang telah digagas dan disepakati bersama. Pihak Bank dan lembaga keuangan juga harus memastikan standard dan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman kepada Perusahaan, karena ditemukan adanya kredit fiktif dalam pengajuan yang dilakukan oleh PT BGA. Beberapa pihak seperti Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kementerian terkait harus mengambil tindakan tegas sesegera mungkin kepada PT. BGA, karena semua bukti sudah terbuka secara terang benderang dalam proses persidangan maupun fakta yang sudah diserahkan kepada para pihak.

Beberapa bukti dan fakta tersebut memberikan gambaran kepada semua pihak bahwa, praktek perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan. Benar bahwa kelapa sawit banyak memberikan keuntungan bagi negara serta menyerap banyak tenaga kerja, tetapi apakah semua itu setimpal dengan hilangnya tanah, kriminalisasi, dan semua praktek manipulasi yang menjadikan masyarakat sebagai korban?

Praktik pembangunan dan investasi haruslah tetap mengedepankan azas keberlanjutan dan keadilan terutama bagi masyarakat,tidak hanya berorientasi pada skema keuntungan makro semata dan menempatkan masyarakat hanya sebagai obyek penderita dari pembangunan dan investasi.

 

###

Kontak Person Sawit Watch :

1. Carlo Lumban Raja (Kepala Departemen Lingkungan) 081385991983

2. Maryo Saputra Sanuddin (Staf Departemen Lingkungan) 085228066649

Carlo Lumban Raja (Kepala Departemen Lingkungan)

081385991983

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *