STOP Ekspansi Perkebunan Sawit, Menunggu Komitmen Nyata Pemerintah

“Tidak boleh minta konsesi lagi. Artinya tidak boleh minta konsesi lagi yang dipakai untuk  kelapa sawit,” Presiden Jokowi (Jakarta, 14 April 2016)[1]

Untuk Disiarkan Segera 

Pernyataan Presiden Jokowi tersebut dikutip hari ini  usai mencanangkan “Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar”, di Pulau Karya, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Pernyataan Presiden Jokowi untuk mempersiapkan moratorium izin perkebunan kelapa sawit dan kawasan tambang untuk mengoptimalisasi perkebunan yang ada dan menjaga lingkungan, Sekretaris Kabinet Pramono Agung di kesempatan lain pun mengatakan moratorium ini akan berbentuk instruksi presiden yang sedang dipersiapkan dalam waktu dekat.

Sawit Watch menyambut baik seruan pemerintah ini, dan berharap agar segera dapat diimplementasikan. Statemen kuat dari Presiden ini merupakan langkah nyata dalam proses perbaikan tata kelola hutan, perizinan, dan investasi perkebunan skala luas di Indonesia. Sawit Watch selama ini telah menyerukan penghentian dan STOP ekspansi perkebunan kelapa sawit dan fokus kepada optimalisasi hasil dari perkebunan yang telah ada, serta mendorong proses hilirasasi industry sawit Indonesia, agar cita-cita kemandirian pangan dan energy dapat direalisasikan. Selain itu, Sawit Watch juga berpendapat bahwa seruan Presiden ini sebagai salah satu bentuk tindak lanjut komitmen pemerintah dalam berbagai Konferensi Tingkat Tinggi seperti COP terakhir di Paris, Perancis.

Seruan untuk menghentikan ekspansi perkebunan kelapa sawit dan lebih berfokus kepada optimalisasi bukan tanpa sebab, walaupun Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, namun masih jauh kalah produktivitasnya dibandingkan Malaysia.

Luasan perizinan perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini diperkirakan sudah mencapai 15,9 Juta Hektar (Sawit Watch, 2015), dan diperkirakan rencana perluasan akan menambah luasan mencapai 22,9 Juta Hektar sampai dengan tahun 2020 (diolah dari berbagai sumber).

Ekspansi perkebunan sawit skala besar selama ini menimbulkan banyak dampak negatif baik dalam aspek sosial seperti konflik social, serta lingkungan hidup seperti deforestasi, degradasi daya dukung lingkungan, kebakaran hutan, kerusakan eksosistem gambut dan lain sebagainya.

Pernyataan Presiden Jokowi tersebut perlu ditindaklanjuti, dan dibarengi dengan komitmen nyata dan pengawalan implementasi moratorium tersebut. Jangan sampai hanya mengeluarkan peta seperti PIPIB yang hanya membatasi perluasan perkebunan untuk daerah tertentu saja yang memang secara aturan tidak boleh untuk perkebunan kelapa sawit seperti kawasan hutan.  Maka dari itu Sawit Watch menyerukan;

❏     Menghentikan pemberian izin kepada perkebunan kelapa sawit untuk membuka lahan baru di mana pun

❏     Perbaikan sistem pengelolaan dan manajemen perkebunan kelapa sawit yang selama ini tidak berkeadilan dan tidak berkelanjutan

❏     Melakukan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit yang telah dikeluarkan sebelumnya terutama perizinan yang dikeluarkan kepada 229 perusahaan yang telah mengajukan Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Keterlanjuran sesuai PP. 60 Tahun 2012 dan PP 104 tahun 2015

❏     Penegakan hukum yang tegas terhadap perkebunan kelapa sawit yang melanggar aturan

❏     Renegosiasi ulang berbagai kesepakatan terutama pola kemitraan yang sangat merugikan petani kecil dan perizinan perkebunam kelapa sawit di wilayah masyarakat adat

❏     Segera lakukan penyelesaian konflik akibat dari praktek perkebunan kelapa sawit skala besar yang tidak berkeadilan

###
Kontak Person Sawit Watch :

Harizajudin (Kepala Departemen Sosial/08129853194)

Eep Saipulloh (Staf Departemen Sosial/08129501733)

Astrid Puspitasari (Staf Departemen Lingkungan/08561923899)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *