Pelanggaran dan Pengabaian Hak Ekonomi Sosial

Buruh Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia

 (1 dari 2 tulisan)

Bahorok-Langkat-Isteri Buruh Memberondol

Dinamika kehidupan sosial ekonomi dan politik Indonesia tahun 2015 kembali mencuatkan pertanyaan besar tentang  peran negara dalam pemenuhan hak-hak ekonomi sosial rakyat khususnya buruh perkebunan sawit. Peran negara yang dipandang sebagai pihak yang memiliki legitimasi untuk memenuhi kebutuhan rakyat dipertanyakan seiring dengan minimnya perhatian pemerintah dan keluarnya kebijakan yang justru semakin melemahkan buruh perkebunan sawit.

Luas perkebunan kepala sawit di Indonesia saat ini sudah mencapai 14,3 juta hektar dengan produksi CPO sebesar 27,1 juta ton/tahun (Sawit Watch, 2015). Dari total hasil produksi ini, sebesar 80 % di ekspor dan sisanya sebesar  20 % dialokasikan bagi pemenuhan kebutuhan dalam negeri1.  Menurut KADIN, perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah menyerap 21 juta orang tenaga kerja baik yang bekerja secara langsung maupun tidak langsung2. Sawit Watch (2015) memprediksi jumlah buruh yang bekerja di perkebunan sawit sudah mencapai 10,4 juta orang dimana 70 % diantaranya merupakan buruh tanpa jaminan kepastian kerja (Buruh Harian Lepas, Buruh Borongan, Buruh Kontrak dan alihdaya (Outsourcing)).

Dari penelitian yang dilakukan Sawit Watch (2015) diindikasikan adanya praktek  kerja paksa (forced labour) di beberapa perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Buruh mengalami perlakuan buruk, upah murah, target kerja tinggi, pemberlakuan denda, tekanan dan intimidasi karena mendirikan serikat, ketiadaan alat kerja, dan alat pelindung diri yang layak, minimnya fasilitas air bersih dan kesehatan, penggunaan buruh anak dan penempatan buruh di barak khusus dengan pengawasan ketat. 

Sistem Kerja Paksa : Praktek Mirip Kerja Paksa

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia menerapkan sistem kerja berdasarkan jam kerja dan target borong tertentu secara bersamaan yang ditentukan sepihak oleh perkebunan. Sistem demikian umumnya diberlakukan terhadap buruh pemanen. Bila seorang buruh  telah bekerja 7 jam/hari  tetapi belum  mencapai target kerja borongan yang telah ditentukan, maka tidak diperkenankan pulang sebelum target kerja tercapai. Sebaliknya bila target telah tercapai namun belum mencapai 7 jam kerja, buruh belum diperbolehkan pulang  dan “dipaksa” bekerja sampai 7 jam kerja terpenuhi.

Buruh pemanen tidak hanya mengerjakan pekerjaan memanen secara khusus, tetapi juga mengerjakan 6 pekerjaan lainnya. Sistem tersebut juga memberi legitimasi pemberian sanksi bagi buruh yang tidak memenuhi target borong. Untuk menjamin pencapaian target borong, buruh pemanen kemudian membawa isteri dan anak ikut bekerja tanpa diberi upah oleh perusahaan. Sistem kerja dengan ancaman pengurangan upah merupakan bentuk kerja paksa. Salah satu indikator kerja paksa adalah kerja dibawah ancaman dan penghilangan hak-hak buruh. Disisi lain, pelibatan isteri dan anak bekerja merupakan rekrutmen tidak sukarela.

Buruh Tanpa Jaminan Kepastian Kerja

Ketiadaan jaminan kepastian kerja ini dapat dilihat dari massifnya bhl (buruh harian lepas), buruh borongan, buruh kontrak3, perikatan kerja yang tak jelas, buruh tak terdokumentasi. Di perkebunan, penggunaan buruh tanpa jaminan kepastian kerja ini secara massif terjadi di pekerjaan penyemprotan dan pemupukan dan sebagian besar adalah perempuan. Beberapa perkebunan yang tercatat diindikasikan mempraktekkan hal ini antara lain PT LNK Gohor Lama Langkat Sumatera Utara, PT HMSBP Kalimantan Tengah, PT SLM Kalimantan Tengah, PT Kerry Sawit Indonesia Kalimantan Tengah, PT HHM dan PT MM Kalimantan Timur, PT MM Sulawesi Barat4. Pemanen, sebagai pekerjaan yang berhubungan dengan produksi tidak luput dari penggunaan BHL.

Penurunan Permintaan CPO : PHK

Buruh perkebunan sawit adalah kelompok lapis pertama yang terdampak oleh penurunan permintaan CPO. Penurunan Harga CPO pada Agustus-Oktober 2015 misalnya, ini memberi dampak buruk terhadap buruh perkebunan sawit. Beberapa perusahaan mulai memangkas jam kerja buruh, terutama buruh pemanen. Dalam rangka pengurangan biaya produksi, sejumlah perusahaan sawit mengurangi tenaga kerja dibagian penyemprotan dan pemupukan. Akibatnya, tenaga kerja (biasanya bersifat lepas atau borongan yang berasal dari masyarakat sekitar) tidak termanfaatkan. Di sisi lain, beban kerja buruh pemanen menjadi bertambah karena ditugaskan untuk melakukan pekerjaan baru ini. Beban kerja yang bertambah ini, tidak diimbangi dengan peningkatan upah5.

Bila situasi seperti ini terus berlanjut, pengurangan besar buruh di sektor ini sangat besar terjadi. Saat ini, setidaknya 10,4 juta orang buruh perkebunan sawit di Indonesia. Jika terjadi pengurangan dalam skala besar, bisa dipastikan angka penggangguran meningkat dan efek dominonya cukup jelas : jutaan keluarga buruh hidupnya tak menentu. Catatan KADIN, perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah menyerap 21 juta orang tenaga kerja baik yang bekerja secara langsung maupun tidak langsung. Bila tren penurunan harga CPO ini terus berlangsung, dan dijadikan alasan untuk melakukan PHK, maka 21 juta orang Indonesia hidupnya tak jelas.


1 Sawit Watch, 2014

3 Riset Sawit Watch di satu perkebunan sawit di kabupaten Berau, Kalimantan Timur menemukan adanya Camp (perumahan buruh) yang dihuni oleh lebih dari 100 orang buruh berstatus buruh kontrak dan borongan. Di Camp ini juga ditemukan buruh anak yang dipekerjakan sebagai asisten operator alat berat. Di perkebunan lain di kabupaten yang sama ditemukan juga buruh anak yang dipekerjakan sebagai pemanen dan penyemprot.

4 Hasil investigasi di PT Mamuang misalnya diperoleh data bahwa tidak ada lagi buruh BHL. BHL dialihkan menjadi buruh borongan tanpa perjanjian kerja yang jelas. Buruh borongan tidak diakomodir menjadi peserta BPJS. Waktu kerja buruh borongan tidak jelas, tergantung permintaan pemborong pekerjaan. Buruh borongan diharuskan menyediakan sendiri alat kerja dan alat pelindung diri.

5 Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, beberapa perkebunan sawit mulai mengurangi jam kerja karyawan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja dampak penurunan permintaan akan CPO. Di Musirawas, Sumatera Selatan, berdasarkan data yang masuk ke Disnakertrans setempat, ratusan buruh sudah di PHK. PHK terjadi di PT MLM, PT SJT, PT SGSU, PT RJ dan PT DjS. Di Penajam Paser Utara, untuk periode Januari-Oktober 2015, 300 orang buruh perkebunan sawit di PHK.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *