pertemuan buruhMenteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri menilai, aspek perlindungan dan peningkatan kesejahteraan para buruh/pekerja harus diutamakan dalam pengelolaan perkebunan dan industri pengolahan sawit di seluruh Indonesia. “Sektor perkebunan di Indonesia merupakan sektor penyumbang devisa terbesar bagi negara, tetapi justru pada saat yang bersamaan, buruh perkebunan malah kurang mendapatkan perhatian, kata Menaker saat memberikan paparan pada Seminar dan Lokakarya Nasional Perlindungan Buruh Perkebunan Sawit Di Indonesia yang diselenggarakan Sawit Watch bekerja sama dengan ELSAKA di Medan, 12 Mei 2015.  

Menurut Hanif, sektor perkebunan dan industri pengolahan minyak sawit mempunyai karakteristik yang berbeda dengan sektor-sektor lain. Hanif menjelaskan, saat ini isu buruh perkebunan termasuk isu yang marginal diantara isu lainnya. “Saya ingin isu sektoral itu strategis, supaya bisa mendapatkan perhatian”, kata Hanif. Hanif memaparkan ada 4 persoalan utama di sektor buruh perkebunan sawit yakni hubungan kerja yang tidak terdokumentasi, tidak adanya mekanisme kenaikan upah; upah buruh dengan masa kerja 2 tahun sama dengan upah buruh yang masa kerjanya sudah 15 tahun. Disamping itu, banyak buruh yang diketahui belum terdaftar sebagai peserta Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS)”, kata Hanif.

“Diluar persoalan itu, juga ada soal alat kerja, perlindungan diri belum populer sehingga resiko kerja sangat tinggi. Persoalan ini dapat menjadi bahaya laten menjadi konflik jika tidak dicari solusinya,” jelas Hanif. Terkait dengan kebebasan berserikat, Hanif mengingatkan bahwa sudah merupakan hak buruh untuk berserikat dan membentuk serikat, dan barangsiapa yang menghalangi-halangi akan dikenai sanksi pidana. Sehingga tidak ada alasan untuk mengekang hak buruh untuk berserikat.

Untuk itu lanjut Hanif, pemerintah harus melindungi buruh perkebunan dengan undang-undang. Untuk memastikan penerapan aturan ketenagakerjaan di perkebunan dan industri pengolahan minyak sawit, Kementerian Tenaga Kerja mengerahkan pengawas ketenagakerjaan di pusat dan daerah-daerah agar lebih memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan bagi pekerja sawit.  “Para pengawas ketenagakerjaan harus lebih intensif dalam mengawasi perkebunan dan industri pengolahan minyak sawit. Para pengawas harus lebih sering terjun langsung ke lapangan untuk menertibkan setiap pelanggaran aturan ketenagakerjaan,” jelas Hanif. Berdasarkan data Kemenaker akhir 2014, jumlah  pengawas  ketenagakerjaan tercatat 1.776 orang. Padahal idealnya dibutuhkan  4.452 orang, sehingga Indonesia kekurangan 2.676 orang.

Seminar dan lokakarya nasional yang dibuka oleh Menaker dihadir 150 orang peserta dengan narasumber Irianto Simbolon (Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan), Jefri Saragih (Direktur Eksekutif Sawit Watch), Efendi Panjaitan, SE, MSP (Ketua Komisi E DPRD Sumut), Sumarjono Saragih (Ketua GAPKI Bidang SDM) dan Nataal Sidabutar (Sekjen DPP Serbundo).

Jefri Saragih, Direktur Eksekutif Sawit Watch dalam paparannya mengatakan luas perkebunan kepala sawit di Indonesia saat ini sudah mencapai 14,3 juta hektar. “Sawit Watch mencatat jumlah buruh yang bekerja di perkebunan sawit sudah mencapai 10,4 juta orang dimana 70 % dari buruh tersebut berstatus sebagai buruh harian lepas”, kata Jefri. “Buruh perkebunan sawit merupakan aset penting dalam rantai pasok di perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus terhadap tingkat kesejahteraan buruh dan peningkatan sumber daya manusia. Tidak adanya peraturan atau kebijakan tentang buruh perkebunan kelapa sawit juga menjadi tantangan tersendiri dalam perkembangan sektor ini kedepannya. Harapannya dalam pemerintahan saat ini, dapat mengeluarkan kebijakan yang secara khusus tentang buruh perkebunan kelapa sawit”, lanjut Jefri.

Efendi Panjaitan SE, MSP (Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara) menyampaikan era perdagangan bebas saat ini dapat menjadi ancaman. Ini disebabkan karena Indonesia masih memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat sehingga dapat menimbulkan tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap ketersediaan sumber daya. Karenanya menurut Efendi Panjaitan, regulasi perburuhan yanag ada harus menjamin perlindungan, pengupahan yang layak dan kesejahteraan buruh.

Sementara itu Sumarjono Saragih (GAPKI) menyatakan devisa dari ekspor CPO mencapai USD 20 miliar/tahun. “Industri kelapa sawit menyediakan lapangan pekerjaan secara tidak langsung bagi 16 juta keluarga di Indonesia. Buruh merupakan mitra kerja perusahaan yang harus dilindungi”, tegas Sumarjono.

Adanya regulasi yang melindungi buruh perkebunan sawit merupakan suatu hal yang mendesak saat ini mengingat laju ekspansi perkebunan sawit di Indonesia. Demikian disampaikan oleh Natal Sidabutar (Serbundo) dalam paparannya. “Kami mendesak pemerintah untuk menerbitkan kebijakan perlindungan hukum bagi buruh di perkebunan khususnya menyangkut; Sistem Pengupahan, Jam Kerja dan Lembur, Sistem Kerja, Peralatan dan Perlindungan Kerja, status kerja dan upah berkala dan kebebasan berserikat”, ujar Natal.


Seminar dan lokakarya nasional ini menghasilkan beberapa rekomendasi penting diantaranya:, pengawasan yang rutin dari pemerintah terhadap praktek kerja di perkebunan sawit, adanya regulasi yang melindungi buruh perkebunan sawit dalam bentuk Permenaker, PerGub atau Perda, adanya jaminan sosial bagi semua buruh, tidak ada praktek pemberangusan serikat dan penghapusan praktek outsourcing di perkebunan sawit. Rekomendasi penting lainnya adalah tanggungjawab para pihak dalam sosialisasi hak-hak buruh perkebunan sawit di Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *