rekonstruksi

Analisis Hukum Kasus Pembunuhan Jopi

Oleh: Ronald Siahaan, SH

Tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan oleh Praka Joko  yang mengenai tubuh dan nyawa Jopi Peranginangin merupakan tindak pidana ini sangat erat hubungannya antara satu dengan yang lain karena pembunuhan hampir selalu didahului dengan penganiayaan, dan penganiyaan hampir selalu tuntutan subsider setelah tuntutan pembuhuhan berhubungan dengan keadaan pembuktian.

Dalam KUHP  menjelaskan dan mengatur tentang penganiayaan beserta akibat hukum apabila melakukan pelanggaran tersebut, pasal yang menjelaskan tentang masalah penganiayaan ini sebagian besar adalah pasal 351 sampai dengan pasal 355, dan masih banyak pula pasal-pasal lain yang berhubungan dengan pasal tersebut yang menjelaskan tetang penganiayaan.

Adami Chazawi mengemukakan bahwa kejahatanterhadap nyawa (misdrijven tegen bet leven) adalah berupa kejahatan terhadap nyawa orang lain.

Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa (leven) manusia lebih lanjut diuraikan bahwa kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atas 2 (dua) dasar, yaitu:

a. Atas dasar unsur kesalahannya;

b. Atas dasar unsur objeknya (nyawa). Sebagian pakar mempergunakan istilah “merampas jiwa orang lain”. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan segaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain adalah pembunuhan.

Tindakan untuk menghilangkan “nyawa”orang yang sering disamakan dengan menghilangkan “jiwa”dengan pembunuhan yang mengandung makna mematikan yang berarti cara melanggar hukum yang biasanya selalu  dilatarbelakangi oleh bermacam  motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, sakit hati, membela diri, dan sebagainya.

Pada  pembunuhan  yang dilakukan oleh Praka Joko sebagai pelaku tunggal pada perbuatan menghilangkan nyawa  Jopi P.  dengan menggunakan sangkur (senjata tajam milik mariner).

Pada tanggal 23 sekitar jam 10 pagi WIB, Sawit Watch mendampingi Jerry (Keponakan Korban (Jopi) memberitahukan peristiwa tindak pidana Pembunuhan Jopi yang diarahkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Kepolisian Jakarta Selatan, Setelah  melakukan Laporan  ke SPK Kepolisian Jakarta Selatan karena berada diwilayah hukum Jakarta Selatan pada saat peristiwa pembunuhan terjadi, maka pihak Kepolisian akan melakukan gelar perkara termasuk mendapatkan keterangan saksi-saksi dan bukti-buktidari lapangan seperti CCTV yang berada pada sekitar pembunuhan di kafe Venue. Dimana gelar perkara dan dengar kesaksian ini fungsinya untuk mengetahui peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada pembunuhan Jopi.       Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut KUHAP dimana pada Pasal 108 KUHAP dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan Pelapor, yaitu:

“Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.”

Pada Senin, 25 Mei 2014 Sekitar jam 14.00  audensi dengan Kapolres Jakarta Selatan Kombes  Wahyu Hadiningrat, hasil pertemuan dan keterangan Kapolres dari hasil penyidikan pembunuhan Jopi termasuk pelaku dan jumlah pelaku tetapi beliau keberatan untuk menjawab dengan alasan kasusnya sudah dilimpahkan ke POM AL daerah Pasar Senen. Dengan alasan bahwa pelakunya adalah seorang TNI maka penyidik Polisi tidak berwenang menangani kasus ini, sehingga penyidikan terhadap motif dan mencari aktor pembunuhan jopi dilakukan oleh POM AL sesuai dengan NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER pasal 198;

(1)          Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel           peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

(2)          Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari Polisi Militer, Oditur, dan Penyidik dalam lingkungan peradilan umum, sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.

(3)          Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri dan Menteri Kehakiman. 

Dan untuk perkara pidana prajurit PRAKA JOKO  merupakan kekuasaaan  Pengadilan Militer sesuai pasal 40 UU Peradilan Militer yang akan  memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana dimana  Terdakwanya adalah: Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah; “termasuk tingkat kepangkatan” Kapten ke bawah;

Pada Kamis, 11 Juni 2015, Rekontruksi di Kafe Venue oleh Penyidik POM AL untuk mengetahui peristiwa terjadinya pembunuhan Jopi hal ini dilakukan untuk melihat mata rantai peristiwa tidak terputus sehingga fakta hukumnya bisa diungkap dan dijelaskan dalam penyidikan.

Dengan diawali pemgumunan penyidik dihalaman depan Cafe Venue pembunuhan Jopi P dengan pasal yangdisangkakan kepada Praka Joko yang disebut oleh Letkol Feber HS yaitu;

Pasal 351 ayat (3):

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Tugas penyidik menemukan semua unsur unsur pidananya pada pasal yang disangkakan dan undang-undang juga tidak memberikan ketentuan apakah yang di artikan dengan ,”penganiayaan” (mishandeling)  pada pembunuhan Jopi dan juga Praka Joko sebagai  terdakwa dihadapkan kedalam persidangan oleh Oditurat  Militer yaitu melanggar pasal 351 ayat (3) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1..       Barang Siapa ;

2.       Dengan Sengaja ;

3.       Melakukan Penganiayaan ;

Unsur barang siapa :

Yang dimaksud dengan “BarangSiapa”  adalah setiap orang yang telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan tersebut. dibuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, olehkarena itu mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak dapat suatu hal yang menghilangkan tanggung jawab nyata perbuatan yang dilakukan kepadanya ;

DenganSengaja :

Bahwa pengertian dengan sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan terdakwa dilakukan secara sadar sehingga terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya, serta sesuai yang menyangkut keterangan saksi, surat dan petunjuk dengan keterangan terdakwa yaitu Bahwa peristiwa penyaniayaan dilakukan terhadap diri korban (Jopi) oleh terdakwa dengan menggunakan tangannya sendiri sehingga sadar akan perbuatannya ;

MelakukanPenganiayaan :

Yang  dimaksud melakukan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan kematian Jopi PeranginanginPenutup

Atas keinginan Audensi oleh Tim Kuasa Hukum Keluarga Jopi kepada Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk mendukung penyelesaian kasus secara Terbuka dan  mendapatkan respon dari Panglima dan segera akan dijadwal untuk bisa bertemu dengan para  Kuasa Hukum.

Hal penting yang akan didorong pada pertemuan dengan Panglima adalah  memastikan pengeroyokan serta pelaku pelakunya segera bisa ditangkap dan  POM AL untuk transparan dan segera mengumumkan nama-nama tersangka pelaku dan menangkap/menahan serta memecat para pembunuh Jopi dari Militer.

1.http://karyamusisiamatiran.blogspot.com/2012/11/pembunuhan.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *