Bahorok-Langkat-Isteri Buruh Memberondol

“Hentikan Eksploitasi Buruh (Perempuan) Di Perkebunan Kelapa Sawit”

Bogor, 01 Mei, Luasan perizinan perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini diperkirakan

sudah mencapai 14,5 Juta Hektar (Sawit Watch, 2015) dengan rata-rata produksi 28 juta

ton/tahun. Industri sawit menyerap lebih dari 24 juta orang buruh secara tidak langsung (Sawit

Watch, 2015). Ekspor Perkebunan kelapa sawit mencapai 18,654 Miliar dollar AS dari total

ekspor nasional yang mencapai 150,25 miliar dollar AS (BPS, 2015).

Di tengah besarnya devisa yang diterima negara dari perkebunan sawit, kondisi yang dialami buruh

justru memprihatinkan. Praktek informalisasi hubungan kerja di perkebunan sawit terjadi secara

massif. Buruh perkebunan sawit bekerja tanpa jaminan kepastian kerja, perikatan kerja yang tidak

jelas, perjanjian kerja tidak terdokumentasi, upah murah dan situasi kerja eksploitatif. Bentuk-

bentuk informalisasi hubungan kerja ini dapat dilihat dari penggunaan buruh harian lepas, buruh

borongan maupun isteri buruh yang bekerja tanpa upah. Informalisasi hubungan kerja di

perkebunan sawit merupakan pelanggaran atas jaminan kepastian kerja. Informalisasi hubungan

kerja menimbulkan persoalan upah, kesehatan dan hak-hak dasar buruh lainnya.

Jumlah buruh tanpa jaminan kepastian kerja di perkebunan sawit sangat massif. Sawit Watch

memprediksi jumlah buruh yang bekerja di perkebunan sawit sudah mencapai 10,4 juta buruh

perkebunan kelapa sawit dimana 70 % dari buruh tersebut berstatus sebagai buruh harian lepas dan

sebagian besar adalah perempuan, bahkan beberapa perkebunan kelapa sawit, kita akan mudah

menemukan buruh anak.

Penerapan target kerja tinggi oleh manajemen perkebunan terhadap buruh memaksa isteri

buruh ikut bekerja tanpa perikatan formal dengan perusahaan. Istri buruh tidak memiliki status

kerja namun terpaksa ikut bekerja walau tanpa diberi upah. Bila satu orang buruh pemanen

bekerja untuk 2,5-3 hektar, maka bisa dibayangkan berapa jumlah perempuan yang bekerja

tanpa upah di perkebunan sawit di Indonesia. Isteri buruh, ketika tidak bekerja membantu

suami, bekerja menjadi buruh harian lepas tanpa perjanjian kerja resmi. Mereka bekerja dengan

upah lebih rendah dari buruh tetap, sistem kerja yang eksploitatif, tanpa perlindungan

keselamatan dan kesehatan kerja dan tanpa perlindungan jaminan kesehatan (BPJS).

Selain itu, buruh perempuan di perkebunan kelapa sawit sangat rentan terhadap pelecehan

seksual dan juga gangguan kesehatan akibat paparan pestisida serta bahan kimia lain, karena

mayoritas buruh perempuan bekerja sebagai penyemprot dan pemupuk. Dalam beberapa kasus

ditemukan buruh perempuan yang sedang hamil, menyusui mendapatkan beban kerja sebagai

penyemprot yang tentunya sangat rentan terhadap kesehatan janin dan bayi yang baru

dilahirkan (Sawit Watch, 2014).

 

Untuk itu Sawit Watch menyerukan Pemerintah Indonesia dan berbagai pihak :

1. Pemerintah Indonesia menyusun prinsip kerja layak di perkebunan sawit, sistem monitoring

dan evaluasinya.

2. Menghentikan segala bentuk informalisasi hubungan kerja terhadap perempuan di

perkebunan sawit.

3. Perkebunan sawit memastikan setiap buruh mendapat kesempatan untuk promosi dan

kenaikan status, memenuhi hak buruh atas jaminan sosial, hak atas keselamatan dan

kesehatan kerja dan memberikan cuti bagi buruh perempuan.

4. Penetapan aturan khusus tentang perlindungan buruh perkebunan sawit.

5. Perkebunan sawit tidak menghalang-halangi pembentukan serikat buruh

###

Kontak Person Sawit Watch :

1. Harijazudin (Kepala Departemen Sosial) 081219853194

2. Zidane (Staf Departemen Sosial) 081370258547

3. Maryo Saputra Sanuddin (Staf Departemen Lingkungan) 085228066649

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *